Oleh: Natalius Nawipa*
Selama satu dekade terakhir, Papua telah mengalami transformasi signifikan dalam pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, berkat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satu langkah penting dalam pembangunan tersebut adalah pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengurangan angka kemiskinan.
Pemerintah telah berhasil meningkatkan IPM Papua secara signifikan dalam 10 tahun terakhir, dengan fokus utama pada tiga sektor: pendidikan, kesehatan, dan produktivitas masyarakat. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kesetaraan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia, meski tantangan geografis Papua yang luas dan sulit dijangkau kerap menjadi kendala.
Salah satu prioritas utama pemerintah dalam RIPPP adalah peningkatan sektor pendidikan di Papua. Berbagai program telah diluncurkan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Papua, termasuk pembangunan sekolah-sekolah baru, penyediaan beasiswa bagi pelajar berprestasi, serta program pelatihan bagi para guru. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan generasi muda Papua agar mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Pendidikan diyakini sebagai kunci penting dalam pembangunan Papua yang lebih baik, karena melalui pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan perubahan positif dalam komunitas mereka.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengatakan, pendidikan adalah prioritas dalam pembangunan Papua karena generasi muda Papua harus memiliki akses yang sama dengan daerah lain di Indonesia agar dapat bersaing secara global dan membawa perubahan positif bagi wilayah mereka.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi fokus utama dalam pembangunan di Papua. Pemerintah secara konsisten mengalokasikan dana yang signifikan untuk peningkatan fasilitas kesehatan, serta melaksanakan berbagai program kesehatan masyarakat. Penanganan stunting dan peningkatan gizi anak-anak Papua menjadi perhatian khusus, dengan target penurunan yang ditetapkan setiap tahun. Peningkatan kualitas kesehatan ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi produktivitas dan kesejahteraan generasi mendatang.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, kesehatan masyarakat Papua terus menjadi perhatian utama dengan fokus pada penanganan masalah gizi dan peningkatan layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, agar tercipta masyarakat yang lebih sehat dan produktif.
Dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan, pemerintah juga telah meningkatkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua. Selama 10 tahun terakhir, jumlah dana yang dialokasikan meningkat signifikan dan telah digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, bandara, pelabuhan, serta fasilitas layanan dasar seperti sekolah dan rumah sakit. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan Papua tidak hanya dilihat sebagai prioritas nasional, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong kemajuan di seluruh pelosok negeri.
Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, mengatakan, dana Otonomi Khusus sangat mendukung pembangunan infrastruktur di Papua, terutama dalam mempercepat konektivitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sebelumnya terisolasi.
Pembangunan infrastruktur menjadi langkah krusial dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat Papua. Proyek-proyek seperti jalan trans-Papua, bandara-bandara baru, serta pelabuhan-pelabuhan penting telah mempercepat akses terhadap layanan dan barang di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Peningkatan konektivitas ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, khususnya di daerah pedalaman dan terisolasi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan, infrastruktur adalah kunci dalam membuka akses ke daerah-daerah terpencil di Papua dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Langkah strategis lainnya adalah kebijakan pemekaran wilayah di Papua dengan pembentukan empat daerah otonomi baru (DOB). Kebijakan ini didesain untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah akses pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah-wilayah baru tersebut. Dengan adanya provinsi-provinsi baru, pelayanan pemerintah bisa lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kebutuhan lokal dapat diakomodasi secara lebih efektif dan efisien. Pemekaran wilayah juga dinilai berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan dan pembangunan yang lebih merata di seluruh Papua.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, pemekaran wilayah di Papua merupakan langkah penting untuk memastikan setiap daerah mendapatkan perhatian dan layanan yang lebih cepat, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai.
Keberhasilan RIPPP juga tidak terlepas dari perencanaan yang matang dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat Papua itu sendiri. Program ini dirancang melalui pendekatan jangka panjang dengan rencana aksi lima tahunan yang fokus pada investasi pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. Pemerintah juga tengah mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang akan menitikberatkan pada penguatan sektor industri lokal dan peningkatan investasi di Papua.
Secara keseluruhan, pembangunan di Papua selama 10 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemerintah pusat terus mendorong inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Papua, sembari memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan yang ada, terus diatasi melalui pendekatan yang lebih strategis dan terintegrasi, dengan harapan bahwa Papua akan semakin maju dan sejahtera dalam waktu dekat.
*Penulis merupakan Mahasiswa Asli Papua
