Contohlah Cina, Pejabat Korup Dihukum Mati

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Di Cina, korupsi merupakan salah satu tantangan politik dan ekonomi terbesar yang dihadapi oleh negara tersebut. Korupsi dianggap sebagai salah satu masalah paling besar yang dihadapi.

Di samping kerusakan ekonomi, sosial, dan politik yang ditimbulkannya, sifat distribusi tindak pidana korupsi itu juga sudah sangat luas. Cina berusaha keras untuk memerangi korupsi di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan memberlakukan hukuman mati, hukuman paling berat yang dijatuhkan terhadap koruptor.

Cina merupakan salah satu negara yang terkenal dengan penerapan hukum matinya. Sejak Xi Jinping menjabat sebagai Presiden Cina pada 2013 lalu, ia bersumpah untuk menghukum para pelaku korupsi. Tidak peduli apakah ia seorang petinggi negara maupun pemimpin partai. Jika ia terbukti melakukan korupsi maka ada hukuman yang menanti.

Sampai saat ini, terdapat pejabat yang telah dinyatakan bersalah dan dihukum. Di antaranya terdapat pejabat dan mantan pejabat tinggi yang dijatuhi hukuman mati karena korupsi yang mereka lakukan di masa lalu. Lalu, terdapat pejabat yang telah dihukum mati antara lain

1. Mantan Menteri Kereta Api Cina, Liu Zhijun.

Liu dituduh menerima suap berjumlah 64,6 juta yuan atau sekitar 122 miliar rupiah dalam waktu 25 tahun. Ia merupakan pejabat tinggi yang diadili dan dinyatakan bersalah, karena korupsi. Liu dijatuhkan hukuman oleh pengadilan Beijing. Ia dihukum mati percobaan dengan masa tenggang 2 tahun. Lalu, kekayaannya juga disita. Hukuman mati percobaan biasanya diubah menjadi hukuman mati seumur hidup.

2. Mantan Kepala Departemen Fron Persatuan Kerja (UFWD) Zhou Zhenhong.

Zhou mengaku telah menerima suap sebesar 24,6 juta yuan atau setara dengan 46,6 miliyar rupiah. Pengadilan tinggi di Henan, Cina Tengah menyatakan, ia dihukum mati dengan masa penangguhan dua tahun, bentuk hukuman yang biasanya akan diringankan menjadi hukuman seumur hidup.

Zhou menerima suap dari 33 orang untuk memberi imbalan promosi pekerjaan, kesepakatan bisnis dan terpilihnya dalam kedudukan politik. UFWD adalah badan penghubung antara partai Komunis yang berkuasa dan organisasi non-komunis lainnya. Xi Jinping memperingatan bahwa korupsi dapat menghancurkan organisasi partai dan mengancam akan menindak pejabat tinggi atau kelas macan maupun petugas kelas bawah atau kelas lalat yang terlibat.

3. Zhou Yongkap, Pengusaha di Bidang Pertambangan

Ia terbukti melakukan korupsi, menjual senjata illegal, dan pembunuhan berencana. Pengusaha, Zhou pernah menjadi petinggi Partai Komunis Cina. Zhou terbukti menggasak 300 juta yuan atau sebesar 615 miliar rupiah. Ia dieksekusi mati oleh Pengadilan Rakyat Cina. Hukuman tembak mati dijalankan di kota Xianning, provinsi Hubei.

4. Zhang Zhongsheng Mantan Wakil Wali Kota Lyuliang.

Ia dijatuhkan hukuman mati akibat menerima suap 1,04 miliar yuan atau sekitar 2,2 triliun. Suap itu ia terima sejak 1997 hingga 2013, sebagai imbalan untuk memuluskan pengusaha di sektor pertambangan. Zhang pantas mendapatkan hukuman paling berat, karena kerugian besar yang ia timbulkan untuk negara dan masyarakat. Pengadilan juga memerintahkan semua asetnya disita.

Adapun mantan pejabat Badan Kontrol Kualitas Cina yang melakukan korupsi berhasil lolos dari hukuman mati yaitu Wei Chuangzhong.

Reporter: Azizah Putri Octavina

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini