Oleh: Rinanda Utami )*
Pemerintah mulai mengoperasikan 100 titik lokasi Sekolah Rakyat pada Juli 2025 sebagai bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sebanyak 9.755 siswa terdata akan mengikuti pembelajaran berasrama yang difasilitasi secara penuh oleh negara. Langkah ini menjadi jawaban konkret atas tantangan pemerataan pendidikan dan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah nasional.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menyasar anak-anak yang selama ini tertinggal dalam sistem pendidikan formal. Kementerian Sosial ditunjuk sebagai pelaksana utama dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Dalam tahap awal, 100 sekolah mulai dioperasikan secara serentak, dengan sistem asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang secara khusus untuk menjadi lembaga pendidikan inklusif dan transformatif. Anak-anak tidak hanya mengikuti pembelajaran formal pada siang hari, tetapi juga mengikuti penguatan karakter, pelatihan kepemimpinan, dan keterampilan hidup pada malam hari. Ia memastikan bahwa setiap siswa akan mendapatkan fasilitas setara sekolah unggulan, mulai dari tempat tinggal, makan, perlengkapan belajar, hingga akses teknologi.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam rekrutmen siswa. Calon peserta diseleksi secara ketat melalui koordinasi antara pendamping PKH, dinas sosial dan pendidikan, BPS, serta pemerintah daerah. Siswa yang berasal dari kategori Desil 1 atau keluarga dalam kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama. Namun, sistem seleksi tetap fleksibel, memungkinkan anak-anak dari latar belakang serupa untuk diterima setelah proses verifikasi.
Dalam aspek sumber daya manusia, Kementerian Sosial telah menyiapkan lebih dari 1.500 guru dan 3.300 tenaga kependidikan untuk mendukung operasional sekolah. Guru yang terlibat merupakan tenaga profesional yang direkrut melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara kepala sekolah berasal dari kalangan aparatur sipil negara. Pengelolaan SDM dilakukan secara kolaboratif bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara untuk menjamin kualitas pengajaran dan manajemen sekolah.
Pemerintah juga menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memastikan perlindungan siswa selama berada di lingkungan asrama. Tiga hal utama yang menjadi perhatian adalah pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga lingkungan aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo turut menyampaikan bahwa kementeriannya terlibat langsung dalam perencanaan desain dan pembangunan gedung-gedung sekolah rakyat. Kementerian PU bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam menyiapkan fasilitas fisik yang layak dan sesuai standar pendidikan modern. Saat ini, tahap desain sedang dimatangkan bersama instansi terkait, dengan fokus pada efisiensi ruang, kenyamanan siswa, dan keberlanjutan fungsi bangunan setelah tahap rintisan selesai.
Sebaran lokasi Sekolah Rakyat tahap pertama mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan 48 titik di Pulau Jawa, 22 di Sumatra, 15 di Sulawesi, serta lokasi tambahan di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Sebanyak 395 rombongan belajar telah disiapkan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. Pemerintah juga memastikan bahwa gedung-gedung sementara yang digunakan dalam tahap awal akan dialihfungsikan secara optimal setelah selesai digunakan, seperti menjadi rumah singgah atau pusat layanan sosial.
Selain tahap pertama, pemerintah juga tengah menyiapkan 100 lokasi tambahan untuk tahap kedua yang ditargetkan mulai berjalan bersamaan. Tahap lanjutan ini akan melibatkan sekitar 10.600 siswa baru, 2.180 guru, dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan. Sebagian besar lokasi tambahan akan memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan serta fasilitas milik pemerintah daerah.
Program Sekolah Rakyat juga mendapat perhatian serius dari legislatif. Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan bahwa pendidikan menjadi instrumen paling kuat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ia menyatakan kesiapannya mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran dan tidak mengulangi kegagalan pendekatan bantuan sosial sebelumnya. Legislator dari dapil Jawa Tengah IX tersebut menekankan pentingnya fokus pada pembinaan karakter, kewirausahaan, dan kepemimpinan, bukan semata-mata pemberian bantuan materi.
Sebagai bentuk komitmen penuh, pemerintah juga telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di Brebes untuk pembangunan sekolah rakyat jangka panjang. Langkah ini mencerminkan pendekatan berbeda yang diambil dalam program pengentasan kemiskinan. Pemerintah tidak memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang tunai, melainkan menyediakan sarana untuk membangun masa depan secara mandiri melalui pendidikan.
Sekolah Rakyat hadir sebagai wajah baru pendidikan Indonesia, yang menempatkan anak-anak dari keluarga termiskin sebagai prioritas utama. Program ini menandai pergeseran paradigma dalam penyediaan layanan pendidikan, dari sistem yang eksklusif menjadi inklusif. Pemerintah tidak hanya menjanjikan pendidikan gratis, tetapi juga menyusun ekosistem pembelajaran yang berpihak pada masa depan anak bangsa.
Dengan peluncuran 100 sekolah pertama, pemerintah telah menunjukkan langkah awal yang kuat dan terarah. Program Sekolah Rakyat bukan hanya simbol kepedulian sosial, tetapi juga bukti bahwa negara hadir secara nyata dalam kehidupan rakyatnya yang paling rentan. Dengan dukungan lintas kementerian, legislatif, dan masyarakat, pendidikan inklusif kini bergerak dari konsep menjadi kenyataan.
)* Pemerhati Kebijakan Publik