Oleh : Lua Murib
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 19 November 2025, gelombang penolakan dari masyarakat Papua semakin menguat. Sikap tegastersebut mencerminkan kesadaran kolektif bahwa stabilitas keamanan, ketertiban sosial, sertamasa depan generasi muda Papua jauh lebih penting daripada mengikuti kegiatan yang tidakmemiliki legitimasi dan berpotensi memicu keresahan. Warga menilai upaya KNPB untukterus melakukan manuver politik justru memunculkan kekhawatiran baru karena kerapdibarengi penyebaran ujaran kebencian, provokasi, serta praktik-praktik manipulatif yang merugikan masyarakat sendiri.
Di Kabupaten Jayawijaya, penegasan tersebut disampaikan langsung oleh tokoh masyarakatyang juga Kepala Kampung Lantipo, Hengki Heselo. Ia menegaskan kepada warganya agar tidak terlibat dalam bentuk apa pun dari kegiatan peringatan HUT KNPB. Menurutnya, masyarakat perlu memprioritaskan ketenangan dan keamanan wilayah, apalagi jelang tanggalyang kerap dikaitkan dengan potensi aksi provokatif. Ia mengimbau masyarakat Jayawijayaagar tidak terpengaruh ajakan pihak tertentu dan tetap fokus pada aktivitas sehari-hari. Baginya, ketenangan masyarakat adalah syarat utama bagi keberlanjutan pembangunan dan harmonisasi sosial di Jayawijaya. Hingki juga menekankan tanggung jawab moral seluruhwarga untuk mencegah segala bentuk provokasi yang dapat menciptakan kecemasan ataubahkan memecah persatuan.
Penolakan masyarakat Jayawijaya ini tidak berdiri sendiri. Di berbagai wilayah Papua, reaksimasyarakat terhadap pola gerakan KNPB juga semakin keras. Hal ini tak lepas dari rangkaiantindakan KNPB yang dinilai merugikan masyarakat, termasuk penyebaran ujaran kebencianyang menargetkan pemerintah dan aparat keamanan. Lebih dari itu, dugaan keterlibatan anak-anak dalam aktivitas politik kelompok tersebut telah membuka mata banyak pihak bahwaKNPB telah kehilangan arah perjuangannya. Laporan aparat keamanan menunjukkan adanyapola rekrutmen yang dilakukan secara sistematis, mulai dari mengajak anak-anak mengikutiaksi massa hingga menjadikan mereka bagian dari propaganda kelompok.
Praktik tersebut mengundang keprihatinan mendalam dari berbagai tokoh adat dan agama. Tokoh gereja Papua, Pdt. Telius Wonda, menilai bahwa upaya melibatkan anak-anak dalamgerakan propaganda merupakan bentuk kejahatan moral yang mengancam masa depan Papua. Menurut cara pandangnya, anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendidik, bukandibiarkan terjebak dalam lingkaran kebencian yang sama sekali tidak memberikan manfaatbagi masa depan mereka. Ia melihat tindakan tersebut sebagai peringatan serius bahwa polapropaganda KNPB sudah menyasar generasi paling rentan di Tanah Papua.
Kecaman serupa juga datang dari Kepala Suku Yalimo, Yafet Silak. Ia menilai penggunaananak-anak dalam aksi politik sebagai tindakan yang mempermalukan nilai-nilai budayaPapua. Baginya, anak-anak seharusnya berada di ruang belajar yang aman, bukan menjadialat dalam pergerakan politik yang tidak jelas arah dan tujuan. Yafet menegaskan pentingnyamelindungi generasi muda dari segala bentuk eksploitasi, terutama yang dikemas dalamnarasi perjuangan namun justru merusak masa depan mereka. Ia berharap masyarakatsemakin tegas menolak upaya manipulasi semacam ini dan memilih jalan damai untukmenyelesaikan persoalan Papua.
Selain melibatkan anak-anak, gerakan KNPB juga banyak dikecam karena pola penyebarankebencian yang mereka lakukan, terutama melalui media sosial dan ruang publik. Narasi provokatif yang mereka bangun dianggap mampu menciptakan jurang curiga antarsesamawarga Papua, serta menambah beban konflik horizontal yang selama ini berusaha ditekanlewat pendekatan damai. Tokoh pemuda Papua, Markus Yoku, menyebut bahwa masyarakatkini semakin menyadari pola-pola manipulatif tersebut. Menurutnya, generasi muda Papua tidak ingin masa depan mereka digiring menuju kebencian yang tidak berujung. Iamenegaskan bahwa masa depan Papua hanya bisa dibangun melalui pendidikan, kerja keras, dan persatuan, bukan dengan propaganda yang mengorbankan anak-anak atau memecahbelah masyarakat.
Penolakan masyarakat terhadap peringatan HUT KNPB bukanlah sekadar penolakanterhadap sebuah kegiatan. Sikap tersebut merupakan refleksi dari tekad kolektif masyarakatuntuk menjaga Papua agar tetap berada di jalur damai dan pembangunan. Di berbagaiwilayah, masyarakat kian melihat bahwa manuver KNPB tidak lagi membawa manfaat nyatabagi rakyat, melainkan justru memproduksi ketakutan, kegaduhan, dan ancaman terhadapstabilitas sosial. Sikap KNPB yang terus memaksakan propaganda kebencian hanyamemperuncing jarak antara aspirasi damai masyarakat Papua dan kepentingan politikkelompok tersebut.
Ketegasan masyarakat dalam menolak HUT KNPB juga menjadi penanda bahwa narasipembangunan dan persatuan semakin diterima secara luas. Pemerintah bersama aparatkeamanan selama ini terus berupaya menjaga Papua sebagai wilayah yang kondusif agar pembangunan dapat berjalan maksimal. Masyarakat yang semakin cerdas dalam menyikapiprovokasi turut memperkuat langkah tersebut. Kesadaran kolektif untuk menolak ajakanprovokatif, menjaga ketertiban, serta mengutamakan masa depan generasi muda menjadifondasi penting dalam memastikan Papua tumbuh lebih baik.
Peran tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda sangat terlihat dalam momentum ini. Mereka bukan hanya memberikan imbauan moral, tetapi juga menyuarakan kepentinganrakyat untuk terus menjaga Papua agar tetap aman, bersatu, dan terhindar dari upayamanipulasi politik yang menyesatkan. Di tengah banyaknya tantangan, masyarakat Papua kini menunjukkan kedewasaan politik yang lebih matang, termasuk dalam menguatkansolidaritas internal untuk menolak aktivitas kelompok yang tidak berizin dan cenderungmerusak.
Momentum penolakan terhadap HUT KNPB pada tahun ini menjadi bukti bahwa masyarakatPapua semakin yakin bahwa masa depan wilayah ini hanya dapat dibangun melalui jalandamai, persatuan, serta perlindungan terhadap generasi muda. Semakin jelas bahwa mayoritasmasyarakat tidak lagi terpengaruh oleh propaganda yang menebar kebencian, dan lebihmemilih berfokus pada pembangunan, pendidikan, dan stabilitas sosial. Papua membutuhkankedamaian untuk terus bergerak maju, dan sikap tegas masyarakat dalam menolak provokasimenjadi tonggak penting menuju masa depan yang lebih sejahtera dan bersatu.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur