Oleh: Dhita Karuniawati )*
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai capaian pemerintah menjadi sorotan. Namun, momentum tersebut juga menjadi ruang untuk memastikan agenda Asta Cita tidak berhenti pada pencapaian di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan masyarakat.
Dua tahun pemerintahan dapat menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas. Ukurannya bukan hanya seberapa banyak program diluncurkan, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata di daerah.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan semakin percaya diri menjelang dua tahun pemerintahannya. Prabowo menilai sudah banyak hal yang dikerjakan pemerintah selama hampir dua tahun dan hasilnya mulai terlihat. Pemerintah telah mencapai sejumlah hasil dalam menjalankan program-programnya. Pemerintah tidak ingin hanya banyak berbicara, tetapi berorientasi pada pekerjaan dan hasil nyata.
Pernyataan tersebut menempatkan capaian sebagai salah satu ukuran penting perjalanan pemerintahan. Namun, capaian tersebut tetap membutuhkan pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Asta Cita sendiri menjadi kerangka utama agenda pemerintahan Prabowo-Gibran. Implementasinya mencakup berbagai bidang, mulai dari pembangunan manusia, penguatan ekonomi, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, hingga penguatan kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan. Besarnya cakupan tersebut membuat pengawalan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan DPRD juga memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Gambaran itu terlihat dari langkah DPRD Sulawesi Tengah yang mengikuti rapat koordinasi terkait pelaksanaan Asta Cita di Kabupaten Tojo Una-Una. Forum tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. DPRD Sulteng menyatakan kesiapan untuk mengawal program pemerintah agar pelaksanaannya berjalan efektif. Pengawasan tersebut mencakup berbagai program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pembangunan daerah, ketahanan pangan, hingga Program Makan Bergizi Gratis.
Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah Arnila Hi. Moh. Ali menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, Forkopimda, serta instansi terkait dalam menjalankan agenda Asta Cita. Menurutnya, kolaborasi diperlukan agar program pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Pengawalan di tingkat daerah menjadi penting karena implementasi kebijakan nasional tidak selalu menghadapi kondisi yang sama. Perbedaan karakter wilayah, kemampuan pemerintah daerah, kondisi sosial, serta kebutuhan masyarakat dapat memengaruhi keberhasilan sebuah program.
Karena itu, evaluasi terhadap Asta Cita perlu melihat kondisi di lapangan. Program yang secara nasional dinilai berjalan baik tetap perlu diperiksa dari sisi penerima manfaat, kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutannya. Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Ajakan Aksi Sumut kepada masyarakat untuk bersatu mendukung Asta Cita menunjukkan salah satu dukungan dari kelompok masyarakat terhadap agenda pemerintah.
Dukungan masyarakat, bagaimanapun, dapat berjalan beriringan dengan fungsi kontrol. Masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan masukan, mengawasi pelaksanaan program, serta melaporkan persoalan yang ditemukan di lapangan.
Dengan demikian, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak semestinya hanya menjadi ajang menampilkan daftar keberhasilan. Momentum ini juga dapat digunakan untuk melihat program mana yang sudah berjalan, mana yang masih menghadapi kendala, dan bagian mana yang membutuhkan perbaikan.
Pemerintah terus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas dan indikator yang dapat diukur. Transparansi mengenai capaian dan kendala juga diperlukan agar publik dapat melihat perkembangan kebijakan secara lebih objektif.
Peran media menjadi penting dalam proses tersebut. Pemberitaan tidak hanya berfungsi menyampaikan capaian pemerintah, tetapi juga menghadirkan informasi mengenai pelaksanaan program dan dampaknya bagi masyarakat.
Hal yang sama berlaku bagi DPRD dan pemangku kepentingan di daerah. Pengawasan terhadap program nasional dapat menjadi instrumen untuk menemukan persoalan sejak dini sekaligus memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Asta Cita akan berhadapan dengan tuntutan yang semakin konkret. Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji atau target, tetapi hasil yang dapat dilihat dan dirasakan. Oleh karena itu, momentum menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi titik untuk memperkuat pengawalan Asta Cita. Capaian telah diraih dapat menjadi dasar untuk melanjutkan program, sementara kekurangan yang ditemukan menjadi bahan evaluasi.
Pengawalan tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah bekerja menjalankan program, pemerintah daerah menerjemahkannya sesuai kebutuhan wilayah, DPRD menjalankan fungsi pengawasan, sementara masyarakat dan media ikut memastikan kebijakan tetap berada pada jalurnya.
Keberhasilan Asta Cita tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya kebijakan yang dibuat, tetapi oleh kemampuan pemerintah memastikan kebijakan tersebut sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan pendekatan tersebut, Asta Cita tidak hanya diukur dari banyaknya program yang telah dijalankan, tetapi dari seberapa tepat program tersebut menyentuh masyarakat. Momentum dua tahun pun dapat menjadi ruang untuk memastikan agenda pemerintahan berjalan lebih terukur, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di berbagai daerah.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia