Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul telah menyetujui rancangan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2024-2045.
RPJPD ini menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah sebagai salah satu fokus utamanya.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Gunungkidul, Eko Suharso, menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.
Masyarakat diimbau untuk memulai pemilahan sampah dan membuat jugangan sebagai tempat pembuangan sampah organik. Jugangan yang sudah penuh perlu ditutup dengan tanah selama sekitar tiga bulan agar sampah tersebut bisa terurai menjadi pupuk yang siap digunakan.
“Jugangan itu hanya untuk sampah organik dan kami sarankan tidak dibakar sesuai Perda 14 Tahun 2020,” kata Eko Sabtu 29 Juni 2024.
Perda Pasal 33 huruf (c) melarang pembakaran sampah di tempat terbuka karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran, polusi, atau gangguan lingkungan.
“Ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.
DLH Gunungkidul terus melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah, termasuk mendorong pembentukan bank sampah. Sosialisasi ini didanai oleh APBD Kabupaten dan Dana Desa (DD).
Selain itu, perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR) bekerja sama dengan Pemkab Gunungkidul dalam kampanye pengelolaan sampah.
Kepala DLH Gunungkidul, Antonius Hary Sukmono, menambahkan bahwa RPJPD Gunungkidul 2024-2045 telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
“RPJPD Gunungkidul sudah memenuhi kaidah lingkungan hidup sebagai panduan pembangunan. Ada isu strategis terkait lingkungan hidup yang perlu dijabarkan dalam sektor-sektor lain yang mengedepankan kaidah lingkungan,” ungkap Hary.
