KPU: 33 Negara Bakal Pantau Pemilu di Indonesia

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-33 negara dipastikan akan hadir beserta 11 lembaga independen pemantau internasional untuk memantau penyelengaraan pemilu 2019 di Indonesia, hal itu disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tantowi.

Selain penyelenggara pemilu negara sahabat dan pemantau independen, pemantau pemilu di Indonesia juga diundang bersama perguruan tinggi se-Indonesia untuk memantau jalannya Pemilu 2019. Lembaga pemantau ini justru selalu diundang untuk memberi alternatif pandangan penyelenggara Pemilu di Indonesia.

“Itu kan sudah biasa kita lakukan setiap Pemilu, sudah rutin dilakukan KPU,” katanya.

Ia mengatakan jika ada isu di media sosial soal desakan agar KPU mengundang pemantau eskternal bisa jadi itu disebabkan kurang mendapat informasi. Padahal, pemantau selalu diundang untuk memberi opini alternatif proses dan hasil Pemilu.

“Kehadiran mereka penting untuk memberi opini alternatif bahwa misalnya penyelenggaraan Pemilu di satu negara atau khusus di Indonesia apakah ada kecurangan atau sudah berjalan jurdil,” katanya.

Apalagi, jika kemudian muncul klaim sepihak yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Maka, kehadiran mereka akan jadi penilaian alternatif di mata publik.

“Biasanya yang mengklaim itu KPU, pemerintah atau kontestan. Misalnya kontestan (bicara) ini banyak kecurangan, yang menang (bicara) ini sudah bagus. Tapi nanti ada lembaga internasional, mereka akan memberikan penilaian alternatif di luar klaim sepihak tadi. Itu pentingnya di sana,” katanya.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini