Oleh: Andrew Armando )*
Menjaga keamanan Pilkada 2024 merupakan tanggung jawab bersama yang harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk aparat dan mahasiswa. Kesadaran kolektif akan pentingnya pesta demokrasi yang damai bukan hanya tugas pemerintah dan penyelenggara pemilu, tetapi juga setiap warga negara.
Ajakan untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian menjadi kunci utama agar Pilkada tahun ini tidak tercemar oleh konflik dan provokasi yang dapat merusak proses demokrasi. Kolaborasi antara aparat dan mahasiswa menjadi langkah strategis yang dapat memastikan jalannya Pilkada berlangsung aman, damai, dan demokratis.
Di Pekanbaru, kolaborasi ini sudah mulai terwujud melalui kerja sama antara Polda Riau dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sumbagtera. Mereka berinisiatif menggelar pertemuan deklarasi Pilkada Damai pada Rabu, 21 Agustus 2024. Pertemuan ini menjadi simbol kerja sama yang erat antara pihak keamanan dan mahasiswa untuk memastikan keamanan Pilkada di wilayah Riau.
Inisiatif ini juga melibatkan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu Provinsi Riau, yang turut memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait tahapan Pilkada, pengawasan, hingga potensi konflik yang mungkin muncul. Pertemuan tersebut tidak hanya sekadar seremoni, tetapi menjadi wadah diskusi kritis antara aparat, mahasiswa, dan penyelenggara pemilu.
Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, mengutarakan pentingnya pemahaman tentang tahapan dan jadwal Pilkada 2024, terutama dengan adanya perubahan syarat pencalonan yang baru-baru ini ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemahaman ini krusial untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi konflik di lapangan.
Sedangkan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Alnofrizal memaparkan bahwa Bawaslu akan mengawasi pelaksanaan Pilkada serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi. Sinergi antara berbagai pihak inilah yang diharapkan dapat mencegah munculnya konflik sejak dini. Diskusi tidak hanya berfokus pada aspek formal pelaksanaan Pilkada.
Sementara itu, Kasudbit Politik Dit Intelkam Polda Riau, AKBP Wawan Setiawan, menambahkan dimensi yang lebih mendalam dengan mengidentifikasi potensi konflik yang sering kali luput dari perhatian. Salah satu yang disorot adalah residu konflik dari Pilkada sebelumnya, isu tapal batas wilayah, serta kerawanan di tahapan-tahapan inti Pilkada.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting dalam pencegahan konflik ini, terutama di lingkungan mereka masing-masing. Dengan edukasi yang memadai, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan kedamaian di tengah masyarakat. Mahasiswa tidak hanya diajak untuk memahami tahapan Pilkada secara teknis, tetapi juga untuk lebih waspada terhadap potensi provokasi, terutama yang tersebar melalui media sosial.
Ketua HMI Badko Sumbagtera, Gopinda Aditya Putra, menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menetralisir isu-isu hoaks yang beredar menjelang Pilkada 2024. Banyaknya informasi yang tidak benar atau bahkan provokatif di media sosial menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Menurutnya, mahasiswa harus bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang sengaja dipelintir untuk menciptakan kekacauan. Dengan kesadaran yang tinggi, mahasiswa dapat menjadi penangkal utama terhadap penyebaran isu-isu yang dapat memicu konflik.
Pertemuan ini diakhiri dengan deklarasi Pilkada Damai oleh para mahasiswa. Deklarasi ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai komitmen nyata dari para mahasiswa untuk berkontribusi menjaga kedamaian selama Pilkada berlangsung.
Kolaborasi antara aparat dan mahasiswa ini menunjukkan bahwa keberhasilan Pilkada yang damai bukanlah hal yang mustahil jika semua pihak siap untuk bekerja sama. Dengan tekad yang kuat, mahasiswa dan aparat dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan keutuhan bangsa di tengah situasi politik yang penuh tantangan.
Pilkada 2024 akan menjadi ujian besar bagi bangsa Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, sinergi antara mahasiswa dan aparat keamanan tidak boleh berhenti pada tataran diskusi saja. Langkah-langkah konkret harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa potensi konflik dapat diminimalisir.
Salah satunya adalah dengan terus memperkuat komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada. Selain itu, upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya menjaga perdamaian selama proses Pilkada juga harus menjadi prioritas.
Mahasiswa, sebagai agen perubahan, memiliki posisi strategis untuk turut serta dalam mengawal jalannya Pilkada. Mereka tidak hanya memiliki akses yang luas terhadap informasi, tetapi juga kemampuan untuk mempengaruhi opini publik, terutama di kalangan pemuda.
Dengan pemahaman yang baik mengenai dinamika politik dan sosial, mahasiswa dapat berperan sebagai penengah di tengah berbagai kepentingan yang ada. Mereka juga dapat menjadi penggerak dalam kampanye-kampanye damai yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan selama proses Pilkada berlangsung.
Kolaborasi antara aparat dan mahasiswa adalah kunci sukses dalam mengawal Pilkada 2024 agar tetap damai. Dengan sinergi yang kuat, konflik dan provokasi dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat. Mari bersama-sama menjaga Pilkada ini tetap damai, demi masa depan bangsa yang lebih baik.
)* Analis Lembaga Gala Indomedia
