Oleh: Wicaksono*
Pembangunan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mendorong pemerataan akses pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, digitalisasi pembelajaran, hingga peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.
APBN memiliki peran strategis dalam memastikan program pembangunan tidak berhenti sebagai rencana, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah berupaya menghubungkan belanja negara dengan peningkatan kualitas hidup, mulai dari sektor pendidikan dan kesehatan hingga pemenuhan gizi serta pengembangan bidang produktif yang mampu membuka kesempatan kerja. Dengan pendekatan tersebut, anggaran negara diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa fungsi APBN tidak sebatas menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan fiskal. Lebih dari itu, anggaran negara perlu diarahkan untuk memperluas pelayanan dasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong produktivitas masyarakat. Menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Suahasil menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBN semestinya memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pembelanjaan negara bukan hanya persoalan nominal, melainkan bagaimana dana tersebut mampu meningkatkan kualitas manusia, memperkuat produktivitas, dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pandangan ini menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kemampuan bangsa bersaing di tengah perubahan global.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengembangkan sejumlah program pendidikan, antara lain Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Selain memperluas kesempatan belajar, pemerintah menjalankan revitalisasi sekolah dan madrasah serta mendorong digitalisasi pembelajaran. Perbaikan fasilitas pendidikan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, sedangkan pemanfaatan teknologi diharapkan membantu siswa dan tenaga pendidik mengikuti perkembangan zaman.
Upaya pembangunan sumber daya manusia tersebut juga berjalan beriringan dengan pembenahan sektor kesehatan. Pemerintah mendukung renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas rumah sakit umum daerah. Keterkaitan pendidikan dan kesehatan menjadi penting karena kualitas generasi mendatang tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh akses terhadap pelayanan dasar dan kondisi tumbuh kembang yang memadai.
Perhatian pemerintah terhadap pendidikan turut mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian serius terhadap pembenahan sektor pendidikan. Menurut Lalu Hadrian, keseriusan tersebut terlihat melalui berbagai program yang menyasar kondisi sekolah, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan perhatian terhadap tenaga pendidik.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kondisi bangunan sekolah yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan perbaikan memadai. Lalu Hadrian menjelaskan bahwa revitalisasi sekolah menjadi bentuk intervensi pemerintah untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, terutama pada satuan pendidikan yang telah belasan hingga puluhan tahun tidak direnovasi. Pembenahan tersebut diperlukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di lingkungan yang lebih aman dan mendukung kenyamanan siswa maupun guru.
Di samping infrastruktur, digitalisasi pendidikan menjadi langkah untuk menyesuaikan sistem pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Pemanfaatan perangkat dan sarana digital berpotensi memperluas akses terhadap materi pembelajaran serta memperkenalkan siswa pada keterampilan yang semakin dibutuhkan. Namun, penerapannya tetap perlu disertai kesiapan tenaga pendidik, pemerataan akses internet, dan pemeliharaan fasilitas agar manfaat teknologi tidak hanya dirasakan sekolah tertentu.
Kesejahteraan guru juga menjadi bagian dari agenda pembenahan pendidikan. Peningkatan kesejahteraan dan kejelasan status kepegawaian dinilai penting untuk mendukung kepastian kerja serta menjaga keberlangsungan proses pembelajaran. Guru memiliki peran langsung dalam membentuk kemampuan akademik dan karakter siswa sehingga kebijakan terhadap tenaga pendidik perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pengajaran dan pengembangan kompetensi profesional.
Pemerintah juga berupaya memperluas kesempatan pendidikan melalui Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini membawa perhatian pada kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi dalam mengakses pendidikan. Sementara itu, Sekolah Garuda diarahkan untuk mendukung siswa dengan potensi akademik tinggi agar memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi, termasuk institusi pendidikan terbaik di dunia.
Lalu Hadrian turut menyoroti rencana pengembangan sekolah nasional terintegrasi serta universitas kedokteran dan sains. Rencana tersebut mencerminkan upaya memperkuat jalur pendidikan dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga ahli dan penguasaan ilmu pengetahuan. Meski demikian, pelaksanaannya memerlukan perencanaan matang, tenaga pengajar berkualitas, serta mekanisme seleksi dan akses yang transparan.
Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program berjalan konsisten, menjangkau daerah yang membutuhkan, dan menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya program atau besarnya anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata bagi siswa, guru, dan keluarga. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat perlu terus mengawal pelaksanaannya agar pendidikan semakin inklusif, bermutu, dan mampu mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi masa depan.
*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik