Pemerintah Luncurkan Sertifikasi Sanitasi Nasional untuk Dapur MBG

Baca Juga

Oleh : Selvia Anggi Asti )*

Pemerintah meluncurkan Sertifikasi Sanitasi Nasional untuk Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memastikan setiap porsi yang disajikan aman, higienis, dan bernilai gizi sesuai standar. Sertifikasi ini menjadi payung mutu yang mengatur kebersihan ruang dapur, alur pengolahan bahan, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah dan pesantren. Dengan kebijakan ini, satuan pendidikan dan penyedia jasa boga memiliki acuan yang jelas tentang cara menjalankan dapur yang sehat mulai dari pemilihan pemasok, pengolahan, peralatan, sampai perilaku petugas. Tujuannya sederhana namun penting yaitu mencegah kontaminasi, mengurangi risiko penyakit bawaan makanan, dan menjamin anak-anak menerima makanan layak setiap hari.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen Pol. Sony Sonjaya menuturkan, kerangka sertifikasi dirancang berjenjang agar mudah diterapkan di berbagai kondisi. Pada level dasar, persyaratan menekankan kebersihan personal petugas, ketersediaan air bersih, sanitasi peralatan, dan pengelolaan limbah yang benar. Level menengah menambahkan kontrol suhu, pemisahan bahan mentah dan matang, serta pencatatan sederhana terkait tanggal masuk dan keluar bahan. Sementara level lanjutan menerapkan praktik aman berbasis risiko seperti analisis titik kendali kritis, kalibrasi alat, serta audit internal berkala. Skema berjenjang ini memberikan ruang perbaikan kontinu tanpa membebani dapur kecil yang baru memulai.

Proses memperoleh sertifikasi dibuat transparan dan terukur. Fase awal dimulai dari pendaftaran dan asesmen mandiri menggunakan daftar periksa standar, dilanjutkan pendampingan teknis oleh petugas kesehatan setempat. Setelah siap, dapur menjalani audit oleh tim yang terlatih untuk menilai kelayakan fisik, alur kerja, dan dokumentasi. Hasil penilaian tidak berhenti di stiker “lulus”, tetapi memuat catatan perbaikan yang harus ditindaklanjuti dalam batas waktu tertentu. Jika ditemukan ketidaksesuaian yang berisiko, dapur akan diarahkan menghentikan sementara proses kritis sampai langkah perbaikan tuntas.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah menyederhanakan proses perizinan agar penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bisa lebih cepat.  Pihaknya menjelaskan, koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri agar dinas kesehatan di daerah mempercepat penerbitan sertifikat. Langkah ini diharapkan mempercepat implementasi sertifikasi sanitasi dapur MBG seraya memastikan standar keamanan pangan dipatuhi secara konsisten di seluruh daerah.

Sementara itu, komponen digital menjadi tulang punggung pengawasan yang efisien. Aplikasi dashboard menampilkan status sertifikasi, jadwal audit, dan hasil pemantauan berkala, sehingga pemerintah daerah dapat melihat peta kepatuhan secara real time. Setiap dapur bersertifikat memperoleh kode QR yang ditempel di lokasi dan dapat dipindai siapa saja untuk menampilkan ringkasan temuan dan masa berlaku sertifikat. Keterbukaan informasi ini mendorong akuntabilitas, sekaligus memberi ketenangan kepada orang tua dan masyarakat bahwa dapur anak-anak mereka dikelola dengan standar yang baik.

Kebijakan ini juga memperhatikan konteks wilayah dan skala operasional. Di daerah dengan keterbatasan air bersih, paket intervensi menekankan solusi praktis seperti penggunaan air bersih terkelola, disinfeksi sederhana, dan desain alur kerja yang meminimalkan risiko. Pada dapur berkapasitas besar, perhatian diarahkan pada manajemen rantai pasok, ruang penyimpanan berpendingin, dan rotasi stok berbasis prinsip “lebih dulu masuk, lebih dulu keluar”. Pendekatan kontekstual ini memastikan standar tetap tinggi tanpa mengabaikan realitas di lapangan.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan semua dapur program MBG memiliki SLHS untuk memastikan pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat. Pemprov DKI bekerja sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempercepat penerbitan SLHS untuk dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena saat ini, dari 180 SPPG di Jakarta, semuanya belum memiliki SLHS dan masih berproses mendapatkannya.

Dukungan pembiayaan dan insentif turut disiapkan agar sertifikasi tidak menjadi beban. Sekolah dan pesantren yang mencapai level kepatuhan tertentu dapat memperoleh bantuan peralatan dasar seperti rak stainless, wadah tertutup, atau termometer digital. Pemerintah daerah juga didorong mengalokasikan anggaran untuk pendampingan peningkatan kualitas, termasuk perbaikan fasilitas dasar sanitasi. Bagi UMKM katering lokal, sertifikasi menjadi nilai tambah bisnis membuka peluang kemitraan resmi dengan satuan pendidikan dan memperkuat kepercayaan pelanggan.

Pada akhirnya, Sertifikasi Sanitasi Nasional untuk Dapur MBG adalah investasi sosial jangka panjang. Standar yang jelas, pelatihan yang konsisten, pengawasan yang transparan, serta insentif yang tepat akan membentuk budaya keamanan pangan yang melekat di seluruh ekosistem penyediaan makanan anak. Dengan fondasi ini, program MBG tidak sekadar mengenyangkan, tetapi benar-benar menyehatkan. Ketika gizi anak-anak Indonesia terpenuhi dan ekonomi mikro tumbuh kuat secara bersamaan, maka bangsa ini sedang menyiapkan fondasi yang kokoh untuk menyongsong masa depan yang lebih mandiri, sehat, dan berdaya saing.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini