Beranda Cuitan MI Memuliakan Guru melalui Kebijakan Nyata dan Kesejahteraan Berkelanjutan

Memuliakan Guru melalui Kebijakan Nyata dan Kesejahteraan Berkelanjutan

0
3

Oleh: Julia Maheswari )*

Pemerintah terus memperkuat kesejahteraan dan profesionalisme guru melalui berbagai kebijakan strategis di sektor pendidikan. Upaya ini mencakup peningkatan penghasilan, perluasan akses sertifikasi, pemenuhan kualifikasi akademik, hingga pembenahan tata kelola kepegawaian. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen negara dalam memberikan penghargaan atas pengabdian guru sekaligus memastikan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran sebesar Rp90,85 triliun untuk penyaluran aneka tunjangan guru sepanjang 2026. Anggaran itu menjangkau sekitar 1,7 juta guru aparatur sipil negara (ASN) daerah dengan alokasi Rp70,64 triliun serta 916.075 guru non-ASN senilai Rp20,21 triliun. Dukungan anggaran ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi tenaga pendidik.

Peningkatan kesejahteraan guru menjadi aspek penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Pemberian tunjangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan atas tanggung jawab guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dukungan finansial yang memadai diharapkan dapat membantu tenaga pendidik menjalankan tugas secara optimal.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa program prioritas Ditjen GTK dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Indonesia. Pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi juga diarahkan untuk memberikan dukungan nyata dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan dapat dirasakan langsung oleh guru ketika menjalankan tugas profesional di sekolah.

Peningkatan kualifikasi akademik juga menjadi perhatian pemerintah melalui program Pemenuhan Kualifikasi Akademik (PKA). Sebanyak 61.777 guru tercatat mengikuti program peningkatan pendidikan S1 atau D-4 pada gelombang pertama hingga ketiga. Fasilitasi pendidikan ini memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik untuk memenuhi kualifikasi akademik sekaligus memperkuat kompetensi dalam menjalankan profesinya.

Kualifikasi akademik yang memadai menjadi salah satu fondasi penting bagi profesionalisme guru. Tuntutan pembelajaran yang terus berkembang mengharuskan tenaga pendidik memiliki penguasaan materi, kemampuan pedagogis, serta pemahaman terhadap kebutuhan peserta didik. Melalui peningkatan pendidikan formal, guru diharapkan semakin siap menghadapi dinamika pembelajaran dan perkembangan dunia pendidikan.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) turut menjadi instrumen pemerintah dalam memperluas jumlah tenaga pendidik profesional. Sepanjang periode 2022–2025, sebanyak 92.001 lulusan PPG Calon Guru berhasil dicatatkan. Sementara itu, program PPG Guru Tertentu pada periode 2020–2025 telah menghasilkan sekitar 2,8 juta guru yang memperoleh sertifikat pendidik.

Perluasan sertifikasi memberikan pengakuan terhadap kompetensi profesional guru sekaligus membuka kesempatan memperoleh tunjangan profesi sesuai ketentuan. Pemerintah terus mendorong peningkatan jumlah guru bersertifikat agar standar kompetensi tenaga pendidik semakin merata. Upaya ini juga menjadi bagian dari penguatan kualitas pembelajaran di berbagai satuan pendidikan.

Nunuk Suryani menilai keberhasilan program pemerintah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah peserta yang berhasil dijangkau. Manfaat nyata bagi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di ruang kelas menjadi ukuran penting keberhasilan kebijakan. Orientasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan dan kompetensi harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pembelajaran.

Komisi X DPR RI turut mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memandang penghasilan yang layak bagi guru sebagai salah satu fondasi keberhasilan pendidikan nasional. Karena itu, pemenuhan kesejahteraan perlu menjadi perhatian serius agar guru dapat menjalankan pengabdian dengan dukungan ekonomi yang memadai.

Menjelang peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2026, Komisi X DPR RI menerima berbagai aspirasi dari tenaga pendidik di sejumlah daerah. Lalu menyampaikan bahwa para guru mengharapkan perhatian pemerintah yang lebih merata tanpa membedakan wilayah pengabdian maupun status kepegawaian. Aspirasi ini memperlihatkan pentingnya kebijakan yang mampu menjangkau seluruh kelompok guru, termasuk mereka yang belum memperoleh kepastian kesejahteraan.

Pembenahan tata kelola kepegawaian juga menjadi bagian dari pembahasan antara pemerintah dan DPR. Kesepakatan yang dibahas mencakup perbaikan manajemen guru, penghapusan klaster guru, serta penguatan pengelolaan di tingkat pemerintah pusat. Salah satu kebijakan yang turut didorong adalah pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes.

Kepastian status kepegawaian memiliki arti penting bagi keberlanjutan profesi guru. Perbaikan status kerja diharapkan memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik untuk memperoleh hak kepegawaian yang lebih jelas sekaligus merencanakan masa depan secara lebih terarah. Pembenahan manajemen juga diperlukan agar persoalan administratif tidak menghambat pemerataan tenaga pendidik dan pemenuhan hak mereka.

Kementerian Agama (Kemenag) turut menyiapkan berbagai program afirmasi bagi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, memandang perhatian terhadap kesejahteraan guru sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah atas pengabdian para pendidik. Peran guru dinilai strategis karena tidak hanya menyampaikan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan menanamkan nilai moral kepada generasi muda.

Peringatan Hari Guru Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap profesi pendidik melalui kebijakan yang berkelanjutan. Peningkatan tunjangan, perluasan sertifikasi, pemenuhan kualifikasi akademik, dan pembenahan status kepegawaian akan dilaksanakan secara konsisten. Penghargaan terhadap guru pada akhirnya hadir dalam kebijakan nyata yang memberikan kesejahteraan, perlindungan, dan kepastian bagi seluruh tenaga pendidik.

)* Pengamat Kebijakan Publik