Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Tingkatkan Daya Saing Nasional

Baca Juga

Oleh : Gavin Asadit )*

Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah menjadi salah satu fokus utama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejak dilantik pada tahun 2014, Jokowi telah menekankan pentingnya infrastruktur sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional. Dalam konteks ini, berbagai proyek infrastruktur, baik di daerah urban maupun rural, telah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan industri lokal.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, karena infrastruktur yang baik dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian sehingga dapat meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah tersebut yang berdampak kepada perekonomian nasional yang semakin kuat dan berdaya saing global.

Infrastruktur yang baik adalah tulang punggung suatu negara. Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Konektivitas yang baik antara daerah produksi dan pasar dapat meningkatkan efisiensi distribusi, menurunkan biaya logistik, dan akhirnya membuat produk lokal lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Pemerintahan Jokowi telah meluncurkan berbagai program infrastruktur yang mencakup pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sarana transportasi lainnya. Salah satu proyek besar yang menjadi sorotan adalah pembangunan jalan tol Trans-Jawa, yang menghubungkan berbagai provinsi di Pulau Jawa. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan mempercepat arus barang serta jasa di sepanjang pulau terpadat di Indonesia.

Di samping itu, pembangunan pelabuhan dan bandara juga menjadi prioritas. Pelabuhan Patimban di Jawa Barat dan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo adalah contoh nyata dari upaya ini. Pelabuhan Patimban, yang diharapkan dapat mendukung pengembangan industri otomotif, akan memperkuat konektivitas logistik dan mempermudah akses pasar bagi produk-produk lokal. Sementara itu, Bandara Internasional Yogyakarta diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata, yang merupakan salah satu andalan ekonomi Indonesia.

Selain proyek-proyek besar di Jawa, pemerintah juga memberikan perhatian pada daerah-daerah terpencil dan daerah yang kurang berkembang, seperti Maluku Utara. Dalam sebuah berita dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), disebutkan bahwa BSN mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan industri unggulan di Maluku Utara. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya fokus pada daerah pusat pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi tetapi terkendala oleh infrastruktur yang kurang memadai.

Sementara itu, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung Upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur mutu guna meningkatkan daya saing produk unggulan di pasar domestik maupun global. Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S.Adam mengatakan daya saing produk lokal perlu ditingkatkan dengan penerapan standarisasi yang baik guna wujudkan produk unggulan yang dapat meningkatkan daya saing produk nasional di kancah global.

Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur di Maluku Utara, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam daya saing produk lokal, terutama dalam sektor perikanan dan pertanian. Infrastruktur yang baik akan mempermudah akses petani dan nelayan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga pendapatan mereka meningkat.

Pembangunan infrastruktur di era Jokowi juga berkaitan erat dengan peningkatan konektivitas. Konektivitas yang baik tidak hanya berdampak pada transportasi fisik, tetapi juga pada konektivitas digital. Pemerintah telah berupaya untuk memperluas akses internet di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil. Akses internet yang baik memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan mempromosikan produk mereka secara online.

Selain itu, konektivitas yang baik juga mempermudah aliran informasi dan inovasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan informasi terbaru mengenai tren pasar dan teknologi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing mereka.

Meski banyak kemajuan telah dicapai, tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia tetap ada. Masalah pendanaan, birokrasi, dan kendala lingkungan sering kali menghambat proses pembangunan. Namun, pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai hambatan ini, termasuk dengan melibatkan sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur.

Ke depan, harapan masyarakat adalah agar pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas. Infrastruktur yang dibangun harus berstandar tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat dari pembangunan infrastruktur dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya terfokus pada kepentingan bisnis semata.

Pembangunan infrastruktur di era Jokowi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing nasional. Melalui berbagai proyek yang dilaksanakan, pemerintah berupaya untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik, memperkuat industri lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Meski tantangan masih ada, komitmen pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa infrastruktur Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Dengan infrastruktur yang memadai, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara dan dunia.

.

.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini