Papua Sah Bagian Tidak Terpisahkan dari NKRI, Tidak Ada Ruang Bagi Separatisme

Baca Juga

Papua adalah bagian penting yang tidak akan terpisahkan dari Negara Kesatuan Rpublik Indonesia (NKRI) sampai kapanpun. Masyarakat di Papua memiliki peran penting dalam mewujudkan kedamaian bangsa dan menolak segala bentuk gerakan separatisme. Dengan begitu, akan tercipta keamanan dan ketentraman di Bumi Cenderawasih.

Konflik di Papua bukanlah satu-satunya tantangan dalam merawat persatuan Indonesia. Sikap tegas terhadap integritas wilayah juga harus dikedepankan sebagai bagian dari upaya memeliharan keutuhan NKRI, salah satunya dengan menolak separatisme guna menjaga identitas dan keberlanjutan bangsa Indonesia.

Ketua Analisis Papua Strategis (APS), Laus Rumayom mengatakan secara hukum internasional sudah jelas bahwasanya Papua merupakan satu legalitas yang sah bagian dari NKRI. Secara politik internasional pun dapat dipelajari dan dipahami terkait sejarah Papua bahwa ketika Papua mengalami masa-masa transisi, sudah sangat jelas Papua merupakan wilayah integral dari negeri ini, Indonesia.

Dengan begitu, Pemerintah memiliki kesempatan besar dalam membangun Papua agar bisa lebih maju, modern, aman, dan tentunya dengan dasar hukum yang sesuai. Pembangunan ini penting dilakukan agar tidak adanya ketimpangan antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia, termasuk menjadi fondasi yang sangat kuat untuk mengejar segala ketertinggalan di Papua.

Papua dengan keindahan alam serta kekayaan sumber daya alamnya wajib dijaga dengan sangat baik. Hal tersebut merupakan tantangan besar yang harus dihadapi karena Papua menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi pusat perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional. Banyak pihak yang ingin memisahkan Papua bahkan merebut Papua dari Indonesia, salah satunya yaitu adanya Kelompok Separatis Teroris Papua (KST Papua) yang menginginkan Papua merdeka.

Sementara itu, Laus Rumayom mengatakan bahwa, selain dilihat dari konteks KST Papua, perlu didalami bahwa kemungkinan adanya pihak asing yang memiliki kepentingan di balik konflik Papua. Dengan kata lain, pihak asing tersebut memang sengaja ingin memisahkan Papua dari Indonesia untuk kepentingan tertentu, misalnya ingin mengeruk sumber daya alam yang melimpah di Papua. Pihak asing tersebut bisa merupakan Amerika, China, Rusia, Australia, atau mungkin negara-negara lain yang memang berkepentingan terhadap sumber daya alam di Papua.

Penting untuk diketahui bahwa dengan memerdekakan diri dari Indonesia maka akan merusak nilai persatuan dan kesatuan yang sudah tertanam dalam Pancasila. Maka dari itulah, Pemerintah menegaskan bahwa Papua adalah bagian yang sah dari NKRI, serta tidak ada ruang bagi kelompok-kelompok separatis.

Untuk mewujudkan Papua yang sejahtera harus mengedepankan semangat kebhinekaan dan persatuan. Sikap saling menghormati, mendengarkan, dan berdialog harus menjadi landasan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Manajemen pembangunan yang baik juga merupakan salah satu landasan dalam menyelesaikan permasalahan separatisme di Papua, dengan catatan harus didukung oleh semua elemen masyarakat Papua. Dengan begitu, masyarakat Papua dapat melangkah maju sebagai bangsa yang kuat dan bersatu dalam mewujudkan Indonesia yang makmur dan bermartabat.

Laus Rumayom menambahkan bahwa manajemen konflik yang bisa dilakukan adalah dengan penguatan terhadap studi perdamaian dan studi resolusi konflik di mana studi-studi tersebut bisa menjadi sebuah guidance atau petunjuk untuk membangun masyarakat sipil di Papua dan mengerti makna sesungguhnya di balik konflik yang berada di Papua. Studi perdamaian ini juga bisa menjadi sebuah konsep yang membantu masyarakat Papua melihat suatu konflik yang terjadi dari perspektif atau sudut pandang lain seperti dari perspektif agama, perspektif Tokoh Adat, maupun perspektif dari komunitas-komunitas yang ada di tengah masyarakat.

Kemerdekaan Papua merupakan keinginan Kelompok Separatis Teroris Papua (KST Papua) saja ataupun dari pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah Indonesia, bukan keinginan dari masyarakat Papua itu sendiri. Tidak adanya jaminan bagi masyarakat lokal apabila Papua memisahkan diri dari Indonesia, karena pembangunan Papua yang dilakukan oleh Pemerintah secara masif sudah sangat memajukan Papua di berbagai aspek, seperti infrastruktur, kesehatan, pelayanan publik, maupun pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penting bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh upaya-upaya yang dilakukan segelintir kelompok yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat bersinergi menjaga kedaulatan Papua sebagai bagian dari NKRI. Dengan begitu, Pemerintah bisa terus melanjutkan pembangunan dan menjaga Tanah Papua tetap aman dan damai.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini