Bikin Buruk Nama Koalisi, Demokrat Minta Gerindra Pecat Poyuono

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Dianggap membawa dampak buruk bagi citra dan nama koalisi partai. Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean meminta Partai Gerindra memecat waketumnya Arief Poyuono.

“Kami berharap agar Gerindra, tanpa bermaksud mencampuri urusan internal Gerindra agar memecat Arief Poyuono yang tidak punya etika dalam berkomunikasi antara partai. Tak layak Arief Poyuono seperti itu,” kata Ferdinand kepada wartawan, Sabtu 11 Mei 2019.

Ia juga mengkritik kontribusi Poyuono selama masa kampanye berlangsung. Menurutnya, Poyuono tidak pernah terlihat selama proses politik berlangsung.

“Di BPN juga namanya tidak kami temukan, jadi kami melihat Arief ini sebagai provokator saja yang memperkeruh suasana hubungan antara Gerindra dan Demokrat yang sesungguhnya masih baik-baik saja,” katanya.

Langkah hukum juga sedang dipertimbangkan oleh Partai Demokrat. Ferdinand menilai ada ucapan Poyuono yang memfitnah Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarganya.

“Kami sedang mengkaji dan meminta izin kepada SBY untuk mengambil langkah hukum kepada Arief Poyuono karena apa yang disampaikan Arief adalah tuduhan serius dan fitnah,” katanya.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini