Oleh : Gavin Asadit )*
Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Pakistan pada 8-9 Desember 2025 menghasilkan langkah-langkah konkret yang menandai peningkatan signifikan dalam hubungan bilateral kedua negara. Dalam pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Islamabad, Indonesia dan Pakistan menandatangani tujuh nota kesepahaman (MoU) dan sepakat mempercepat pembicaraan untuk meningkatkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) agar dapat ditingkatkan paling lambat 2027 sebuah pencapaian yang menurut para pemerhati merupakan buah dari diplomasi aktif pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Agenda kunjungan yang padat tersebut meliputi pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Muhammad Shehbaz Sharif, pertemuan kenegaraan dengan Presiden Asif Ali Zardari, serta serangkaian penandatanganan kerja sama lintas-sektor. MoU yang ditandatangani mencakup bidang pendidikan, perdagangan, sertifikasi halal, pengembangan UMKM, arsip nasional, penanggulangan narkotika, dan kesehatan menegaskan dimensi multi-sektor yang hendak dikembangkan Jakarta dan Islamabad.
Presiden Prabowo dalam pertemuan resmi menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis yang saling menguntungkan serta membuka peluang kerja sama ekonomi dan industrial yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa potensi yang ada perlu diubah menjadi aksi nyata, dan bahwa investasi, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dijadikan prioritas bersama. Pernyataan tersebut menunjukkan fokus kunjungan pada aspek ekonomi dan pembangunan kapasitas.
Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif menyambut hangat kehadiran Prabowo dan menilai bahwa kunjungan tersebut merupakan momentum penting untuk semakin mempererat hubungan historis antara kedua negara. Ia menyampaikan bahwa kunjungan itu memperkuat persahabatan panjang antara Pakistan dan Indonesia, serta menegaskan bahwa Pakistan memandang Indonesia sebagai sahabat dekat dan bahkan sebagai rumah kedua bagi para pemimpin mereka. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan adanya dukungan politik yang kuat dari Islamabad terhadap upaya memperdalam hubungan bilateral.
Dari sisi diplomasi formal, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pemerintah Pakistan menerbitkan pernyataan bersama (joint statement) yang merinci komitmen-komitmen strategis kedua negara, termasuk percepatan negosiasi CEPA, peningkatan kerja sama pertahanan dan maritim, serta kolaborasi dalam isu-isu multilateral di forum internasional. Joint statement tersebut menjadi dokumen rujukan penting yang memayungi implementasi MoU-MoU yang telah disepakati.
Di sisi lain, Presiden Pakistan, Asif Ali Zardari, dalam pertemuan kenegaraan menegaskan nilai historis dalam hubungan kedua negara dan menyampaikan harapannya agar realisasi proyek-proyek bersama yang telah disepakati dapat dipercepat. Ia menyatakan bahwa Pakistan menyambut upaya Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dan bahwa menurutnya sudah saatnya kesepakatan-kesepakatan tersebut diimplementasikan demi kepentingan rakyat di kedua negara. Pernyataannya itu memberikan legitimasi politik tingkat tinggi bagi langkah-langkah yang telah disepakati.
Analis hubungan internasional mencatat beberapa implikasi strategis dari kunjungan ini. Pertama, penguatan hubungan Indonesia–Pakistan memperluas jaringan kerjasama Indonesia di Asia Selatan pada saat geopolitis kawasan mengalami dinamika tinggi. Kedua, fokus pada CEPA dan kerja sama ekonomi membuka ruang bagi peningkatan investasi, ekspor-impor yang lebih berimbang, serta peluang bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memasuki pasar Pakistan yang besar. Ketiga, kerja sama di bidang sertifikasi halal dan UMKM berpotensi memberi manfaat langsung bagi pelaku usaha kecil menengah di kedua negara.
Terkait aspek pertahanan dan keamanan, meskipun isu ini tidak menjadi sorotan utama dalam semua sumber resmi, kedua negara menyatakan niat untuk memperkuat dialog strategis dan pertukaran pengalaman di bidang keamanan non-konvensional, termasuk pemberantasan narkotika dan kerjasama maritim. Kesepahaman semacam ini dinilai penting mengingat tantangan keamanan kawasan yang saling terkait.
Dari sisi implementasi, mempercepat CEPA hingga 2027 memerlukan kerja teknis intensif, harmonisasi regulasi, dan komitmen pihak swasta kedua negara. Selain itu, realisasi investasi dan transfer teknologi menuntut kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif. Para pengamat ekonomi mendorong agar perhatian dialihkan segera pada pembentukan mekanisme pemantauan bersama untuk memastikan MoU tidak sekadar menjadi dokumen seremonial.
Secara keseluruhan, kunjungan Presiden Prabowo ke Pakistan pada 8-9 Desember 2025 dapat dibaca sebagai bukti keberhasilan diplomasi tingkat tinggi yang diarahkan pada hasil riil. Penandatanganan tujuh MoU, kesepakatan mempercepat upgrade CEPA, serta pernyataan bersama di tingkat kepemimpinan menempatkan hubungan Indonesia–Pakistan pada trajektori baru yang lebih pragmatis dan terukur. Ke depan, keberhasilan diplomasi ini akan diukur dari kemampuan kedua negara untuk menerjemahkan komitmen politik menjadi kerja sama ekonomi, teknologi, dan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kunjungan ini memperlihatkan bahwa diplomasi aktif dan kunjungan kenegaraan yang dirancang dengan agenda ekonomi konkret masih menjadi alat efektif untuk membuka peluang kerja sama strategis. Bagi Jakarta dan Islamabad, momentum Desember 2025 ini berpotensi menjadi batu loncatan untuk hubungan bilateral yang lebih erat, berimbang, dan berkelanjutan asalkan komitmen politik tinggi diikuti oleh implementasi teknis yang konsisten.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan