Penting Adanya Komitmen Bersama Semua Pihak Upayakan Pilkada 2024 Kredibel dan Bermartabat

Baca Juga

Sangat penting adanya komitmen bersama oleh semua pihak untuk saling mengupayakan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 bisa berjalan dengan penuh nilai-nilai yang kredibel dan juga mampu bermartabat.

Karena dengan adanya kredibilitas serta martabat dari perhelatan pesta demokrasi tingkat daerah tersebut, yakni Pilkada 2024 maka bukan tidak mungkin akan melahirkan para penerus pemimpin wilayah yang berintegritas tinggi.

Oleh karena itu, keterwujudan Pilkada 2024 yang penuh kredibilitas dan juga bermartabat tidak akan bisa terealisasi dengan sempurna apabila tidak mendapatkan dukungan penuh serta komitmen kuat bersama dari semua pihak. Sehingga sangat penting adanya koordinasi dan sinergitas bersama.

Sebagai salah satu contoh bagaimana komitmen kuat terbangun dari berbagai tingkatan, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, yakni tatkala Bupati Bulukumba Sulkawesi Selatan (Sulsel) Andi Muchtar Ali Yusuf mengajak kepada semua pihak untuk saling membangun keseriusan bersama dalam menyukseskan gelaran kontestasi politik tingkat daerah itu.

Untuk bisa mewujudkan kesuksesan Pilkada Serentak 2024, jelas hal tersebut membutuhkan komitmen yang sangat kuat dalam berpolitik secara santun, aman dan juga damai, serta terus menghargai jika terjadi perbedaan pilihan di tengah masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah sendiri merupakan sebuah ajang untuk mencari dan juga menentukan siapa sosok pemimpin daerah selanjutnya selama 5 tahun mendatang. Sehingga hal yang utama untuk menjadi pegangan teguh yakni tetap mempererat rasa persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di tengah masyarakat meski misalnya terjadi perbedaan pilihan.

Apapun bentuknya pilihan dalam Pilkada Serentak 2024 itu, seluruh masyarakat di Indonesia tetaplah merupakan saudara dengan yang lain, sehingga jangan sampai ada saling menjelekkan ataupun merendahkan antar warga.

Bagi pihak partai politik (parpol), meski misalnya terjadi perbedaan usulan, hendaknya bisa saling menghormati saja dan menjaga etika politiknya dalam bersosialisasi. Karena perbedaan sendiri sejatinya merupakan sebuah keniscayaan, terutama dalam sebuah negara yang menganut asas demokrasi, sehingga berbeda dalam hal politik merupakan hal yang biasa saja dan lumrah terjadi.

Lebih lanjut, hendaknya semua elemen masyarakat mampu turut terlibat secara aktif dalam memberikan edukasi mengenai bagaimana pentingnya menyalurkan hak pilih mereka, sehingga setiap individu bisa memiliki rasa yang sama untuk tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih, yang mana hal itu tidak hanya menjadi beban pihak penyelenggara teknis pemilihan saja.

Menjadi tugas dari seluruh elemen untuk bersama-sama mengawal kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dan mengajak masyarakat untuk datang secara langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) demi menyalurkan hak pilih mereka.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) menggandeng aparat keamanan untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang kondusif dan juga kredibel. Menurut Wakil Wali Kota Jaksel, Edi Sumantri bahwa perlu adanya komitmen bersama dari semua untuk untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang bermartabat.

Mulai dari proses persiapan, kampanye, pelaksanaan pencoblosan hingga penetapan siapa pemenang dalam kontestasi politik daerah itu memang harus melibatkan segenap unsur dan elemen dalam mengawalnya.

Terbangunnya koordinasi dan sinergitas yang baik antara elemen masyarakat termasuk dengan aparat keamanan dan penegak hukum jelas sangat penting serta bermanfaat karena akan meminimalisasi bukan hanya potensi kerawanan wilayah saja pada Pilkada Serentak 2024, tetapi juga mengantisipasi potensi ancaman, tantangan, hambatan hingga gangguan lain yang mengganggu stabilitas dan kondusivitas wilayah.

Pihak Kepolisian Resor (Polres) Jakarta Selatan juga senantiasa untuk memiliki komitmen kuat dalam menjalankan koordinasi dengan baik kepada semua unsur penyelenggara Pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada intinya, untuk menjaga kondusivitas wilayah memang sangat membutuhkan koordinasi yang baik dan dukungan dari semua pihak secara bersama-sama. Sehingga nantinya tidak sampai terjadi hambatan dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan terjadi upaya minimalisasi dampak atau potensi ancaman sejak sedini mungkin.

Kepada semua pihak kandidat Kepala Daerah yang berkompetisi, hendaknya mampu bertindak sebagai contoh, simbol dan sekaligus icon dalam perbaikan serta perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang semakin adil dan makmur bagi semua.

Sekitar sebanyak 545 daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang harus melaksanakan Pilkada seantero negeri ini, yang mana seluruhnya sesuai dengan amanah Konstitusi, bahwa Kepala Daerah merupakan pilihan rakyat secara langsung.

Dengan kata lain, sebagai negara yang besar dan berdaulat, Indonesia sangat membutuhkan adanya seluruh kandidat putra dan putri daerah untuk maju memimpin dalam tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan sosok yang kredibel untuk bangkit menjadi negara maju, adil dan makmur bagi semua.

Memang sangat penting adanya komitmen kuat secara bersama-sama dari seluruh pihak dalam mengupayakan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung dengan kredibel dan juga bermartabat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini