Pemerintah Lakukan Upaya Pengentasan Kemiskinan Terpadu Melalui Program Sekolah Rakyat

Baca Juga

Oleh : Nancy Dora )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen nyata dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui program Sekolah Rakyat, yang dirancang bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan keluarga miskin. Program ini menjadi simbol konkret dari sinergi kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi, dengan menempatkan pendidikan sebagai poros utama pengentasan kemiskinan nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat tidak sekadar membangun gedung dan menyelenggarakan proses belajar mengajar, melainkan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan terpadu. Sekolah ini dirancang untuk melahirkan agen-agen perubahan dari kalangan masyarakat kecil agar memiliki kemampuan dan karakter kuat dalam membangun masa depan. Pemerintah menargetkan agar keluarga siswa yang terlibat dalam program ini dapat naik kelas, baik secara ekonomi maupun sosial. Anak-anak memperoleh pendidikan bermutu, sementara orang tuanya diberdayakan melalui pelatihan dan program ekonomi produktif, serta rumah mereka diperbaiki agar layak huni.

Pendekatan menyeluruh ini menjadi pembeda utama Sekolah Rakyat dengan sistem pendidikan konvensional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengedepankan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, hingga pemerintah daerah. Semua pihak dilibatkan untuk memastikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sesuai dengan tujuannya, yakni memberikan kesempatan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk keluar dari jerat kemiskinan. Gus Ipul menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen, termasuk guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemerintah daerah, dalam mengawal keberhasilan program ini.

Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat adalah transparansi dan keadilan. Pemerintah memastikan tidak ada praktik titipan, kongkalikong, atau pungutan dalam proses rekrutmen siswa. Sekolah ini secara tegas ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang berhak mendapatkan fasilitas pendidikan layak. Dengan begitu, program ini tidak hanya menjadi sarana pendidikan gratis, tetapi juga instrumen sosial yang melindungi hak masyarakat miskin terhadap akses pendidikan bermutu.

Selain memberikan pendidikan formal, Sekolah Rakyat menanamkan nilai-nilai karakter, disiplin, dan empati. Para guru dibekali untuk memiliki sensitivitas sosial tinggi terhadap siswa yang berasal dari latar belakang kurang beruntung. Pemerintah juga memperhatikan aspek psikologis siswa, terutama pada masa adaptasi awal yang kerap menimbulkan rasa rindu rumah atau kesulitan beradaptasi. Namun, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa anak-anak di Sekolah Rakyat mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri, disiplin, dan semangat belajar tinggi.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah telah menyiapkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang akan dilengkapi berbagai fasilitas unggulan. Sekolah tersebut direncanakan mampu menampung lebih dari 1.000 siswa dengan jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Fasilitasnya mencakup ruang kelas modern, asrama siswa dan guru, ruang ibadah, laboratorium, perpustakaan, aula, lapangan olahraga, serta area kegiatan ekstrakurikuler. Lahan untuk pembangunan disiapkan oleh pemerintah daerah, sedangkan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa program Sekolah Rakyat, bersama dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi bagian penting dari strategi pemerataan manfaat pembangunan. Menurutnya, kedua program tersebut merupakan instrumen yang memperkuat stabilitas nasional melalui pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga membuka peluang kerja bagi ribuan tenaga kerja lokal, terutama dalam pembangunan dan renovasi infrastruktur sekolah. Dengan demikian, dampak ekonomi dari program ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata sinergi antara pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui pemberdayaan orang tua siswa, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem ekonomi mandiri di sekitar sekolah. Para orang tua mendapatkan akses pada pelatihan keterampilan dan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha kecil. Sementara itu, peningkatan kualitas hunian keluarga siswa turut mendorong lingkungan hidup yang sehat dan produktif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan, tetapi harus disertai peningkatan kapasitas dan kesempatan.

Program Sekolah Rakyat juga membawa dampak sosial yang signifikan. Di berbagai daerah, antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Banyak orang tua merasa bangga karena anak-anak mereka dapat bersekolah di tempat yang memberikan perhatian tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai moral. Salah satu orang tua siswa di Samarinda mengaku bersyukur karena anaknya dapat bersekolah di Sekolah Rakyat setelah sekian lama mengalami keterbatasan ekonomi. Kisah-kisah seperti ini mencerminkan harapan baru bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia untuk keluar dari lingkaran kemiskinan antar-generasi.

Secara makro, keberadaan Sekolah Rakyat berkontribusi pada pencapaian tiga pilar utama pembangunan nasional yang digagas Presiden Prabowo, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis. Dengan memberikan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, pemerintah tidak hanya memperkuat fondasi sosial bangsa, tetapi juga menjaga kohesi nasional di tengah tantangan ekonomi global.

Program ini menjadi bukti bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pendidikan, ekonomi, dan sosial. Sekolah Rakyat hadir sebagai model pembangunan manusia seutuhnya yakni mendidik anak-anak untuk menjadi generasi unggul sekaligus memberdayakan keluarga mereka agar mandiri. Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak penting menuju Indonesia tanpa kemiskinan, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini