Oleh: Dhita Karuniawati )*
Papua, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki potensi luar biasa dalam aspek sumber daya alam dan kekayaan budaya. Namun, potensi tersebut kerap kali terhambat oleh persoalan keamanan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas kelompok separatis bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam beberapa dekade terakhir, OPM telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas, keselamatan masyarakat, dan upaya percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Penegakan keamanan terhadap OPM bukan hanya merupakan langkah pertahanan negara, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar warga Papua untuk hidup damai dan menikmati kemajuan. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayah serta memastikan bahwa pembangunan di Papua berlangsung dengan lancar, adil, dan berkelanjutan.
OPM, sebagai gerakan separatis, telah berulang kali melakukan tindakan kekerasan yang merugikan masyarakat sipil maupun aparat keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan tentang pembakaran fasilitas umum, penyanderaan warga, hingga penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru menjadi potret tragis dari situasi keamanan yang genting.
Kelompok ini memanfaatkan isu ketidakpuasan sosial dan ekonomi sebagai landasan perlawanan bersenjata, padahal cara-cara kekerasan justru merugikan masyarakat Papua sendiri. Ketakutan akibat teror yang dilakukan OPM membuat akses pendidikan terganggu, pelayanan kesehatan terhambat, dan investasi pembangunan menjadi lambat. Masyarakat yang seharusnya menjadi subjek utama pembangunan justru menjadi korban dari konflik yang tidak berkesudahan.
Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kasuay mengatakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini di Tanah Papua khususnya di Air Garam, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok TPNPB terhadap para pekerja bangunan di salah satu geraja GKI di Air Garam.
Menurut Charles, tindakan-tindakan yang dilakukan TPNPB tidak dapat dipuji atau tidak dapat dibenarkan oleh siapapun karena mereka melanggar hak hidup orang atau melanggar Hak Asasi Manusia. Apalagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok TPNPB dilakukan di beberapa tempat seperti di Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, dan beberapa daerah lainnya.
Tindakan-tindakan TPNPB tersebut mengakibatkan masyarakat trauma untuk melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari seperti bekerja ke kebun, kantor, dan lainnya.
Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan tersebut mengimbau kepada kelompok TPNPB untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu aktivitas masyarakat luas. Apalagi tindakan tindakan ini tidak hanya menyasar pekerja bangunan tetapi dalam aktivitas proses mengajar yang dilakukan oleh guru dan perawat atau tenaga kesehatan. Sebab, mereka adalah pelayan kemanusiaan yang datang ke Tanah Papua untuk membantu Sumber Daya Manusia, pelayanan kesehatan, dan pembangunan di seluruh Tanah Papua.
Charles Kasuay mengatakan menghilangkan nyawa orang adalah perbuatan yang sangat tidak dapat dibenarkan atau fatal serta tidak manusiawi.
Pemerintah Indonesia terus memperkuat pendekatan keamanan dalam menghadapi kelompok separatis OPM. Langkah-langkah ini dilakukan melalui operasi terpadu TNI dan Polri yang ditujukan untuk melindungi masyarakat sipil serta menekan aktivitas kelompok bersenjata. Dalam setiap operasi, pemerintah menekankan pendekatan yang profesional, proporsional, dan mengedepankan prinsip hak asasi manusia.
Selain pendekatan militer, pemerintah juga mendorong strategi deradikalisasi dan komunikasi strategis untuk memutus mata rantai rekrutmen dan dukungan terhadap kelompok separatis. Langkah-langkah ini bertujuan tidak hanya menumpas kekuatan bersenjata, tetapi juga memulihkan kesadaran kolektif bahwa Papua adalah bagian sah dan tak terpisahkan dari Indonesia.
Penegakan hukum terhadap aktor-aktor kekerasan juga menjadi bagian dari strategi ini. Pemerintah tak ragu menindak pelaku yang terbukti melakukan kejahatan terhadap masyarakat, dengan tetap membuka ruang dialog bagi warga yang ingin kembali ke pangkuan NKRI.
Penanganan konflik Papua tidak bisa semata-mata dilakukan lewat pendekatan keamanan. Solusi jangka panjang justru terletak pada keberhasilan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional, termasuk melalui program Otonomi Khusus (Otsus) yang telah direvisi untuk memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat Papua.
Berbagai proyek infrastruktur terus digencarkan, mulai dari pembangunan jalan Trans Papua, jembatan, bandara, hingga rumah sakit. Infrastruktur ini tidak hanya membuka akses wilayah yang sebelumnya terisolasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal.
Tidak hanya fisik, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi fokus. Program pendidikan, beasiswa afirmatif, pelatihan tenaga kerja, dan peningkatan layanan kesehatan terus ditingkatkan. Tujuannya adalah menciptakan generasi Papua yang berdaya saing dan mampu memimpin daerahnya sendiri secara mandiri.
Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kasuay menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk tetap mempercayai atau mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh TPNPB atau kelompok-kelompok ingin merugikan pembangunan bisa ditindak tegas oleh para penegak hukum.
Selain itu, Charles Kasuay menghimbau kepada seluruh masyarakat Tanah Papua tetap mendukung program-program pemerintah baik yang dilakukan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat untuk dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat dalam konteks pembangunan.
Penegakan keamanan dan pembangunan tidak akan optimal tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Rakyat Papua perlu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kedamaian dan menolak kekerasan. Tokoh adat, pemuka agama, dan generasi muda memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian konflik.
Masyarakat juga harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tanpa perlu terjebak dalam narasi separatis yang sering kali dimanipulasi oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau luar negeri. Demokrasi menjamin hak berpendapat, namun harus tetap dalam bingkai konstitusi dan hukum yang berlaku.
Solidaritas nasional terhadap Papua harus terus dibangun. Masyarakat Indonesia di berbagai wilayah perlu melihat isu Papua bukan hanya dari sisi konflik, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Dukungan terhadap keamanan dan pembangunan di Papua merupakan bentuk kecintaan pada tanah air dan rasa keadilan sosial.
Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil harus bersinergi untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Papua dirasakan oleh rakyatnya. Papua bukan objek, melainkan subjek yang punya hak dan potensi besar untuk berkembang.
Menjaga keamanan dari ancaman OPM sekaligus mendorong percepatan pembangunan Papua adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan, dan keamanan pun tidak akan langgeng tanpa keadilan sosial yang hadir melalui pembangunan. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam menghadapi kelompok separatis seperti OPM harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Langkah ini bukan hanya demi menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga demi memastikan bahwa rakyat Papua bisa hidup dalam damai, aman, dan sejahtera seperti warga negara Indonesia lainnya. Papua adalah Indonesia. Maka, sudah seharusnya setiap warga negara mendukung penuh penegakan keamanan dan percepatan pembangunan demi masa depan Papua yang cerah dan berdaulat.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia