Oleh: Yandi Arya Adinegara)*
Demokrasi pada hakikatnya bukan sekadar memberikan ruang bagi setiap warganegara untuk menyampaikan pendapat. Demokrasi juga menuntut adanya tanggungjawab kolektif agar kebebasan tersebut tetap berpijak pada kepentingan bangsa, bukan berubah menjadi instrumen yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untukmencapai tujuan politik, ekonomi, maupun kepentingan asing. Ketika ruangdemokrasi mulai digunakan sebagai medium manipulasi, yang dipertaruhkan bukanhanya stabilitas nasional, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.
Indonesia telah menunjukkan kematangan dalam menjalankan kehidupan demokrasi selama lebih dari dua dekade reformasi. Kebebasan berekspresi semakin terbuka, partisipasi publik terus berkembang, dan masyarakat semakin berani mengawasijalannya pemerintahan. Demonstrasi menjadi salah satu instrumen konstitusionalyang mencerminkan hidupnya demokrasi. Di dalam negara demokrasi, kritikbukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan mekanisme koreksi yang memungkinkan setiap kebijakan terus dievaluasi dan disempurnakan.
Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjagademokrasi dari berbagai bentuk pembajakan patut dipahami secara utuh. Pemerintah tetap membutuhkan kritik sebagai sarana evaluasi terhadap penyelenggaraan negara. Namun, demokrasi tidak boleh dikuasai oleh kekuatan pemodal maupun kepentingan asing yang memanfaatkan kebebasan untukmenciptakan perpecahan serta melemahkan persatuan nasional.
Pesan tersebut sesungguhnya menunjukkan keseimbangan antara penghormatanterhadap kebebasan sipil dan kewajiban negara menjaga stabilitas. Demokrasi tidakakan berkembang apabila kritik dibungkam. Sebaliknya, demokrasi juga akankehilangan kualitas apabila ruang kebebasan dimanfaatkan untuk menyebarkandisinformasi, membangun polarisasi, atau menggerakkan massa demi kepentinganyang tidak lagi berpihak kepada masyarakat.
Dalam situasi demikian, mahasiswa memiliki posisi yang sangat penting. Sejarah Indonesia mencatat bahwa mahasiswa selalu menjadi kekuatan moral dalam setiapfase perubahan bangsa. Gerakan mahasiswa memperoleh legitimasi bukan karenajumlah massanya, melainkan karena independensi berpikir, integritas akademik, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Modal sosial tersebut merupakan asetdemokrasi yang tidak ternilai.
Karena itu, menjaga kemurnian gerakan mahasiswa menjadi tanggung jawabbersama. Mahasiswa perlu tetap mempertahankan independensi intelektualnya agar tidak mudah disusupi kepentingan politik praktis. Pada saat yang sama, masyarakatjuga perlu membedakan antara gerakan yang benar-benar lahir dari idealismedengan aksi yang sejak awal telah diarahkan oleh kepentingan tertentu.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, melihat bahwagerakan mahasiswa yang murni tetap menjadi bagian penting dalam demokrasiIndonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa praktik demonstrasi yang melibatkanpendanaan kepada peserta justru menjadi ancaman bagi kredibilitas gerakanmahasiswa. Menurutnya, peringatan Presiden tidak diarahkan kepada mahasiswayang menyampaikan aspirasi secara tulus, melainkan kepada pihak-pihak yang memanfaatkan mahasiswa sebagai kendaraan politik untuk mencapai tujuantertentu.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa substansi persoalan bukan terletakpada demonstrasi itu sendiri, melainkan pada upaya sistematis yang berpotensimengubah ruang demokrasi menjadi arena transaksi kepentingan. Apabila kondisitersebut dibiarkan, kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa akan terusmenurun, padahal mahasiswa selama ini merupakan salah satu pilar penting dalamproses kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.
Di sisi lain, peran negara dalam menjaga demokrasi juga tidak dapat dipisahkan daripenegakan hukum. Presiden memberikan arahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatsecara damai sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban umum tetapterpelihara. Arahan tersebut mencerminkan prinsip bahwa perlindungan terhadapkebebasan sipil harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum sehingga ruangdemokrasi tidak berubah menjadi ruang konflik maupun kekerasan.
Dalam perspektif yang lebih luas, Pengamat Intelijen Wawan Purwanto menilaiadanya indikasi gerakan yang terorganisasi dalam sejumlah demonstrasi perludicermati secara serius. Menurutnya, dugaan keterlibatan aktor tertentu dalammenggerakkan massa menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidakselalu datang dalam bentuk kekerasan, tetapi juga melalui upaya membentukpersepsi publik secara sistematis untuk mendegradasi kepercayaan terhadappemerintah. Oleh karena itu, langkah pemerintah melakukan pemetaan terhadapaktor maupun pola gerakan dinilai sebagai bentuk antisipasi yang wajar dalammenjaga stabilitas nasional.
Meski demikian, menjaga stabilitas tidak boleh dimaknai sebagai pembatasanterhadap kebebasan berpendapat. Justru stabilitas merupakan prasyarat agar demokrasi dapat berkembang secara sehat. Tanpa keamanan dan ketertiban, ruangdialog akan mudah digantikan oleh provokasi, disinformasi, serta polarisasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat sendiri.
Oleh sebab itu, menjaga kemurnian demokrasi harus menjadi agenda bersama. Pemerintah berkewajiban membuka ruang kritik yang luas, aparat memastikanpenegakan hukum berlangsung profesional, masyarakat meningkatkan literasipolitik, dan mahasiswa mempertahankan independensi moralnya sebagai penjaganurani bangsa.
Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya tumbuh semakin terbuka, tetapijuga semakin berkualitas, berintegritas, dan tetap berpijak pada kepentingannasional. Demokrasi yang kuat bukanlah demokrasi yang paling gaduh, melainkandemokrasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan, tanggungjawab, dan persatuan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
)* Penulis Merupakan Pengamat Sosial