MATA INDONESIA, JAKARTA – Kudeta adalah perebutan kekuasaan atau pemerintahan secara paksa. Kudeta dilakukan secara kejam dan tiba-tiba. Namun, aksi ini jarang mengubah kebijakan sosial dan ekonomi secara fundamental terhadap suatu negara.
Syarat utama terjadinya kudeta yaitu memegang kendali atas semua atau sebagian angkatan bersenjata, polisi, dan militer lainnya. Kudeta pada era modern paling awal dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ketika ia menggulingkan pemerintahan Louis XVI karena krisis perekonomian tahun 1799.
Lantas, apakah di masa modern ini peristiwa kudeta masih terjadi? Berikut peristiwa kudeta yang terjadi selama tahun 2021.
- Kudeta Militer di Myanmar
Negara Myanmar mengalami guncangan sejak militer mengambil alih kekuasaan pada Senin, 1 Februari 2021 lalu. Pada kudeta itu, militer menangkap Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam sebuah penggerebekan dini hari.
Jenderal Min Aung Hlaing, seorang Panglima Tertinggi Tatmadaw, segera mengambil alih kekuasaan selama satu tahun dan mengumumkan keadaan darurat.
Ketegangan ini terjadi berawal dari tuduhan tentara kepada pemerintah yang diduga mencurangi pemilihan parlemen pada November 2020, di mana partai Suu Kyi dituding memperluas mayoritas parlemennya dengan mengorbankan perwakilan militer.
Meski begitu, komisili pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang kuat terkait dengan tudingan itu.
Atas hal itu, tentara mempromosikan Wakil Presiden Myint Swe menjadi pejabat presiden pada Februari 2021 setelah mereka menggulingkan Presiden Win Myint dan kepala pemerintahan de facto Aung San Suu Kyi dalam sebuah kudeta militer.
- Kudeta Militer di Guinea
Militer Guinea melakukan kudeta terhadap pemerintah lewat pasukan khususnya. Peristiwa ini terjadi pada 5 September 2021 lalu. Kepala pasukan khusus militer Guinea, Letnan Kolonel Mamady Doumbouya, mengatakan bahwa pasukannya telah memutuskan untuk melakukan kudeta setelah mengangkap presiden untuk membubarkan konstitusi. Doumbouya juga mengatakan bahwa perbatasan darat dan udara Guinea telah ditutup.
Presiden Alpha Conde telah ditahan oleh pasukan tersebut. Sebelum ditahan, dilaporkan bahawa terdengar suara tembakan di sekitar wilayah istana kepresidenan yang terletak di distrik Kaloum di ibu kota Conakry. Distrik ini juga merupakan lokasi bagi kementerian dan lembaga negara lainnya.
Penggulingan terhadap Presiden Alpha Conde disebabkan oleh kekhawatiran tentang kemiskinan dan korupsi. Conde juga sedang menjalani masa jabatan ketiganya setelah mengubah konstitusi.
Untuk menggantikan posisi Alpha Conde, Doumbouya kemudian dilantik sebagai presiden sementara. Dirinya berjanji untuk mengawasi transisi yang akan mencakup penyusunan konstitusi baru, memerangi korupsi, reformasi pemilu dan penyelenggaraan pemilu yang bebas serta transparan.
- Kudeta Militer di Sudan
Pada Senin, 25 Oktober 2021, Jenderal Abdel-Fattah Burhan melakukan kudeta terhadap pemerintah transisi Sudan. Bersama pasukannya, ia menahan Perdana Menteri Abdallah Hamdok beserta istri dan sejumlah menteri lain. Kudeta ini kemudian mengundang ribuan protes dari warga Sudan. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di Khartou dan Omdurman.
Koalisi oposisi utama Sudan, Pasukan Kebebasan dan Perubahan menyerukan perkembangan sipil dan protes di seluruh negeri. Pihaknya juga menuntut agar dewan militer transisi mentransfer kekuasaan kembali ke pemerintah sipil. Kudeta ini merupakan imbas dari krisis politik yang terjadi di negara Afrika Utara itu selama bertahun-tahun.
Setelah kudeta pada April 2019, yang berhasil menggulingkan mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir, militer serta kelompok masyarakat sipil pro-demokrasi terus berselisih memperebutkan kursi pemerintahan meski telah sepakat berdamai dan membagi kekuasaan.
Nemun, para pemimpin dari kelompok sipil menilai militer Sudan berupaya meraih kekuasaan yang lebih besar. Pertentangan kemudian menjadi salah satu alasan terjadinya kudeta pemerintahan di negara itu.
Kudeta ini terjadi dua hari setelah sejumlah faksi di Sudan menyerukan transfer kekuasaan kepada pemerintah sipil dan memperingatkan ancaman kudeta.
Reporter: Sheila Permatasari
