Oleh: Maria Tebai*
Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya yang kuat dalam menjagakedaulatan dan keamanan di Papua. Di tengah kompleksitas tantangan wilayah, upaya tegas terhadap kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadilangkah penting dalam melindungi masyarakat sipil dari ancaman kekerasan. Kabar terbaru yang menyebutkan semakin masifnya perekrutan anak-anak muda oleh OPMadalah sinyal serius bahwa kelompok ini terus berupaya menanamkan ideologiseparatisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan maupun kearifan lokalPapua.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkanbahwa perekrutan generasi muda oleh OPM tidak hanya terjadi secara cepat, tetapijuga berlangsung secara sistematis di lima kabupaten dengan tingkat ancamantertinggi. Perubahan karakteristik anggota OPM generasi baru juga menjadiperhatian. Jika sebelumnya kelompok ini masih mempertimbangkan suara tokohadat dan agama, kini mereka cenderung ekstrem dan mengabaikan nilai-nilai lokal. Ini adalah bentuk nyata dari radikalisasi ideologi yang membahayakan masa depanPapua sebagai bagian integral dari Indonesia.
Mencermati kondisi tersebut, apresiasi tinggi patut diberikan kepada pemerintah dan aparat keamanan, yang bekerja tanpa kenal lelah menghadapi tantangan di lapangan. Keberhasilan operasi tidak hanya soal menangkap pelaku atau menyitasenjata, tetapi juga soal menjaga ruang hidup masyarakat dari ketakutan dan kekacauan. Dalam konteks ini, pendekatan keamanan yang dilakukan tetapmengedepankan prinsip hukum dan profesionalisme, sejalan dengan upaya menjagamartabat warga sipil.
Ancaman OPM tak berhenti pada aspek ideologi dan kekerasan bersenjata. Fakta bahwa kelompok ini memanfaatkan dana desa—yang sejatinya ditujukan untukpembangunan dan kesejahteraan masyarakat—merupakan bentuk nyata darikriminalitas yang merugikan rakyat. Pemerasan terhadap kepala desa untukmembiayai pembelian senjata menunjukkan bagaimana kelompok separatis inimerusak sistem dari dalam. Aparat keamanan telah berhasil menindak sejumlahkepala desa dan kepala distrik yang terbukti memberikan dana kepada OPM, sebuahlangkah hukum yang menunjukkan bahwa negara hadir untuk menertibkan dan menjaga tata kelola pemerintahan desa tetap bersih dari intervensi kekerasan.
Sumber pasokan senjata yang masuk dari luar negeri seperti Papua Nugini dan Filipina, serta dari dalam negeri melalui jaringan ilegal, memperlihatkan bahwa OPM memiliki jejaring yang luas dan berbahaya. Dalam merespons hal ini, kepolisiandengan sigap menggelar operasi lintas wilayah, bahkan hingga ke Sulawesi Utara, untuk membongkar jalur-jalur penyelundupan senjata. Penangkapan mantananggota TNI dan oknum Polri yang terlibat menjadi bukti bahwa pemerintah tidakpandang bulu dalam penegakan hukum. Setiap individu yang mengancam stabilitasnasional akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun di balik segala ancaman, suara damai dari masyarakat Papua sendiri terusmenguat. Tokoh pembela HAM Papua, Theo Hesegem, dengan lantang menyuarakanpenolakan terhadap kehadiran kelompok bersenjata OPM di Distrik Ukha dan Tangma, Kabupaten Yahukimo. Menurutnya, masyarakat ingin hidup aman, bisaberaktivitas tanpa rasa takut, serta mendukung pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Seruan ini menjadi penegasan bahwa sebagian besarmasyarakat Papua mencintai perdamaian dan tidak ingin dikorbankan oleh kepentingan politik separatis.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah saat ini, mulai dari operasi keamananhingga pemberdayaan masyarakat, pantas mendapatkan apresiasi luas. Pendekatankeamanan kini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada penguatanintelijen, kerja sama dengan tokoh adat, serta pemanfaatan teknologi dalammemantau pergerakan kelompok separatis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahsemakin adaptif dan terukur dalam menghadapi ancaman, tanpa mengorbankanprinsip-prinsip hak asasi manusia.
Ke depan, kesinambungan operasi dan program pembangunan harus terus dijaga. Papua adalah wilayah yang kaya potensi dan berperan penting dalam peta strategisIndonesia. Mewujudkan Papua yang aman dan sejahtera tidak bisa dicapai hanyadengan operasi militer, tetapi melalui sinergi antara pendekatan keamanan, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Pemerintah telah menempuh jalan yang tepatdengan mendorong program-program afirmatif, mempercepat pembangunaninfrastruktur, dan mengedepankan pendekatan humanis di wilayah rawan konflik.
Kehadiran aparat keamanan di Papua bukan untuk menekan, tetapi untukmelindungi. Mereka hadir sebagai penjaga perdamaian, pelindung masyarakat, dan penegak keadilan. Ketika kelompok seperti OPM melakukan kekerasan terhadapwarga sipil, membakar sekolah, puskesmas, dan rumah ibadah, maka sudahsepatutnya negara merespons dengan ketegasan. Papua harus terbebas daribayang-bayang teror agar setiap anak Papua bisa belajar, setiap ibu bisa mengakseslayanan kesehatan, dan setiap warga bisa bekerja dengan rasa aman.
Dengan kerja keras dan komitmen yang kuat, cita-cita Papua yang damai dan majubukanlah utopia. Keberhasilan penegakan hukum terhadap OPM, ditambahdukungan penuh dari masyarakat lokal dan tokoh adat, menjadi landasan kuat untukmelanjutkan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Negara tidak akan pernah lelahmenjaga Papua. Ini adalah tanah air yang sah, bagian tak terpisahkan dariIndonesia, dan pantas mendapatkan kedamaian seperti wilayah lain di nusantara.
*Penulis merupakan Aktivis Muda Papua