Mata Indonesia, Bandung – Jelang peralihan presiden dan Pilkada 2024, stabilitas keamanan nasional, khususnya di wilayah Jawa Barat, harus menjadi prioritas. Pengaruh kelompok kepentingan yang membawa isu SARA, hoaks, dan provokasi bisa memicu konflik dan ketidakstabilan sosial. Untuk menjaga proses demokrasi yang damai, perlu langkah nyata untuk mengeliminir pengaruh negatif mereka.
Edukasi tentang politik yang sehat akan membuat masyarakat lebih peka terhadap berita bohong dan provokasi. Keterbukaan informasi yang benar sangat penting untuk menjaga pemahaman yang jelas. Aparat keamanan bersama KPU dan Bawaslu perlu mengawasi jalannya kampanye, termasuk di media sosial, untuk mencegah penyebaran propaganda dan isu negatif yang bisa mengganggu ketertiban.
Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat di Jawa Barat perlu bekerja sama untuk mendeteksi dan mengatasi potensi konflik. Keterlibatan tokoh masyarakat sebagai penengah juga dapat membantu menenangkan situasi panas.
Membuka ruang diskusi yang inklusif antara kelompok masyarakat akan mengurangi tensi dan salah paham. Dialog ini juga dapat menjadi jembatan untuk menyatukan aspirasi demi kebaikan bersama.
Dengan strategi ini, diharapkan pengaruh negatif kelompok kepentingan bisa diminimalisir, dan proses demokrasi berjalan lancar di Jawa Barat menjelang peralihan presiden dan Pilkada 2024, menciptakan keamanan dan ketertiban untuk semua.
(Penulis: Evan Aditya Putra)
