Charta Politika Sebut Hanya Tujuh Parpol yang Lolos ke DPR

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Tujuh partai politik dipastikan lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold berdasarkan survei Charta Politika. Perolehan terbesar didapat oleh PDIP.

“Elektabilitas partai politik. Ada gambar dan nama partai. Ditanya, mana yang akan dipilih jika pemilu dilakukan sekarang? PDIP di posisi pertama ada 25,5 persen. Ke dua Gerindra ada 16,2 persen. Selanjutnya partai Golkar 11,3 persen,” ujar Direktur Riset Charta Politika Muslimin, kepada wartawan di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 4 April 2019.

Survei ini digelar pada 19 Maret sampai 25 Maret 2019 dengan metode multistage random sampling. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 2.000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Sedangkan, margin of error survei sebesar +/- 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Ada 16 parpol yang disurvei. Sembilan parpol di antaranya diprediksi tidak lolos ke DPR karena di bawah ambang batas parlemen empat persen. “Hanura dan lainnya ini, sulit untuk lolos ke Senayan,” ujarnya.

Berikut adalah suara masing-masing partai berdasarkan survei Chatra Politika:

PDIP: 26,3 persen

Gerindra: 16,2 persen

Golkar: 11,3 persen

PKB: 8,5 persen

Demokrat: 5,2 persen

NasDem: 5,2 persen

PKS: 5,0 persen

—— ambang batas parlemen 4 persen

PAN: 3,3 persen

PPP: 2,4 persen


PSI: 2,2 persen

Perindo: 2,0 persen

Hanura: 1,0 persen

PBB: 0,5 persen

PKPI: 0,2 persen

Garuda: 0,2 persen

Berkarya: 0,1 persen

Belum menentukan pilihan 11,7 persen

Berita Terbaru

Langkah Koordinatif Ditempuh Untuk Jaga Stabilitas Rupiah

*) Oleh: Dinda ParamitaNilai tukar rupiah selalu menjadi salah satu indikator yang paling sensitif terhadapperubahan kondisi ekonomi global. Ketika ketidakpastian meningkat akibat gejolakgeopolitik, kebijakan moneter negara maju, maupun pergeseran arus modal internasional, tekanan terhadap mata uang negara berkembang hampir tidakterhindarkan. Dalam konteks tersebut, langkah cepat dan terkoordinasi yang dilakukan pemerintah bersama otoritas ekonomi menjadi faktor penting untuk menjagastabilitas dan membangun kepercayaan pasar. Karena itu, berbagai kebijakan yang saat ini ditempuh menunjukkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam menghadapitantangan eksternal yang terus berkembang.Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwapemerintah telah mengidentifikasi tekanan utama terhadap rupiah berasal daridinamika aliran modal global. Pelemahan nilai tukar bukan semata-mata dipengaruhifaktor domestik, melainkan juga merupakan konsekuensi dari perubahan perilakuinvestor internasional yang cenderung mencari instrumen yang dianggap lebih amandi tengah ketidakpastian dunia. Oleh sebab itu, kesepakatan koordinatif antarapemerintah, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk meredam capital outflow menjadi langkah tepat. Sinergi antarlembaga menjadi fondasi penting agar respons kebijakan berjalan efektif dan tidak bergerak sendiri-sendiri.Koordinasi tersebut mencerminkan kematangan tata kelola ekonomi nasional dalammenghadapi tekanan pasar. Pengalaman berbagai krisis sebelumnya menunjukkanbahwa stabilitas ekonomi tidak dapat dijaga hanya dengan satu instrumen kebijakan. Dibutuhkan harmonisasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar mampu menciptakan efek penguatan yang saling melengkapi. Dalam situasi saat ini, langkah pemerintah memperkuat koordinasi justru mengirimkan sinyal positif bahwapengambil kebijakan memiliki kesamaan pandangan dalam menjaga stabilitasekonomi nasional.Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa arusmasuk dana asing mulai terlihat di pasar domestik. Indikasi tersebut menjadi kabarbaik karena menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih memilikidaya tarik di mata investor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini