Gerak Cepat Pemberantasan Narkoba Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

Baca Juga

Oleh : Dirandra Falguni)*

Upaya pemberantasan narkoba terus menjadi fokus utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu visi utama dari Asta Cita, yaitu agenda prioritas pemerintah yang bertujuan memperkuat penegakan hukum serta pemberantasan narkoba, judi, korupsi, dan penyelundupan, menjadi landasan strategis dalam menangani masalah narkoba secara komprehensif. Presiden Prabowo menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi masa depan generasi muda dan stabilitas sosial di Indonesia. Oleh sebab itu, penanganan peredaran narkoba, baik dari sisi suplai maupun permintaan, digiatkan secara agresif dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah.

Pada Jumat, 1 November 2024 lalu, Bareskrim Polri berhasil mengungkap berbagai kasus narkotika dalam operasi gabungan yang berlangsung selama dua bulan terakhir, bekerja sama dengan Polda dan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan Agung, PPATK, serta Ditjen Bea Cukai. Dalam operasi ini, pihak kepolisian berhasil mengungkap 80 kasus narkoba, termasuk tiga jaringan narkoba internasional yang beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia.

Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, keberhasilan ini merupakan upaya mendukung Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Presiden Prabowo untuk memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan narkoba. Operasi ini berhasil menetapkan 136 tersangka serta mengamankan berbagai jenis barang bukti, termasuk 1,7 ton sabu, 1,12 ton ganja, dan 357.731 butir ekstasi. Penangkapan ini diyakini mampu menyelamatkan sekitar 6,2 juta jiwa dari potensi bahaya narkoba. Selain itu, perputaran uang dari tiga jaringan besar yang terungkap diperkirakan mencapai Rp59,2 triliun, dengan aset senilai Rp869,7 miliar yang disita melalui penerapan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Komjen Wahyu menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkoba. Pihaknya menegaskan bahwa pihaknya akan memiskinkan para bandar narkoba sebagai upaya memberikan efek jera. Selain penindakan, Polri juga mengedepankan upaya pencegahan dengan menggandeng masyarakat untuk mengubah kampung rawan narkoba menjadi kampung bebas narkoba.

Tidak hanya di tingkat nasional, kebijakan pemberantasan narkoba juga diimplementasikan secara konkret di daerah-daerah. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Polres setempat turut berperan aktif dalam mendukung program 100 hari pertama Asta Cita Presiden Prabowo. Kapolres Kotawaringin Timur, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil mengungkap tujuh kasus narkoba dengan total delapan tersangka serta mengamankan 619,02 gram sabu selama satu bulan terakhir.

Kapolres Resky juga menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba, termasuk melakukan tes urine terhadap pegawai pemerintah dan anggota kepolisian. Pengawasan ketat dilakukan di tempat-tempat rawan narkoba, dan pihaknya tidak segan menindak tegas bahkan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Upaya ini diharapkan dapat membangun lingkungan yang bersih dari narkoba, sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.

Di Kabupaten Pamekasan, Polres Pamekasan di bawah komando AKBP Jazuli Dani Iriawan menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap peredaran narkoba dan judi online sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita. Kapolres Dani meminta unit-unit Satresnarkoba dan Satreskrim untuk meningkatkan pengawasan di daerah rawan narkoba dan mengidentifikasi akun-akun media sosial yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat dan instansi pemerintahan untuk bersama-sama mendukung swasembada pangan, yang merupakan salah satu aspek Asta Cita.

Dengan mengoptimalkan koordinasi di tingkat wilayah, Kapolres Jazuli Dani Iriawan berharap program 100 hari yang digagas Presiden Prabowo dapat segera memberikan dampak nyata di masyarakat. Ia menegaskan, bahwa komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan aman.

Keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba menjadi perhatian khusus dalam program pemberantasan narkoba di bawah Asta Cita. Kabareskrim Polri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada oknum aparat penegak hukum yang terbukti terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Proses hukum dan peradilan pidana akan diterapkan tanpa pandang bulu, baik terhadap masyarakat umum maupun aparat yang menyalahgunakan kewenangannya.

Instruksi tegas dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan penegakan hukum yang transparan dan berintegritas. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa reformasi di tubuh Polri berjalan konsisten dengan tujuan besar Asta Cita, yaitu memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemberantasan narkoba bukan hanya soal menangkap pelaku atau menyita barang bukti, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan dan rehabilitasi yang komprehensif. Melalui Asta Cita, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan organisasi masyarakat, untuk terlibat aktif dalam program-program pencegahan narkoba. Polri juga diinstruksikan untuk terus berkolaborasi dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dari pengaruh narkoba, terutama di kampung-kampung yang rentan.

Kebijakan ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan menjadi negara maju dan bebas dari masalah sosial seperti narkoba. Dengan langkah cepat dan tegas pemerintah serta dukungan berbagai pihak, harapan untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih cerah semakin terlihat nyata.

Implementasi Asta Cita Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani ancaman narkoba di Indonesia. Melalui koordinasi yang solid antar instansi, operasi gabungan secara berkala, dan penerapan hukum tanpa pandang bulu, Polri berhasil mengungkap jaringan narkoba besar di Indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya menyelamatkan jutaan jiwa tetapi juga menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas narkoba.

Dengan terus berfokus pada pemberantasan dan pencegahan, pemerintah optimis bahwa Asta Cita akan menjadi landasan kokoh menuju Indonesia yang lebih aman dan sejahtera. Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam memberantas narkoba merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo dan seluruh jajaran dalam menciptakan Indonesia bebas narkoba dan siap menyongsong masa depan yang lebih baik.

)* Penulis merupakan kontributor Beritakapuas.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini