Pentingnya Menjaga Keamanan dan Toleransi Saat Perayaan Natal

Baca Juga

Oleh : Dwi Cahya Alfarizi )*

Perayaan Natal yang jatuh pada 25 Desember 2024 membawakegembiraan dan antusiasme yang menyelimuti umat Kristiani, tidak terkecuali di Indonesia. Tak hanya karena banyaknya momen berkumpul bersama keluarga dan sahabat, namun juga harapan untuk merayakan momen ini dengan damai dan penuh sukacita. 

Namun, di balik keramaian tersebut, ada tantangan yang harus dihadapi, yakni menjaga keamanan dan toleransi antar masyarakat. Keamanan menjadi kunci utama agar perayaan Natal bisa berjalan lancar, tanpa adanya gangguan yang merusak suasana. Mulai dari pengamanan di tempat-tempat wisata, hingga menjaga ketertiban di jalan raya, setiap langkah harus diambil dengan hati-hati.

Selain itu, menjaga toleransi antar umat beragama dan berbagai kelompok masyarakat juga tak kalah penting. Di tengah keragaman budaya dan kepercayaan yang ada, kita harus memastikan bahwa perayaan Natal tidak menjadi ajang perpecahan. Dalam situasi yang penuh dengan kegembiraan, penting untuk saling menghormati perbedaan dan menjaga keharmonisan. 

Dengan adanya toleransi yang tinggi, momen keagamaan yang dibarengi libur akhir tahun dapat menjadi saat-saat penuh sukacita diantara seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menjaga keamanan serta mempererat rasa toleransi adalah tanggung jawab bersama.

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, mengajak seluruh warga negara untuk tidak hanya merayakan hari besar keagamaan masing-masing, tetapi juga saling mendukung dan menjaga hubungan baik antar sesama. Melalui ajakan ini, Menag berharap kita bisa menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang besar dan beradab.

Menag Nasaruddin Umar menekankan bahwa penting bagi umat beragama di Indonesia untuk menjaga kerukunan. Dalam kesempatan yang dihadiri di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta pada awal Desember, ia mengungkapkan bahwa perbedaan merupakan hal yang indah dan harus dijaga dengan penuh rasa hormat. Menag berharap, perayaan tersebut bukan hanya menjadi seremonial bagi umat Kristiani, tetapi juga menjadi momen bagi umat lainnya untuk turut menjaga kedamaian.

Sementara itu, Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memantau secara terus-menerus penyebaran paham radikal yang dapat mengganggu keamanan negara. Pada saat-saat penting seperti Nataru, BNPT melakukan tindakan preventif, termasuk koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menghapus konten atau narasi yang berpotensi menyebarkan kebencian dan radikalisasi.

Eddy Hartono menegaskan bahwa jika ditemukan konten yang menyerukan paham anti-NKRI atau mendukung terorisme, langkah takedown atau pemutusan akses akan segera dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ruang siber tetap aman dari segala bentuk penyebaran paham ekstrem yang bisa merusak kedamaian. 

Selain itu, sterilisasi rumah ibadah juga menjadi bagian dari strategi untuk menjaga keamanan, yang melibatkan koordinasi antara aparat kepolisian, TNI, dan pihak terkait lainnya. Pihak keamanan rutin melakukan sterilisasi ini sebagai langkah preventif untuk mencegah adanya ancaman yang dapat membahayakan umat yang merayakan perayaan keagamaan.

Tentu saja, kegiatan pencegahan ini tidak hanya berhenti pada ruang siber dan tempat ibadah. BNPT bersama dengan aparat keamanan lainnya terus mengawasi potensi munculnya kelompok jaringan terorisme yang dapat mengganggu ketertiban umum. 

Komjen Pol. Eddy mengungkapkan, pihaknya bekerja sama dengan aparat intelijen untuk mendalami setiap potensi ancaman terorisme yang mungkin timbul. Langkah-langkah ini bertujuan agar setiap umat dapat merayakan momen penting ini dengan rasa aman dan damai, tanpa ada rasa takut terhadap ancaman teror.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga menurunkan 141.443 personel yang ditempatkan di lebih dari 2.700 posko yang tersebar di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa pengerahan pasukan ini dilakukan untuk memastikan bahwa lonjakan aktivitas pada masa Nataru dapat terjaga dengan baik. Kegiatan mudik, perjalanan wisata, dan berbagai aktivitas lain yang meningkat selama Nataru, menjadi perhatian khusus aparat kepolisian untuk mencegah tindak kriminal.

Jenderal Pol. Listyo juga mengungkapkan bahwa selain menjaga posko, aparat keamanan juga melakukan patroli rutin ke berbagai titik keramaian untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal yang dapat meresahkan masyarakat. 

Saat momentum Natal dan Tahun Baru, menjaga keamanan dan toleransi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dalam keberagaman yang menjadi identitas bangsa, toleransi adalah perekat yang memastikan kita tetap kokoh meski berbeda-beda. 

Upaya seperti pemantauan ruang siber oleh BNPT, sterilisasi rumah ibadah, hingga pengerahan ribuan personel keamanan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketenteraman selama momen penting ini. Namun, peran masyarakat tidak kalah penting. 

Sikap saling menghormati, menghindari ujaran kebencian, dan menyebarkan pesan-pesan positif menjadi kontribusi nyata dalam menciptakan suasana yang harmonis. Ketika semua pihak berperan aktif, ancaman seperti intoleransi atau gangguan keamanan dapat ditekan, bahkan dihilangkan.

Mari rayakan Natal dan Tahun Baru dengan hati yang damai, saling menghormati, dan semangat kebersamaan. Hanya dengan begitu, kita dapat memastikan masa depan yang lebih harmonis dan penuh harapan untuk Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini