Mendukung Komitmen BIN Kembangkan SDM Daerah, Kawal Peresmian Gedung AMANAH

Baca Juga

Oleh: Alfie Maulana )*

Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki komitmen yang sangat kuat dalam mendukung penuh adanya penyembangan sumber daya manusia (SDM) di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu bukti nyatanya, adalah dengan adanya peresmian Gedung Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH).

Program strategis yang diinisiasi oleh BIN tersebut bertujuan untuk memberdayakan pemuda Aceh dan menjadikan mereka generasi yang berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun global.

Gedung AMANAH bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan sebuah pusat inovasi yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan generasi muda melalui berbagai sektor unggulan.

Letjen TNI (Purn) Dr. Muhammad Munir, Ketua Dewan Analisis Strategi (DAS) BIN, menjelaskan bahwa program tersebut berfokus pada tujuh sektor utama, di mana salah satunya adalah sektor pertanian.

Program tersebut tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang memungkinkan petani muda di Aceh untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Dalam pandangannya,

AMANAH mampu membuka peluang baru bagi generasi muda Aceh untuk berkembang dalam sektor pertanian dengan pendekatan modern. Program ini juga memiliki keterkaitan erat dengan Papua Youth Creative Hub (PYCH), sehingga sinergi kedua program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan menciptakan keseimbangan pembangunan di wilayah timur dan barat Indonesia.

Pendekatan komprehensif yang diambil melalui AMANAH menjadi salah satu tonggak penting dalam mengoptimalkan potensi pemuda Aceh. Gedung AMANAH hadir sebagai pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan, dengan berbagai fasilitas modern yang mendukung aktivitas kreatif dan inovatif.

Di antaranya, fasilitas Rumah Kemasan menjadi pusat untuk mendesain kemasan produk kreatif anak muda Aceh, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Produk-produk seperti parfum, tumbler, dan kerajinan lokal lainnya diharapkan memiliki nilai tambah melalui kemasan yang lebih menarik dan memenuhi standar internasional.

Muhammad Iswanto, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, menekankan pentingnya pembangunan Gedung AMANAH sebagai langkah besar dalam memajukan kemandirian pemuda Aceh. Menurutnya, fasilitas yang telah diselesaikan, termasuk gedung multifungsi, asrama, musholla, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya, dirancang untuk menunjang segala aktivitas yang melibatkan generasi muda Aceh dalam kegiatan produktif.

Gedung tersebut memberikan tempat yang tepat bagi pemuda untuk mengembangkan keterampilan digital dan pemasaran yang menjadi kunci di era teknologi saat ini. Iswanto juga menyoroti peran penting kolaborasi antar berbagai pihak, baik pemerintah, institusi pendidikan, maupun sektor swasta, dalam mendukung pengembangan kapasitas pemuda.

Di samping itu, Gedung AMANAH juga menjadi tempat di mana sinergi antara ide-ide kreatif dan inovasi bertemu. Dengan dukungan dari berbagai pihak, seperti BIN dan institusi pendidikan lokal, gedung tersebut diharapkan dapat menjadi pusat bagi para pemuda untuk berbagi gagasan, melakukan riset, dan mengembangkan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Peran Gedung AMANAH sebagai pusat pelatihan tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi kreatif, tetapi juga mencakup sektor teknologi, kewirausahaan, dan riset ilmiah. Semua ini berpotensi meningkatkan daya saing pemuda Aceh di tingkat nasional dan internasional.

Presiden Jokowi telah lama menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Dalam kerangka itu, AMANAH hadir sebagai bagian dari visi besar pemerintah untuk membangun SDM yang mampu bersaing secara global.

Gedung tersebut tidak hanya menjadi simbol dari usaha pengembangan SDM, tetapi juga sebuah langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas pemuda Aceh di bidang ekonomi kreatif. Melalui berbagai program pelatihan yang diselenggarakan di gedung tersebut, pemuda Aceh mendapatkan akses untuk mengasah keterampilan di bidang teknologi, seni, dan kewirausahaan.

Syaifullah, Ketua Badan Pengembangan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), menjelaskan bahwa fasilitas yang ada di Gedung AMANAH menjadi landasan kuat bagi pengembangan inovasi di Aceh.

Program-program pelatihan dan riset yang digelar di gedung tersebut memberikan ruang bagi generasi muda untuk bereksperimen dan mengembangkan potensi mereka dalam berbagai bidang.

Syaifullah juga menyoroti peran penting program tersebut dalam mendukung perkembangan industri lokal di Aceh, dengan membuka peluang bagi generasi muda untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui produk-produk unggulan.

Gedung AMANAH juga berfungsi sebagai tempat bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.

Dukungan tersebut sangat sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang ingin melihat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, di mana sektor UMKM memainkan peran kunci dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syaifullah menyatakan bahwa dengan adanya Gedung AMANAH, Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat ekonomi kreatif yang unggul di Indonesia.

Melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, AMANAH telah menunjukkan komitmennya dalam membangun SDM yang unggul di Aceh. Program ini tidak hanya menawarkan kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan diri, tetapi juga menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan terus berfokus pada pengembangan kreativitas, teknologi, dan kewirausahaan, AMANAH diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan positif di Aceh, membawa daerah tersebut ke arah kemajuan yang lebih baik dan berkelanjutan.

)* Mahasiswa Desain Komunikasi Visual Institut Seni Budaya Indonesia Aceh

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini