Beranda Cuitan MI Penetapan UMP 2027 Kedepankan Transparansi Formula dan Kepastian Hukum

Penetapan UMP 2027 Kedepankan Transparansi Formula dan Kepastian Hukum

0
6

Oleh: Naufal Mahendra )*

Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 berlangsung di tengah penerapan regulasi ketenagakerjaan yang baru. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa sejumlah ketentuan mengenai mekanisme pengupahan, termasuk penggunaan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu, serta Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Perubahan tersebut menjadi perhatian pemerintah, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan dalam hubungan industrial.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum 2027 kepada kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan bahwa ketentuan pengupahan dalam Pasal 137 hingga Pasal 139 UU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum.

Dalam ketentuan tersebut, gubernur memiliki kewajiban menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur. Penghitungan upah minimum mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0.

Yassierli juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Estimasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah dalam menyusun rekomendasi upah minimum. Dengan demikian, proses penghitungan dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih terukur dan memperhatikan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.

Penerapan undang-undang baru juga memunculkan perhatian mengenai masa transisi aturan pelaksanaan. Pasal 310 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru. Sementara itu, Pasal 312 memberikan waktu paling lama satu tahun sejak pengundangan bagi pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Ketentuan transisi tersebut menjadi penting agar perubahan regulasi tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan. Pemerintah perlu memastikan bahwa ketentuan teknis yang masih relevan tetap dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang baru. Sosialisasi kepada pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan juga diperlukan untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam proses penetapan upah.

Selain persoalan regulasi, transparansi formula pengupahan menjadi perhatian kalangan pekerja. Penggunaan indeks tertentu dinilai perlu dibahas secara terbuka karena memiliki pengaruh terhadap besaran kenaikan upah minimum. Oleh sebab itu, penjelasan mengenai dasar perhitungan, data ekonomi, serta mekanisme pengambilan keputusan perlu disampaikan secara jelas kepada seluruh pihak.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi menyampaikan usulan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7 hingga 9,5 persen melalui pendekatan berjenjang. Usulan tersebut didasarkan pada perbedaan tingkat upah minimum antardaerah yang dinilai masih cukup lebar. KSPN mengusulkan penggunaan tiga kelompok indeks tertentu berdasarkan besaran upah minimum daerah. Untuk wilayah dengan upah minimum di bawah Rp3 juta, diusulkan indeks 0,8 hingga 1,0. Wilayah dengan upah Rp3 juta sampai Rp4 juta diusulkan menggunakan indeks 0,6 hingga 0,8, sedangkan daerah dengan upah di atas Rp4 juta menggunakan indeks 0,5 hingga 0,6.

Ristadi menilai pendekatan tersebut dapat memberikan ruang peningkatan penghasilan yang lebih besar bagi pekerja di daerah dengan standar upah relatif rendah. Perbedaan tingkat upah antara kawasan industri besar dan daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih terbatas menjadi salah satu dasar pertimbangan usulan tersebut. Selain kenaikan berjenjang, KSPN juga menyoroti kompleksitas sistem pengupahan yang saat ini mencakup UMP, UMSP, UMK, dan UMSK. Penyederhanaan sistem pengupahan dinilai dapat menjadi bahan pembahasan jangka panjang agar standar upah sektoral memiliki pedoman yang lebih terukur.

Aspirasi tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan upah minimum tidak hanya berpusat pada persentase kenaikan nasional, tetapi juga menyangkut pemerataan pendapatan dan karakteristik sektor usaha. Karena itu, usulan serikat pekerja perlu ditempatkan dalam forum pembahasan resmi dengan mempertimbangkan data dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari sisi dunia usaha, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Subchan Gatot menekankan pentingnya konsistensi penerapan regulasi serta transparansi dalam menentukan besaran kenaikan upah. Menurut pandangannya, pemerintah perlu memperhitungkan inflasi, produktivitas industri, dan kebutuhan hidup layak sebelum menetapkan persentase kenaikan UMP 2027.

Subchan belum menetapkan usulan persentase kenaikan tertentu karena data resmi pemerintah mengenai indikator ekonomi yang digunakan masih menjadi bahan pertimbangan. Ia juga menilai kebijakan pengupahan perlu memberikan kepastian bagi perusahaan dalam menyusun perencanaan usaha, investasi, dan pengembangan tenaga kerja.

Selain itu, komponen KHL perlu dihitung secara menyeluruh, termasuk kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dinilai tidak seharusnya hanya bertumpu pada kenaikan nominal upah. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam memperbaiki akses transportasi publik dan menyediakan hunian terjangkau bagi pekerja.

Dengan adanya kepastian regulasi, keterbukaan formula, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, penetapan Upah Minimum 2027 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang proporsional. Peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang saling mendukung.

)* Penulis adalah Content Writer Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan