Oleh: Andika Wibowo*)
Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu meninggalkan dampak besar bagi kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor pendidikan. Ribuan fasilitas sekolah rusak, ratusan ribu siswa terdampak, dan proses belajar mengajar terhenti dalam waktu yang tidak singkat. Dalam situasi seperti ini, keputusan pemerintah untuk menargetkan kembalinya fasilitas dan layanan pendidikan pada awal Januari 2026 patut dipandang sebagai langkah strategis yang berorientasi pada pemulihan jangka panjang, bukan sekadar respons darurat sesaat.
Pendidikan memiliki posisi yang sangat menentukan dalam proses pemulihan pascabencana. Ketika sekolah berhenti beroperasi terlalu lama, dampaknya tidak hanya pada ketertinggalan akademik, tetapi juga pada kondisi psikologis dan sosial anak-anak. Pemerintah memahami bahwa menjaga keberlanjutan pendidikan berarti menjaga stabilitas masyarakat di masa depan. Karena itu, penetapan target awal Januari 2026, yang bertepatan dengan dimulainya semester genap, menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan hak belajar tetap terpenuhi meskipun berada dalam situasi krisis.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari menjelaskan bahwa percepatan pemulihan fasilitas pendidikan dilakukan melalui pembersihan lumpur dan material sisa banjir di sekolah-sekolah terdampak. Target tersebut disusun berdasarkan perkembangan di lapangan dan disesuaikan dengan kesiapan fasilitas yang ada. Sekolah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang diprioritaskan untuk segera difungsikan kembali, sementara sekolah yang mengalami kerusakan berat tetap difasilitasi agar proses belajar tidak terhenti total.
Kebijakan penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara mencerminkan pendekatan realistis dan adaptif dari pemerintah. Negara tidak menunggu seluruh bangunan sekolah kembali sempurna untuk memulai pembelajaran, tetapi memilih solusi transisional agar siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan. Langkah ini menunjukkan bahwa keselamatan dan keberlanjutan belajar dipertimbangkan secara seimbang, tanpa mengorbankan salah satunya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan bahwa kesiapan operasional sekolah di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah mendekati tahap optimal, sementara Aceh terus dikejar melalui percepatan pembersihan dan perbaikan. Pemerintah menargetkan seluruh proses pembersihan fasilitas pendidikan rampung sebelum awal Januari 2026 agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai secara serentak.
Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperlihatkan skala tantangan yang tidak ringan. Ribuan fasilitas pendidikan dan ruang kelas mengalami kerusakan, dengan ratusan ribu siswa serta puluhan ribu guru terdampak langsung. Namun, di tengah besarnya tantangan tersebut, kebijakan pemerintah justru memperlihatkan keberpihakan yang jelas. Pendidikan tidak dikesampingkan, tetapi ditempatkan sebagai prioritas utama dalam fase transisi darurat.
Pemulihan pendidikan juga tidak berjalan sendiri. Pemerintah secara paralel mempercepat pembangunan hunian sementara, pembukaan akses jalan, serta pemulihan pasar tradisional. Pendekatan terpadu ini menunjukkan pemahaman bahwa pendidikan sangat bergantung pada stabilitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak tidak mungkin belajar dengan baik jika keluarga mereka masih berjuang mencari tempat tinggal atau sumber penghidupan.
Di wilayah seperti Aceh Utara, kerja lapangan dilakukan secara intensif tanpa mengenal waktu. Pembukaan akses jalan, pembersihan sekolah, dan perbaikan fasilitas umum dikerjakan siang dan malam. Abdul Muhari menilai sinergi antara BNPB, Kementerian PUPR, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta relawan menjadi faktor kunci percepatan pemulihan. Kehadiran negara secara nyata di lapangan tidak hanya mempercepat proses teknis, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Kembalinya aktivitas sekolah juga memiliki makna simbolik yang kuat. Sekolah adalah ruang pemulihan sosial, tempat anak-anak kembali menemukan rutinitas, interaksi, dan harapan setelah mengalami peristiwa traumatis. Dengan memastikan sekolah kembali beroperasi, pemerintah turut membantu proses pemulihan psikologis siswa dan tenaga pendidik, sekaligus menegaskan bahwa masa depan anak-anak tidak boleh terhenti oleh bencana.
Dalam konteks korban jiwa yang masih terus bertambah hingga akhir Desember 2025, kebijakan memprioritaskan pendidikan menunjukkan orientasi kebijakan yang berpandangan jauh ke depan. Negara tidak berhenti pada penanganan darurat dan pendataan kerusakan, tetapi melangkah lebih jauh dengan menjaga kesinambungan pembangunan manusia. Pendidikan dipahami sebagai investasi strategis yang dampaknya melampaui masa tanggap darurat.
Langkah pemerintah menargetkan kembali beroperasinya fasilitas dan layanan pendidikan pada awal Januari 2026 juga mencerminkan tata kelola krisis yang terukur. Target waktu disertai dengan peta kerja yang jelas, pembagian peran lintas lembaga, serta penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan ini penting agar kebijakan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan.
Kebijakan ini layak mendapat dukungan publik yang luas. Di tengah keterbatasan anggaran, tantangan geografis, dan kondisi lapangan yang kompleks, pemerintah menunjukkan komitmen untuk tetap menjaga hak dasar warga negara. Memastikan anak-anak kembali belajar pada awal tahun 2026 bukan hanya soal membuka sekolah, tetapi tentang menjaga harapan, memulihkan kepercayaan, dan memastikan bahwa bencana tidak memutus masa depan generasi bangsa.
*) Pengamat Kebijakan Publik dan Studi Pembangunan