Oleh : Andi Mahesa )*
Peredaran narkoba di Indonesia menjadi salah satu masalah serius yang tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Sebagai negara yang tengah berupaya mewujudkan cita-cita besar, yaitu Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia menjadi negara maju, berdaya saing, dan sejahtera, penyalahgunaan narkoba tidak bisa dibiarkan. Sebab, narkoba bukan hanya mempengaruhi individu, tetapi juga menggerogoti masa depan bangsa. Namun, pemerintah melalui berbagai kebijakan dan langkah konkret menunjukkan komitmennya untuk memberantas peredaran narkoba demi menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui upaya sinergis antara berbagai instansi yang terkait dalam pemberantasan narkoba. Pada awal Januari 2025, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan BNN Provinsi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berhasil mengungkap 11 kasus narkotika dan menangkap 44 tersangka. Dalam operasi tersebut, sebanyak 60,19 kilogram narkotika berhasil diamankan. Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol. I Wayan Sugiri mengatakan pencapaian ini merupakan bukti nyata dari semakin solidnya sinergi antarinstansi dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia.
Operasi besar ini adalah salah satu contoh keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman narkoba yang telah meresahkan masyarakat selama bertahun-tahun. Tidak hanya sebatas penindakan, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melindungi generasi muda Indonesia dari bahaya narkoba. Sinergi antarinstansi ini penting karena masalah narkoba tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi antara BNN, Kepolisian, Bea Cukai, Imigrasi, hingga lembaga-lembaga lain untuk menanggulangi jaringan peredaran narkoba yang sangat kompleks dan terorganisir.
Selain penindakan, pemerintah juga berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih holistik dalam penanggulangan masalah narkoba, seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk yang menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam menangani permasalahan narkoba. Hal ini sangat relevan mengingat narkoba adalah masalah yang multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mendukung upaya pemberantasan narkoba menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem yang kondusif dalam melawan peredaran narkoba.
Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihaj-pihak terkait juga sangat diperlukan. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah melalui program-program yang dilaksanakan oleh Badak LNG. Badak LNG, anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang beroperasi di bawah Subholding Upstream Pertamina, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Vice President Business Support Badak LNG, Ichsan Maulana, menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mendukung visi Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar). Badak LNG mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari narkoba. Program ini tidak hanya berfokus pada pekerja, tetapi juga mencakup mitra kerja dan keluarga pekerja. Inisiatif ini menunjukkan bahwa Badan LGN sangat mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba.
Kolaborasi antara pemerintah dan anak Perusahaan BUMN ini sangat krusial, mengingat bahwa narkoba tidak hanya menjadi masalah di kalangan individu, tetapi juga berpotensi merusak dunia kerja dan perekonomian. Melalui program-program seperti BIMTEK yang dilaksanakan oleh Badak LNG, diharapkan bisa tercipta lingkungan kerja yang lebih produktif, aman, dan sehat, serta menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk turut berperan dalam pemberantasan narkoba.
Selain itu, peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam mendukung upaya pemerintah ini. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan Indonesia Emas bebas narkoba. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan, baik dalam bentuk kesadaran untuk tidak terlibat dengan narkoba maupun partisipasi aktif dalam program-program pencegahan. Dalam hal ini, pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba harus semakin digalakkan di semua lapisan masyarakat, baik di sekolah, kampus, maupun tempat kerja. Dengan adanya kesadaran kolektif, peredaran narkoba dapat ditekan, dan lingkungan yang bebas narkoba akan semakin terwujud.
Melalui berbagai kebijakan dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, Indonesia semakin dekat dengan impian untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah Indonesia yang bebas narkoba, sehat, dan berdaya saing. Dari operasi pemberantasan narkoba yang melibatkan berbagai pihak, semuanya menunjukkan bahwa Indonesia tidak main-main dalam menghadapi ancaman narkoba.
Pemberantasan narkoba adalah perjuangan panjang yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak dan kesungguhan dalam melaksanakan langkah-langkah tegas, cepat, dan terkoordinasi. Melalui prinsip Asta Cita, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama bergerak memberantas narkoba. Gerak cepat dan kesadaran diri dari seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan narkoba akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba, aman, dan sejahtera.
)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.