Jakarta – Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkapkan bahwa Pemerintah sejauh ini memiliki komitmen kuat mengantisipasi gejolak harga pangan yang diakibatkan oleh perubahan geopolitik hingga Fenomena El Nino.
“Sejak Covid-19 Pemerintah sudah cukup intens dan fokus kepada masyarakat miskin dan yang rentan miskin melalui berbagai bantuan maupun jaring pengaman sosial” ucap Khudori.
“Termasuk apa yang dilakukan sejak tahun lalu, ketika harga beras itu tinggi pemerintah melalukan operasi pasar maupun bantuan sosial yang terus berlanjut hingga tahun ini” imbuhnya.
Pengamat Pertanian AEPI itu mengungkapkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi gejolak harga pangan itu relatif berhasil di masyarakat. Ia mencontohkan salah satu kebijakan yang terbilang sukses adalah bantuan beras.
Menurutnya gejolak harga beras sudah mulai terjadi sejak Agustus tahun 2022 hingga Maret 2023. Pemerintah kemudian bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan beras dan mampu menahan kenaikan harga.
“Ketika bantuan beras tidak lagi diberikan, yakni Juli-Agustus, harga beras tinggi lagi” tuturnya.
Selanjutnya, Ia menekankan bahwa kebijakan Pemerintah dalam mengantisipasi gejolak harga pangan memang sangatlah berorientasi pada masyarakat bawah.
Kebijakan itu, imbuh Khudori, dapat dipahami karena kenaikan harga pangan akan mengganggu daya beli masyarakat.
“Jika harga beras tinggi maka daya beli mereka akan terganggu bahkan orang yang hanya beberapa jengkal diatas garis kemiskinan itu bisa jatuh miskin.” terangnya.
Tak hanya itu, Pemerintah juga aktif mengamankan cadangan beras untuk mengantisipasi potensi gagal panen. Salah satunya adalah dengan membuka keran impor beras.
Dirinya pun berharap Pemerintah dapat mengantisipasi sejumlah momentum yang dapat meningkatkan konsumsi beras seperti masa Pemilu.
“Selain itu ada Ramadhan dan disambut momentum Idul Fitri di April dan itu juga momentum” jelasnya.
Di tempat terpisah, Ketua Gerakan Cinta NKRI Provinsi Papua Barat, Napoleon Fakdawer menilai bahwa kebijakan Presiden Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sudah tepat.
“Membangun ketahanan pangan di Papua memang tak semudah membalikkan telapak tangan karena ada sejumlah tantangan yang menghadang” ucapnya.
Kedaulatan pangan, kata Napoleon, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang harus diwujudkan. Oleh karenanya, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
“Tak hanya pemerintah, masyarakat juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan pangan di Indonesia.” Jelas Napoleon
Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut mendukung para petani lokal agar dapat lebih berdaya.
“Masyarakat bisa mendukung petani lokal dengan melakukan pembelian produk-produk dari petani lokal” pungkasnya.