KPU Tetapkan 9 Panelis di Debat Ketiga Pilpres 2019, Siapa Saja?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sembilan nama panelis untuk debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang akan berlangsung 17 Maret mendatang. Sembilan panelis ini akan membuat soal materi debat untuk calon wakil presiden (cawapres).

“Nanti mengundang sembilan panelis dan teman-teman Non-Governmental Organization (NGO), tokoh masyarakat yang bergerak di lima tema itu. Moderator juga kita undang,” kata Ketua KPU, Arief Budiman di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Maret 2019.

Ia mengatakan, FGD akan berlangsung sejak Selasa hingga Kamis 14 Maret 2019. Selama merumuskan materi debat, para panelis harus menandatangani pakta integritas tidak membocorkan materi debat.

berikut sembilan nama panelis debat ketiga Pilpres 2019

  1. Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar periode 2018-2022 dan Guru Besar Sosiologi Unhas, Dwia Aries Tina Pulubuhu.
  2. Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Periode 2007-2011, Chairil Effendi.
  3. Rektor Unsyiah Periode 2018-2022, Samsul Rizal.
  4. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi
  5. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Subhilhar.
  6. Sastrawan dan Budayawan, Radhar Panca Dahana.
  7. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah.
  8. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Periode 2018-2021 dan Dosen Universitas Airlangga, David S Perdanakusuma.
  9. Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024, Yos Johan Utama.
Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini