Oleh : Haikal Fathan Akbar )*
Judi online semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi dan internet yang memudahkan siapa saja untuk mengaksesnya. Fenomena ini bukan hanya menjadi masalah individu, tapi juga berdampak pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Peran pemerintah dalam memberantas judi online sangat penting, mengingat dampak negatifnya yang bisa merusak moral dan ekonomi.
Selain itu, judi online sering kali terkait dengan aktivitas ilegal dan kejahatan siber, yang bisa merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah tegas, baik melalui regulasi yang lebih ketat maupun dengan meningkatkan pengawasan terhadap platform digital yang menyediakan layanan judi online.
Namun, peran masyarakat juga tak kalah penting. Tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah, masyarakat harus lebih waspada dan bijak dalam menggunakan teknologi. Edukasi tentang bahaya judi online perlu terus digencarkan agar masyarakat, terutama kalangan muda, tidak terjerumus dalam praktik yang merusak ini.
Kesadaran bersama untuk melaporkan aktivitas judi online yang mencurigakan juga bisa mempercepat penanggulangan masalah ini. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan perjudian online bisa ditekan dan bahkan diberantas sepenuhnya.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjadi salah satu sosok yang berperan sentral dalam perjuangan ini. Dia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam memerangi judi online, terutama melalui patroli siber yang semakin intensif.
Dengan menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Komdigi mampu mendeteksi dan memblokir situs serta aplikasi yang mengandung konten perjudian secara lebih efektif. Hasilnya, akses terhadap jutaan konten judi online berhasil diputuskan. Langkah ini menunjukkan bahwa teknologi adalah kunci dalam menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks.
Tidak hanya itu, Komdigi juga aktif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Pelatihan literasi digital yang menjangkau 165 ribu peserta di 27 provinsi sepanjang tahun 2024 adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah. Dalam berbagai pelatihan ini, masyarakat tidak hanya diajarkan tentang bahaya judi online, tetapi juga disadarkan akan konsekuensi hukum yang dapat menjerat pelaku.
Meutya menegaskan bahwa edukasi publik ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan internet. Dengan demikian, literasi digital menjadi senjata utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman dunia maya.
Namun, pemerintah tidak dapat berjuang sendirian. Dukungan masyarakat menjadi elemen penting dalam upaya pemberantasan ini. Berbagai komunitas lokal telah menunjukkan partisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online. Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berjumlah delapan ribu orang bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu kampanye literasi digital.
Dengan semangat kolektif ini, masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan. Kolaborasi seperti ini memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan lingkungan internet yang lebih aman untuk semua kalangan, termasuk anak-anak.
Pakar keamanan siber, Pratama Persadha juga memberikan pandangan yang sangat penting. Menurutnya, ancaman judi online membutuhkan pendekatan teknologi multi-layer yang lebih mendalam. Dengan memanfaatkan teknologi seperti analisis data besar dan kecerdasan buatan, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan prediksi aktivitas ilegal.
Analisis data memungkinkan pemantauan transaksi keuangan, akses internet, serta interaksi media sosial yang mencurigakan. Strategi ini memungkinkan langkah-langkah preventif yang lebih efektif, sehingga situs perjudian ilegal dapat dihentikan sebelum memberikan dampak yang lebih luas.
Selain itu, dukungan dari sektor perbankan juga menjadi bagian penting dari upaya ini. PT Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu lembaga yang mengambil langkah konkret untuk memberantas judi online. Dengan menerapkan sistem deteksi penipuan dan pengawasan transaksi mencurigakan, BSI berusaha melindungi nasabah sekaligus mendukung pemberantasan tindak pidana perjudian.
Prinsip syariah yang dipegang teguh oleh BSI sejalan dengan misi mereka untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa sektor keuangan memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat.
Komisi I DPR juga turut andil dalam perang melawan judi online. Di wilayah dengan angka kasus tinggi seperti Jawa Barat, pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Perjudian menjadi salah satu langkah nyata.
Anggota Komisi I, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menghentikan aktivitas judi online. Dari pemblokiran situs hingga pembekuan nomor rekening yang terlibat, semua langkah ini diarahkan untuk meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, hasil yang diharapkan menjadi lebih nyata.
Berbagai langkah strategis ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan ini.
Dengan pendekatan teknologi yang canggih, edukasi publik yang masif, serta kerja sama yang solid, ancaman judi online dapat ditekan secara signifikan. Masyarakat diimbau untuk terus mendukung upaya ini dengan meningkatkan kesadaran dan menjaga lingkungan digital yang sehat.
Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, pemberantasan judi online menjadi tantangan bersama yang harus diatasi secara kolektif. Dengan dukungan semua pihak, kita dapat menciptakan dunia maya yang lebih aman, sehat, dan bebas dari ancaman judi online. Mari bersama-sama menjaga masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.
)* Kontributor Vimedia Pratama Institute