Oleh : Gita Oktaviani )*
Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui berbagai program strategis, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh pelaku usaha, terutama UMKM, mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan agar dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.
Salah satu langkah konkret yang sedang dijalankan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana pelaku UMKM akan mendapatkan dukungan berupa skema pembiayaan yang dapat membantu kelancaran bisnis mereka.
Skema ini diharapkan mampu mengatasi kendala utama yang kerap dihadapi UMKM, yakni permodalan dan cash flow yang terbatas, terutama ketika pembayaran dari pemerintah mengalami keterlambatan. Dengan adanya bridging modal kerja, pelaku usaha bisa terus beroperasi tanpa harus terbebani kendala finansial yang berpotensi menghambat keberlanjutan bisnis mereka.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya bridging modal kerja untuk menutup celah waktu antara pelaksanaan usaha dan pencairan anggaran. Dengan demikian, kelangsungan usaha kecil yang menyediakan makanan bergizi tetap terjaga tanpa harus terbebani oleh keterlambatan pembayaran.
Para pelaku UMKM sendiri telah menyuarakan kebutuhan mereka akan akses permodalan yang lebih fleksibel agar bisa tetap menjalankan program ini dengan lancar. Menanggapi hal itu, Kementerian UMKM mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi Usaha Mikro, melibatkan pihak perbankan dan pengelola program MBG guna merumuskan solusi yang tepat. Dalam pertemuan tersebut, bank menyatakan kesiapannya untuk memberikan akses pembiayaan bagi UMKM yang memerlukan suntikan dana awal.
Skema pembiayaan ini dirancang sebagai tanggapan terhadap sistem pembayaran Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang selama ini mengandalkan mekanisme reimburse, yang dirasa membebani UMKM. Dengan adanya akses modal yang lebih cepat, diharapkan para pengusaha kecil dapat fokus pada produksi makanan tanpa harus menunggu pencairan dana pemerintah.
Dalam implementasinya, skema ini akan melibatkan 46 bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, termasuk empat bank besar yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara).
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Adha Damanik, menegaskan bahwa rapat koordinasi dengan Himbara dan Badan Gizi Nasional berjalan dengan baik, menghasilkan kemungkinan pembayaran di muka bagi kebutuhan dapur UMKM dalam program MBG.
Riza menyoroti bagaimana skema pembayaran di muka ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam membantu UMKM yang selama ini harus menanggung biaya produksi sendiri sebelum mendapatkan pembayaran dari pemerintah.
Berdasarkan data yang dihimpun, dalam satu hari, biaya operasional dapur UMKM yang terlibat dalam MBG bisa mencapai Rp30 juta untuk menyajikan sekitar 3.000 porsi makanan, dengan harga Rp10.000 per porsi. Dalam seminggu, jumlah tersebut bisa membengkak menjadi Rp210 juta, angka yang tidak kecil bagi UMKM yang masih berkembang.
Kesadaran akan tantangan tersebut mendorong pemerintah untuk berupaya mencari solusi terbaik agar UMKM tetap dapat menjalankan usaha mereka tanpa kendala finansial. Oleh karena itu, bank-bank di bawah Himbara diajak berkolaborasi untuk menciptakan mekanisme pembiayaan yang seragam dan mudah diakses oleh UMKM, sehingga program MBG bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah terus berkomitmen melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi dalam berbagai program nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai bahwa partisipasi UMKM dalam program pemerintah berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 8 persen. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan peta jalan serta teknis pelaksanaan agar kebijakan ini berjalan optimal.
Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah dinilai membutuhkan keterlibatan UMKM dan pengembang kecil agar manfaat ekonominya lebih luas. Jika UMKM tidak dilibatkan, dampak program seperti MBG tidak akan mencapai hasil maksimal. Selain itu, untuk mewujudkan swasembada pangan, koperasi perlu memiliki rancangan program yang jelas guna mendukung percepatan implementasi kebijakan ini.
Pemerintah telah menegaskan bahwa UMKM dan koperasi akan menjadi bagian dari program-program prioritas nasional. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga memberikan efek berantai pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan langkah strategis ini, program pemerintah akan semakin efektif dalam memberdayakan sektor UMKM.
Inisiatif ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah dan sektor perbankan. Dengan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan pelatihan yang berkelanjutan, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, diharapkan UMKM dapat tumbuh lebih kuat, mendorong pemerataan ekonomi, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kini saatnya pelaku UMKM memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya agar ekonomi nasional semakin kokoh dan berdaya saing tinggi.
)* Kontributor Jendela Baca Institute
