Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )*
Aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis semakin sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak. Insiden terbaru yang terjadi di sekitar Patung Kuda, Jakarta, menunjukkan bagaimana sebagian massa yang terdiri dari mahasiswa melakukan perusakan fasilitas umum dan menciptakan ketegangan di tengah masyarakat.
Dalam rekaman yang beredar luas, sekelompok mahasiswa terlihat merusak karangan bunga ucapan selamat untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta di depan Balai Kota pada pada Jumat (21/2/2025). Puluhan papan bunga itu tampak berjatuhan di atas pembatas jalan akibat tindakan brutal tersebut.
Seorang petugas pengamanan Balai Kota yang enggan disebut namanya mengonfirmasi bahwa sekitar 200 mahasiswa yang hendak melakukan unjuk rasa menghancurkan setidaknya 30 karangan bunga sebelum hujan turun pada pukul tiga sore.
Massa aksi datang dari arah Gambir menuju Patung Kuda dengan kawalan aparat, tetapi tetap melakukan tindakan yang merugikan fasilitas umum. Selain merusak properti, demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk “Indonesia Gelap” juga diwarnai dengan tindakan yang lebih ekstrem.
Para mahasiswa dengan sengaja mengikat tali ke pembatas beton yang telah dipasang untuk menjaga ketertiban aksi dan berusaha merobohkannya. Pihak kepolisian berulang kali mengimbau agar aksi berlangsung damai dan tidak menimbulkan kerusakan, tetapi imbauan tersebut diabaikan.
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Nurul Arifin, menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi, tetapi harus dilakukan dengan cara yang konstruktif.
Tindakan anarkis yang terjadi tidak hanya merugikan segelintir pihak, tetapi juga mengancam stabilitas politik dan ekonomi secara luas. Aksi semacam ini, jika terus dibiarkan, dapat menciptakan ketidakpastian dalam iklim investasi dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Nurul juga mengingatkan bahwa aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi perlu dilakukan dengan tetap menghormati ketertiban umum agar tidak berujung pada kerusuhan yang merugikan semua pihak.
Di sisi lain, Koordinator Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi SH MH, menilai bahwa gerakan bertajuk “Indonesia Gelap” tidak memiliki arah yang jelas dan cenderung berpotensi memecah belah bangsa.
Menurutnya, situasi negara saat ini dalam kondisi baik, dengan roda ekonomi yang berjalan stabil dan terkendali. Beberapa masalah yang muncul dalam perjalanan pemerintahan masih dalam skala kecil dan dapat segera diatasi.
Kritikan yang terlalu berlebihan terhadap pemerintahan yang baru berjalan 100 hari dinilai tidak proporsional. Suhadi menegaskan bahwa kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk efisiensi dan menghilangkan pemborosan, bukan memangkas kebutuhan primer masyarakat. Pemerintah juga telah menunjukkan keseriusan dalam membangun bangsa dengan mengganti pejabat yang tidak bekerja secara maksimal demi kepentingan rakyat.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, turut memberikan pandangannya mengenai demonstrasi yang berujung anarkis. Menurutnya, demonstrasi merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi, tetapi ketika berujung pada kekerasan dan perusakan, dampaknya sangat merugikan.
Stabilitas ekonomi dapat terganggu apabila aksi demonstrasi melampaui batas hukum yang telah ditetapkan. Penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjaga iklim ekonomi tetap stabil. Kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.
Demonstrasi yang berubah menjadi tindakan anarkis memiliki konsekuensi luas terhadap ekonomi nasional. Ketidakstabilan politik yang diakibatkan oleh aksi semacam ini dapat menurunkan kepercayaan investor, menyebabkan perlambatan investasi, serta menghambat proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan. Para pelaku usaha cenderung akan menarik diri dari lingkungan yang tidak kondusif, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian di pasar.
Pemerintah saat ini sedang berupaya membangun bangsa dengan berbagai kebijakan strategis. Namun, aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis justru menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan tersebut.
Oleh karena itu, demonstrasi yang ingin menyampaikan aspirasi sebaiknya dilakukan secara damai dan konstruktif agar tidak merugikan stabilitas politik dan ekonomi negara. Masyarakat harus lebih kritis dalam memahami tujuan dari sebuah gerakan agar tidak terprovokasi oleh agenda yang tidak jelas dan hanya bertujuan untuk menciptakan kekacauan.
Tindakan represif yang dilakukan oleh oknum mahasiswa dalam demonstrasi seperti yang terjadi baru-baru ini jelas sangat merugikan berbagai pihak. Demokrasi harus dijalankan dengan cara yang sehat, yaitu dengan berdialog dan menyampaikan pendapat secara damai.
Jika tindakan anarkis terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga akan mengganggu stabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban dan mencegah aksi-aksi destruktif yang dapat merugikan seluruh masyarakat. (*)
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute