Mengecam Keras Kebiadaban OPM Serang Pos TNI hingga Bakar Sekolah

Baca Juga

Oleh: Isak Kogoya

Serangan brutal kembali terjadi di wilayah berjuluk Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi, ketika kelompok separatis Papua, yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM), melakukan penyerangan terhadap Pos TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Aksi tersebut berlanjut dengan pembakaran gedung SMAN 1 Sinak, merusak fasilitas pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda di Bumi Cenderawasih.

Serangan dimulai ketika gerombolan separatis OPM merasa terganggu dengan keberadaan Pos TNI yang berlokasi di pinggiran kota. Tanpa peringatan, mereka melancarkan serangan ke arah para prajurit yang tengah berjaga.

Berdasarkan laporan yang diterima dari berbagai sumber, tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut, namun aksi mereka berlanjut dengan tindakan lebih kejam—pembakaran gedung sekolah pada malam harinya.

Kejadian itu menambah daftar panjang aksi biadab yang dilakukan oleh kelompok pengacau tersebut, terutama dalam menyerang infrastruktur pendidikan dan membahayakan masa depan anak-anak Papua.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, menjelaskan bahwa serangan tersebut merupakan reaksi atas keberadaan pos keamanan TNI yang mereka anggap mengancam.

Setelah penyerangan pos tersebut, kelompok OPM langsung melanjutkan aksinya dengan membakar sekolah pada pukul 19.00 WIT. Aparat keamanan terus meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut, meskipun kerugian terbesar hanya terjadi pada gedung sekolah yang menjadi sasaran. Benny menambahkan bahwa pihak keamanan tidak akan membiarkan serangan semacam itu tanpa tindakan tegas.

Letkol Inf Candra Kurniawan, Kapendam XVII/Cenderawasih, turut mengecam keras aksi pembakaran yang dilakukan oleh gerombolan separatis Papua. Menurutnya, pembakaran fasilitas pendidikan ini bukan hanya menghancurkan gedung, tetapi juga merusak masa depan anak-anak di wilayah tersebut.

Candra menilai bahwa OPM dengan sengaja menargetkan sekolah untuk menghambat proses pendidikan, karena mereka tidak ingin anak-anak di Bumi Cenderawasih memperoleh akses yang layak untuk belajar. Menurutnya, semangat anak-anak Papua untuk belajar sangat tinggi, tetapi tindakan biadab OPM justru menghancurkan harapan dan antusiasme mereka.

Tidak hanya menyerang pos keamanan dan membakar sekolah, kelompok separatis tersebut juga melakukan aksi penembakan terhadap Mako Koramil dan Mapolsek di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak.

Peristiwa tersebut berlangsung di tengah ketegangan yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pembayaran denda selama proses Pilkada. Akibat dari aksi tersebut, masyarakat lokal semakin dihantui rasa takut, sementara aparat keamanan terus berupaya menjaga ketertiban dan keselamatan warga di wilayah itu.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut menyoroti kejadian yang semakin masif dilakukan oleh OPM belakangan ini. Ia menyampaikan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan kelompok separatis Papua tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga merusak masa depan generasi muda Papua.

Menurut Puan, aksi-aksi seperti pembakaran sekolah sangat mengganggu hak anak-anak dalam memperoleh pendidikan, yang seharusnya dilindungi dan diprioritaskan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dan komprehensif guna menyelesaikan permasalahan yang terus berulang di wilayah tersebut.

Puan menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pendekatan militeristik dalam menangani konflik di Papua. Pendekatan humanis juga harus diperhatikan agar masyarakat sipil tidak terus menerus menjadi korban.

Namun, upaya-upaya untuk mengamankan wilayah berjuluk Surga Kecil di ujung Indonesia tersebut harus tetap diiringi dengan kolaborasi yang kuat antara personel TNI-Polri. Puan juga mendorong agar aparat keamanan bekerja lebih optimal dalam menjaga kondusivitas pasca serangan yang dilakukan oleh kelompok separatis.

Dalam situasi yang semakin memanas tersebut, Ketua DPR Puan Maharani juga meminta agar pemerintah segera menyiapkan sarana pendidikan darurat untuk memastikan anak-anak Papua tetap bisa belajar. Ia menekankan bahwa sekolah-sekolah di Papua harus mendapatkan perlindungan keamanan yang lebih baik, agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Sarana pendidikan adalah kunci penting bagi masa depan Papua, dan segala bentuk intimidasi terhadap upaya pendidikan harus dihentikan secepat mungkin.

Aksi kekerasan yang terus menerus dilakukan oleh kelompok separatis Papua menjadi bukti nyata bahwa upaya mereka bukan hanya soal perjuangan politik, tetapi juga serangan langsung terhadap masa depan bangsa.

Pembakaran sekolah dan penyerangan pos keamanan tidak bisa ditoleransi dalam konteks apa pun. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan teror tersebut, demi memastikan keamanan dan kemajuan di wilayah berjuluk Kota Emas tersebut.

Dengan demikian, kejadian tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa perlawanan terhadap kekerasan dan ancaman harus dilakukan dengan tindakan tegas dan komprehensif. Tanpa tindakan yang efektif, OPM akan terus merusak kedamaian dan perkembangan yang selama ini telah diperjuangkan di Papua. Oleh karena itu, langkah pemerintah dalam menghadapi situasi ini menjadi sangat krusial untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak dasar masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Kepala Divisi Konflik dan Resolusi – Forum Perdamaian Papua Raya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini