*) Oleh: Markus Wanimbo
Isu pertambangan ilegal di Tanah Papua selama bertahun-tahun menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada lingkungan hidup, hak masyarakat adat, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Aktivitas tambang tanpa izin tidak hanya merusak ekosistem hutan dan sungai, tetapi juga menggerus tatanan sosial serta kearifan lokal yang dijaga turun-temurun oleh masyarakat adat Papua. Dalam konteks inilah, langkah tegas pemerintah untuk menertibkan dan menindak tambang ilegal patut dipandang sebagai kebijakan strategis dan berorientasi jangka panjang. Dukungan publik, khususnya dari masyarakat Papua sendiri, menjadi fondasi penting bagi keberhasilan kebijakan tersebut.
Papua dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, namun pada saat yang sama memiliki tingkat kerentanan ekologis yang tinggi. Hutan hujan tropis, pegunungan, dan sungai-sungai besar di Papua bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup masyarakat adat yang menyatu dengan identitas dan budaya mereka. Ketika tambang ilegal beroperasi tanpa pengawasan dan standar lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan sering kali bersifat permanen dan sulit dipulihkan. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi keniscayaan demi melindungi warisan alam Papua.
Kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen penindakan terhadap tambang ilegal menunjukkan keberpihakan yang jelas pada kepentingan nasional dan masyarakat lokal. Penertiban ini tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Negara hadir untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang merugikan rakyat dan menguntungkan segelintir pihak. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Papua tidak boleh terus-menerus menjadi korban praktik ekonomi ilegal.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat Papua, termasuk tokoh adat yang memiliki legitimasi sosial dan moral di tengah komunitasnya. Benhur Yaboisembut secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam menindak seluruh tambang ilegal di Tanah Papua. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk keberanian negara dalam melindungi masyarakat adat dari kerugian ekologis dan sosial yang selama ini mereka tanggung. Pernyataan ini mencerminkan aspirasi masyarakat adat yang menginginkan keadilan dan keberlanjutan.
Menurut Benhur, aktivitas tambang ilegal telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan alam Papua yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat. Sungai yang tercemar, hutan yang rusak, serta hilangnya sumber pangan tradisional menjadi realitas pahit akibat praktik pertambangan tanpa izin. Dalam pandangannya, penindakan tegas pemerintah merupakan langkah yang tepat dan harus didukung bersama. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas ketegasan dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan masa depan Papua.
Lebih jauh, dukungan tokoh adat ini menegaskan bahwa isu tambang ilegal bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan keadilan sosial dan keberlanjutan budaya. Masyarakat adat Papua memiliki hubungan spiritual dan historis dengan tanah ulayat mereka, sehingga kerusakan lingkungan berarti pula tergerusnya identitas dan martabat komunitas. Dengan menertibkan tambang ilegal, pemerintah turut menjaga ruang hidup masyarakat adat agar tetap lestari. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Kebijakan penegakan hukum terhadap tambang ilegal juga membuka peluang bagi pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertata dan memberikan manfaat nyata bagi daerah. Ketika praktik ilegal dihentikan, ruang akan terbuka bagi investasi yang sah, berizin, dan memenuhi standar lingkungan. Hal ini berpotensi menciptakan lapangan kerja yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua. Dengan demikian, penindakan tambang ilegal bukanlah langkah anti-pembangunan, melainkan prasyarat bagi pembangunan yang berkeadilan.
Dalam perspektif jangka panjang, langkah tegas pemerintah dapat menjadi fondasi bagi masa depan Papua yang lebih seimbang antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Generasi muda Papua berhak mewarisi alam yang sehat, sungai yang bersih, dan hutan yang terjaga. Jika praktik tambang ilegal dibiarkan, maka kesempatan generasi mendatang untuk menikmati keindahan dan kekayaan alam Papua akan semakin menyempit. Oleh karena itu, kebijakan saat ini harus dipandang sebagai investasi moral dan ekologis bagi masa depan.
Ajakan Benhur Yaboisembut kepada seluruh masyarakat Papua untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah patut mendapat perhatian luas. Dukungan kolektif akan memperkuat legitimasi kebijakan dan memudahkan aparat dalam menjalankan penegakan hukum di lapangan. Partisipasi masyarakat juga penting untuk mencegah munculnya kembali praktik ilegal melalui pengawasan sosial. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penertiban tambang ilegal.
Penindakan tegas terhadap tambang ilegal di Tanah Papua merupakan langkah strategis yang sejalan dengan kepentingan nasional, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat adat. Dukungan masyarakat Papua menunjukkan bahwa kebijakan ini bukanlah agenda sepihak, melainkan aspirasi bersama demi masa depan yang lebih baik. Pemerintah perlu terus menjaga konsistensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Papua dapat melangkah menuju masa depan yang lestari, adil, dan bermartabat bagi seluruh generasinya.
*) Pengamat Kebijakan Lingkungan Papua.