Oleh: Bara Winatha*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkembang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus membuka peluang kemandirian ekonomi rakyat. Kebutuhan operasional yang melibatkan dapur pelayanan, pengolahan makanan, distribusi, dan pengadaan bahan pangan menciptakan ruang partisipasi bagi tenaga kerja maupun pelaku usaha lokal. Dengan pengelolaan yang tepat, program ini berpotensi menghubungkan belanja negara dengan peningkatan pendapatan keluarga dan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menekankan bahwa pelaksanaan MBG perlu didukung tata kelola yang baik agar perluasan layanan berjalan seiring dengan pemenuhan standar keamanan pangan. Perkembangan program yang menjangkau puluhan juta penerima manfaat membutuhkan dukungan tenaga kerja, pemasok bahan pangan, serta satuan pelayanan yang mampu menjalankan kegiatan secara konsisten. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan yang disediakan, tetapi juga dengan kualitas pelaksanaan dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Berdasarkan paparan BGN, MBG telah menjangkau 57,8 juta penerima manfaat dengan dukungan 26.563 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pelaksanaan program tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari tenaga operasional hingga pemasok kebutuhan pangan. Luasnya cakupan layanan menunjukkan besarnya kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung persiapan, pengolahan, pengemasan, dan pendistribusian makanan ke berbagai wilayah.
Dari sisi ketenagakerjaan, data BGN hingga September 2026 mencatat 1.027.998 tenaga kerja aktif dalam program MBG. Jumlah tersebut terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan. Pelibatan tenaga kerja dalam jumlah besar memperlihatkan bahwa operasional program menciptakan kebutuhan pekerjaan yang beragam, terutama pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan makanan dan pengelolaan dapur.
Selain itu, perekrutan relawan dapur lokal memprioritaskan masyarakat sekitar, termasuk kelompok desil 1 dan desil 2. Prioritas tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah untuk terlibat dalam kegiatan operasional di daerah masing-masing. Meski demikian, keberlanjutan manfaat ketenagakerjaan perlu ditopang pembagian tugas yang jelas, kompetensi yang memadai, serta penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa program MBG dapat menjadi contoh pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Muhaimin menyampaikan bahwa sekitar 1,3 juta warga miskin telah bekerja melalui BGN dalam periode pelaksanaan program yang berlangsung selama pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia juga menyebut MBG telah melahirkan sekitar 154 ribu pengusaha baru melalui ekosistem ekonomi yang terbentuk di sekitar pelaksanaan program.
Capaian tersebut menunjukkan potensi program pemerintah dalam menciptakan peluang ekonomi di luar penerima manfaat makanan. Kebutuhan operasional SPPG mendorong permintaan terhadap tenaga kerja, bahan pangan, dan berbagai layanan pendukung. Ketika kesempatan tersebut dapat diakses masyarakat lokal, belanja pemerintah berpeluang menjadi sumber pendapatan bagi keluarga sekaligus mendorong tumbuhnya usaha baru.
Manfaat ketenagakerjaan juga terlihat di tingkat daerah. Di Kota Batam, Koordinator Wilayah SPPG Kota Batam, Defri Frenaldi, melaporkan bahwa sebanyak 6.042 tenaga kerja telah terserap dalam operasional SPPG di wilayah tersebut. Dari 148 SPPG yang tercatat, sebanyak 129 unit telah aktif beroperasi dan 10 unit baru diresmikan. Para pekerja terlibat dalam sejumlah tahapan, mulai dari persiapan bahan makanan, pengolahan, pemorsian, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Perkembangan di Batam menggambarkan bagaimana operasional program nasional dapat membuka kesempatan kerja di tingkat lokal. Keberadaan SPPG membutuhkan dukungan sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan harian, sehingga masyarakat di sekitar fasilitas memiliki peluang untuk berpartisipasi. Apabila perekrutan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan warga setempat, manfaat ekonomi dapat menjangkau keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan.
Defri juga menyampaikan perkembangan tersebut dalam pertemuan bersama jajaran kepolisian di Batam yang membahas penguatan pengawasan dan pelaksanaan MBG. Pelibatan masyarakat lokal dalam operasional SPPG dinilai dapat membantu memperluas manfaat program. Di sisi lain, pengawasan perlu diperkuat untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan risiko bagi penerima makanan.
Di samping penyerapan tenaga kerja, rantai pasok MBG turut membuka peluang bagi UMKM, petani, peternak, nelayan, koperasi, dan badan usaha milik desa. Data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat 63.608 pemasok terlibat dalam program tersebut. Sebanyak 52.689 pemasok atau 82,83 persen merupakan UMKM. Keterlibatan pelaku usaha tersebut memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi MBG berpotensi menyebar melalui pembelian bahan pangan dan layanan pendukung.
Penyerapan tenaga kerja MBG juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, memperluas keterampilan, dan mengembangkan usaha. Agar manfaat tersebut berkelanjutan, pemerintah perlu memastikan kesempatan kerja dan kemitraan usaha tersedia secara adil, disertai tata kelola yang transparan serta evaluasi terhadap hasil program. Dengan pelaksanaan yang konsisten, MBG berpotensi menjadi penghubung antara pemenuhan gizi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi rakyat, sehingga belanja negara dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat.
*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.