Oleh: Naufal Prasetya
Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Stabilitas pasokan pangan, kelancaran distribusi, hingga kemampuan menjaga kualitas bahan pangan dinilai sangat penting untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional. Karena itu, kerja sama lintas sektor antara pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha dianggap menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang kini didorong pemerintah ialah penguatan sistem rantai dingin atau cold chain guna memastikan distribusi pangan berjalan lebih efektif dan efisien.
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menilai BUMD memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan nasional, terutama melalui penguatan interkonektivitas rantai dingin. Sistem tersebut dinilai mampu menjaga kualitas pangan, mengurangi kerusakan hasil pertanian, dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia di berbagai daerah. Penguatan cold chain juga dianggap penting untuk menjaga stabilitas harga pangan yang selama ini kerap dipengaruhi masalah distribusi dan logistik.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Rochayati Basra menyampaikan bahwa penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Rochayati Basra menjelaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis dalam menjamin kelancaran distribusi, stabilisasi pasokan, serta pengelolaan logistik yang efektif. Karena itu, penguatan BUMD pangan menjadi langkah konkret untuk membangun sistem cold chain yang terintegrasi di berbagai wilayah.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa urusan pangan termasuk kewenangan daerah. Dengan aturan tersebut, pemerintah daerah bersama perangkat daerah dan BUMD memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sistem distribusi pangan yang berkelanjutan. Daerah diharapkan mampu mengambil langkah strategis sesuai kebutuhan wilayah masing-masing agar ketahanan pangan tetap terjaga.
Perwakilan Organisasi Rantai Pendingin Indonesia Hasanuddin Yasni menilai swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga kemampuan negara dalam mengelola, mengolah, dan mendistribusikan produk pangan dengan dukungan teknologi dan kebijakan yang memadai. Hasanuddin Yasni menekankan pentingnya pembangunan ekosistem rantai dingin karena masih banyak hasil pertanian dan perikanan yang mengalami kerusakan akibat lemahnya sistem penyimpanan dan distribusi.
Menurut Hasanuddin Yasni, penguatan cold chain membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta model bisnis kolaboratif. Kerja sama antara pemerintah daerah, BUMD, dan pelaku usaha dianggap menjadi solusi penting untuk mengatasi keterbatasan investasi dan teknologi di daerah. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pangan yang lebih modern dan terintegrasi.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Pemerintah membutuhkan dukungan dunia usaha dan masyarakat agar sistem pangan nasional menjadi lebih kuat. Sebaliknya, pelaku usaha juga membutuhkan dukungan regulasi, infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pangan nasional. Karena itu, sinergi antarpihak dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cilegon mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Menurut Fajar Hadi Prabowo, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, termasuk penguatan sektor pertanian di tengah status Cilegon sebagai kota industri.
Fajar Hadi Prabowo juga menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan keberhasilan percepatan swasembada pangan nasional tahun 2025 yang mampu dicapai lebih cepat dari target awal. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai hasil kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian.
Selama setahun terakhir, pemerintah juga dinilai berhasil menjaga stabilitas pangan nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Beberapa capaian yang mendapat perhatian antara lain peningkatan produksi beras nasional, ketersediaan pupuk subsidi, modernisasi pertanian, hingga penguatan distribusi pangan. Di tengah ancaman krisis pangan global dan ketidakpastian ekonomi dunia, capaian tersebut menjadi bukti bahwa sektor pangan Indonesia mulai menunjukkan daya tahan yang lebih kuat.
Pemerintah pusat juga terus memperkuat sektor pertanian melalui optimalisasi lahan, pembangunan irigasi, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Langkah tersebut diperkuat oleh dukungan pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah masing-masing. Kolaborasi pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan nasional.
Kerja sama yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, dan pelaku usaha menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Penguatan sistem rantai dingin, peningkatan produktivitas pertanian, serta pembangunan sistem distribusi yang lebih modern menunjukkan bahwa Indonesia terus bergerak menuju tata kelola pangan yang lebih baik. Dengan dukungan seluruh pihak, ketahanan pangan diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
*) Analis Kebijakan Pangan Nasional