Oleh: Juana Syahril)*
Pemberantasan korupsi terus diarahkan pada strategi yang lebih fundamental dengan menitikberatkan upaya pencegahan sejak dari hulu. Pendekatan ini menegaskan bahwa korupsi tidak dapat diberantas hanya melalui penindakan hukum di hilir, melainkan harus diselesaikan secara sistemik dengan membangun tata kelola, budaya, dan karakter bangsa yang berintegritas. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menempatkan pemerintahan bersih, adil, dan berwibawa sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Pendekatan sistemik dalam pemberantasan korupsi menuntut keterlibatan banyak pihak, tidak hanya institusi penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Negara memandang penting kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi pencegahan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, organisasi kemasyarakatan berbasis nilai dan moral keagamaan memiliki posisi strategis untuk memperkuat upaya membangun kesadaran publik terhadap bahaya korupsi serta menanamkan nilai integritas sejak dini.
Salah satu kolaborasi yang dinilai relevan dalam kerangka pencegahan dari hulu adalah kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Muhammadiyah. Organisasi ini dikenal memiliki jejaring luas, basis pendidikan yang kuat, serta pengaruh signifikan dalam pembentukan karakter masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem antikorupsi melalui pendekatan sosial, kultural, dan edukatif yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo, mengatakan bahwa Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam mendorong pemajuan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan kekuatan jejaring hingga ke tingkat akar rumput, Muhammadiyah dipandang mampu menjadi mitra utama dalam menanamkan nilai antikorupsi secara konsisten dan masif. Peran tersebut menjadi penting dalam konteks pemberantasan korupsi yang berorientasi pada perubahan sistem dan perilaku sosial.
Penguatan kerja sama ini mencerminkan komitmen KPK untuk memperluas pendekatan pencegahan melalui jalur pendidikan, dakwah, dan internalisasi nilai integritas. Upaya tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membangun fondasi nilai yang kuat, pencegahan korupsi diharapkan dapat dimulai sejak pembentukan karakter individu dan komunitas.
Pendekatan sistemik juga menegaskan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup untuk menghasilkan efek jera jangka panjang. Tanpa dukungan budaya antikorupsi yang hidup di tengah masyarakat, praktik korupsi akan terus menemukan celah. Oleh karena itu, kolaborasi lintas jejaring antara KPK dan organisasi kemasyarakatan menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem integritas yang menyentuh dimensi struktural sekaligus kultural.
Dalam perspektif ini, pemberantasan korupsi dipahami sebagai proses transformasi sosial. Pendidikan karakter, penguatan etika publik, serta penanaman nilai kejujuran menjadi bagian dari strategi pencegahan yang berorientasi jangka panjang. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami dampak hukum dari korupsi, tetapi juga menyadari kerusakan moral dan sosial yang ditimbulkannya.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan bahwa tantangan utama dalam pemberantasan korupsi terletak pada aspek kultural. Ia menilai bahwa praktik korupsi masih kerap terjadi karena adanya toleransi sosial terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi telah berakar dalam pola pikir dan kebiasaan sosial yang memerlukan penanganan mendasar.
Korupsi tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai masalah mentalitas kolektif. Selama penyimpangan masih dianggap lumrah atau dapat ditoleransi, upaya penindakan akan selalu menghadapi keterbatasan. Oleh karena itu, kerja sama antara Muhammadiyah dan KPK diarahkan untuk mengembalikan kejujuran sebagai nilai publik tertinggi yang menjadi rujukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Melalui penguatan nilai moral dan integritas, perilaku koruptif diharapkan tidak lagi mendapatkan ruang sosial. Korupsi harus diposisikan sebagai tindakan yang merusak martabat, mencederai keadilan, dan mengkhianati kepentingan publik. Perubahan cara pandang ini menjadi kunci untuk memutus mata rantai korupsi dari hulunya, sekaligus memperkuat ketahanan moral bangsa.
Kolaborasi strategis ini juga dinilai mendukung agenda besar Asta Cita Prabowo, khususnya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Keberhasilan pemberantasan korupsi dari hulu akan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara serta menciptakan iklim pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dengan memperkuat pendekatan sistemik, pemberantasan korupsi tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif dan preventif. Sinergi antara lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan menunjukkan bahwa perang melawan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Melalui pencegahan dari hulu, Indonesia diharapkan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih serta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan.
Selain memperkuat nilai dan budaya antikorupsi, pendekatan sistemik juga menuntut pembenahan tata kelola kelembagaan secara konsisten dan terukur. Transparansi dalam pengambilan kebijakan, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta penguatan sistem pengawasan internal menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pencegahan korupsi sejak awal. Dengan sistem yang tertata, peluang penyimpangan dapat ditekan sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada integritas individu, tetapi juga pada kekuatan sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menutup celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta