Oleh: Yoga Pranata
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan bahwa kebijakan publik tidakhanya dapat menjawab persoalan sosial, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagiperekonomian. Di tengah tantangan penciptaan lapangan kerja, penguatan daya belimasyarakat, dan kebutuhan memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), implementasi MBG mulai memperlihatkan manfaat yang melampaui tujuan awal penyediaanmakanan bergizi bagi masyarakat.
Selama ini, program bantuan sosial kerap dipandang sebatas instrumen distribusi manfaatkepada kelompok penerima. Namun MBG menawarkan pendekatan yang berbeda. Program ini dirancang sebagai sebuah ekosistem ekonomi yang menghubungkan pemerintah, petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja lokal dalam satu rantai pasok yang saling menguatkan. Dengan demikian, anggaran negara yang dibelanjakan tidak berhentipada konsumsi semata, tetapi terus berputar menjadi aktivitas ekonomi di tingkat daerah.
Gambaran tersebut semakin terlihat dari hasil pemantauan pemerintah terhadap pelaksanaanMBG di berbagai daerah. Dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung realisasi APBN sekaligus perkembangan sejumlahprogram prioritas pemerintah, termasuk MBG. Berdasarkan pemaparan yang diterima, hinggapertengahan 2026 program tersebut telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaatmelalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melibatkan 18.854 pemasok lokal, serta menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja.
Angka tersebut memberikan gambaran bahwa setiap dapur MBG tidak berdiri sendiri sebagaitempat penyedia makanan, melainkan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Di balik satuporsi makanan bergizi terdapat permintaan terhadap beras, telur, sayuran, ikan, ayam, susu, bumbu, jasa distribusi, hingga kebutuhan tenaga kerja yang seluruhnya melibatkanmasyarakat sekitar.
Karena itulah pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi bagian yang tidak dapatdipisahkan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukanmonitoring secara nasional melalui kantor wilayah dan Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara agar implementasi berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, tepat sasaran, sekaligusmampu mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sejak dini. Pendekatan tersebutpenting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tetap sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
Dampak ekonomi MBG juga mulai terlihat pada tingkat daerah. Pemerintah Provinsi JawaTimur menilai keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG ikut memberikan kontribusiterhadap pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut. Sekretaris Daerah Jawa Timur AdhyKaryono menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,96 persen, salah satunya ditopang meningkatnya aktivitas ekonomi UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem MBG.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program nasional tidak hanyadiukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari besarnya aktivitas ekonomi yang berhasil diciptakan. Ketika ribuan UMKM memperoleh pesanan rutin untuk memenuhikebutuhan dapur MBG, maka arus kas pelaku usaha menjadi lebih stabil. Stabilitas tersebutmendorong peningkatan produksi, pembelian bahan baku, hingga penambahan tenaga kerjabaru.
Efek berantai itu semakin terasa karena kebutuhan operasional dapur MBG tidak hanyamembutuhkan bahan pangan. Setiap satuan pelayanan juga memerlukan tenaga pengelola, juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga pekerja pendukung lainnya. Dengan kata lain, MBG menciptakan lapangan kerja langsung sekaligus membuka peluangusaha tidak langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan program.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendorong dapur MBG membeli telur daripeternak lokal secara berkala menjadi contoh bagaimana program nasional dapat disinergikandengan kebutuhan menjaga stabilitas harga komoditas. Langkah tersebut bukan hanyamembantu memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia, tetapi juga memberikankepastian pasar bagi peternak sehingga produksi dapat terus dipertahankan. Pola seperti inimemperlihatkan bahwa MBG dapat menjadi instrumen yang menghubungkan kepentingansosial dengan penguatan ekonomi sektor riil.
Keberhasilan tersebut tentu tidak hadir secara otomatis. MBG merupakan program berskalabesar yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, Kementerian Keuangan, pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menjaga kualitas pelaksanaanprogram. Pengawasan terhadap mutu makanan, keamanan pangan, higienitas, serta distribusibahan baku menjadi faktor penting agar manfaat yang dihasilkan benar-benar dirasakanmasyarakat.
Dalam konteks pembangunan nasional, MBG pada akhirnya menjadi investasi jangkapanjang. Di satu sisi, program ini berupaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda sebagaifondasi pembangunan sumber daya manusia. Di sisi lain, pelaksanaannya mendorongtumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuatUMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi membuktikan bahwa MBG mampu menggerakkanekonomi, melainkan memastikan manfaat tersebut semakin merata di seluruh daerah. Dengantata kelola yang transparan, pengawasan yang konsisten, serta kolaborasi seluruh pemangkukepentingan, MBG berpotensi berkembang menjadi salah satu program strategis yang tidakhanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomikerakyatan melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan perputaranekonomi yang berkelanjutan.
Pengamat Ekonomi Kerakyatan dan Isu Strategis