Oleh : Gavin Asadit )*
Keputusan Presiden Republik Indonesia menempatkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 menandai babak penting dalam upaya negara mengakui jasa tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap perjalanan bangsa. Penganugerahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 dan diserahkan kepada ahli waris almarhum Soeharto dalam prosesi kenegaraan yang khidmat.
Bagi pemerintah, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar tanda kehormatan formal, melainkan pengakuan negara atas sumbangsih konkrit yang memberi dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional. Dalam pidato resmi penganugerahan, Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menghormati jasa para pendahulu sebagai bagian dari pendidikan sejarah dan pembentukan karakter kebangsaan.
Keputusan negara ini diposisikan oleh pemerintah bukan sekadar pengakuan simbolis terhadap satu sosok, melainkan penegasan terhadap peran historis dan kontribusi yang melatarbelakangi pembangunan nasional terutama pada aspek stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang meletakkan fondasi bagi kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah menekankan bahwa makna kepahlawanan harus diwujudkan hari ini melalui semangat gotong royong, cinta tanah air, serta kerja kolektif demi kesejahteraan bersama.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya menanggapi keputusan ini secara dewasa demi menjaga persatuan. Ia juga menekankan bahwa penghormatan negara terhadap jasa besar tokoh bangsa merupakan bagian dari tugas konstitusional pemerintah. Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa kebijakan kenegaraan harus direspon dengan kedewasaan politik dan sosial.
Pemerintah juga menempatkan aspek keamanan dan ketertiban sebagai prioritas setelah penganugerahan gelar tersebut. Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa aparat telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif di sejumlah wilayah untuk memastikan situasi tetap kondusif dan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memecah belah. Ia juga menegaskan bahwa kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika opini publik.
Dukungan dari sejumlah unsur politik dan elemen masyarakat pro-pemerintah turut menguatkan narasi negara mengenai pentingnya pengakuan atas jasa tokoh-tokoh pendahulu. Beberapa tokoh menilai penganugerahan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme dan menegaskan kembali pondasi pembangunan yang sudah diletakkan sejak masa lalu. Menteri terkait yang mengomentari dampak pembangunan era lampau menilai bahwa warisan-infrastruktur dan kebijakan pembangunan memberi ruang bagi generasi kini untuk melanjutkan karya nyata demi kesejahteraan bersama.
Penghormatan resmi kepada tokoh negara adalah bagian dari upaya negara untuk merekonstruksi dan merawat memori kolektif bangsa. Pemerintah menekankan pentingnya membingkai ulang narasi sejarah secara objektif dan tidak mengedepankan polarisasi. Upaya tersebut juga diarahkan pada penguatan pendidikan sejarah yang seimbang, agar generasi muda dapat memahami kompleksitas perjalanan bangsa termasuk sisi-sisi keunggulan dan tantangan yang mesti diakui bersama.
Akademisi pun turut memberi sudut pandang yang mendukung. Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwijendra Bali, Ni Made Adi Novayanti menyatakan bahwa selama puluhan tahun memimpin, Soeharto telah membangun infrastruktur yang mendasar serta sistem pemerintahan yang mampu memajukan Indonesia. Dari perspektif objektif, menurut Novayanti, hal tersebut sudah cukup untuk mengukuhkan posisi Soeharto sebagai tokoh yang pantas menerima gelar penghormatan
Pemerintah juga menggarisbawahi bahwa pengakuan resmi tidak berarti menutup ruang kritik konstruktif. Pemerintah membuka ruang kajian akademik dan dokumen sejarah untuk memastikan bahwa penilaian terhadap tokoh-tokoh sejarah selalu mengacu pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini bertujuan menjembatani kebutuhan rekonsiliasi historis tanpa mengabaikan aspirasi korban dan kelompok yang menuntut keadilan atas pelanggaran masa lalu.
Seluruh elemen masyarakat agar menyikapi penganugerahan ini dengan kewaspadaan terhadap disinformasi dan komitmen bersama menjaga persatuan. Pemerintah melihat pengakuan resmi terhadap Soeharto layaknya terhadap tokoh-tokoh lain sebagai alat negara untuk mengingat jasa, memperkuat narasi pembangunan nasional, serta menegaskan bahwa penghargaan negara diberikan melalui mekanisme formal yang sah. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap keputusan ini menjadi titik tolak rekonsiliasi yang matang dan pemajuan rasa kebangsaan tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kebenaran sejarah.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan