Bakar Sekolah di Papua, OPM Hancurkan Masa Depan Generasi Muda

Baca Juga

Oleh Daniel Karubaba )*

Aksi pembakaran sekolah oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kembali menunjukkan dampak buruk dari tindakan kekerasan terhadap fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Insiden tersebut menjadi bukti nyata bagaimana kelompok separatis ini merusak masa depan generasi muda Papua yang seharusnya berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Tidak hanya itu, tindakan ini juga menambah deretan panjang aksi serupa yang dilakukan oleh OPM dalam beberapa tahun terakhir, yang telah menghancurkan puluhan sekolah di berbagai wilayah Papua.

Pendidikan adalah fondasi penting bagi perkembangan masyarakat dan bangsa, khususnya di Papua yang membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, OPM dengan tindakannya terus-menerus merongrong upaya pemerintah dan masyarakat setempat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di Papua. Dengan membakar sekolah-sekolah, mereka bukan hanya merusak bangunan fisik, tetapi juga merampas hak anak-anak di Papua untuk belajar, tumbuh, dan berkembang secara intelektual.

Aksi pembakaran ini merupakan tindakan tidak bertanggung jawab yang harus dikecam dengan keras. Seperti yang dijelaskan oleh Kapolres Puncak, Kompol I Nyoman Punia, kelompok OPM yang dipimpin Kalenak Murib diduga bertanggung jawab atas insiden tersebut. Polisi dan aparat keamanan kini tengah mengejar para pelaku dengan harapan mereka bisa segera ditangkap dan diadili atas tindakan keji ini.

OPM telah berulang kali melakukan tindakan pembakaran fasilitas pendidikan, dan kejadian di Kabupaten Puncak hanya merupakan satu dari serangkaian aksi destruktif yang telah dilakukan. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2024, OPM telah membakar setidaknya 20 sekolah di berbagai daerah di Papua, termasuk sekolah dasar, menengah, dan atas. Salah satu insiden besar lainnya terjadi pada 21 Mei 2024, ketika gedung sekolah terpadu YPPGI Kepas Kopo di Kabupaten Paniai, yang meliputi PAUD, SD, dan SMP, juga dibakar oleh kelompok separatis ini.

Aksi-aksi OPM tersebut tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga merusak masa depan generasi muda di Papua. Anak-anak yang seharusnya berada di sekolah untuk menimba ilmu justru terpaksa absen karena gedung sekolah mereka dibakar. Tidak hanya itu, banyak anak-anak di Papua yang trauma melihat kekerasan dan perusakan yang dilakukan di lingkungan tempat mereka seharusnya merasa aman dan nyaman. Hal ini dapat berdampak jangka panjang pada psikologis mereka dan pada akhirnya menghambat pembangunan sumber daya manusia di Papua.

OPM seolah-olah mengirimkan pesan bahwa mereka menolak pembangunan di wilayah tersebut, termasuk dalam bidang pendidikan. Padahal, pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan yang masih dihadapi oleh sebagian besar wilayah di Papua. Dengan menghancurkan fasilitas pendidikan, OPM secara tidak langsung telah menyabotase masa depan anak-anak di Papua, yang merupakan generasi penerus yang seharusnya diberdayakan untuk membangun Papua yang lebih maju dan sejahtera.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan, turut menyayangkan aksi tersebut. Menurutnya, pembakaran sekolah ini merupakan tindakan yang sangat disayangkan karena sekolah tersebut digunakan oleh anak-anak untuk belajar setiap hari. Masyarakat setempat juga mengecam keras tindakan ini, karena mereka sadar bahwa pendidikan adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Letkol Candra juga menegaskan bahwa aksi-aksi semacam ini menunjukkan bahwa OPM memang tidak menginginkan anak-anak di Papua mengenyam pendidikan yang layak.

Selain menghancurkan bangunan sekolah, tindakan OPM ini juga mengirimkan sinyal bahwa mereka tidak peduli dengan masa depan generasi muda di Papua. Padahal, antusiasme anak-anak di Papua untuk bersekolah sebenarnya sangat tinggi. Mereka memiliki semangat yang besar untuk belajar dan mengembangkan diri, tetapi hal ini terhalang oleh tindakan destruktif kelompok separatis yang tidak bertanggung jawab. Pembakaran sekolah ini hanya akan memperdalam kesenjangan pendidikan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia, dan pada akhirnya menghambat kemajuan Papua secara keseluruhan.

Ketua MPR RI Periode 2019-2024, Bambang Soesatyo, juga turut mengecam aksi tidak bertanggung jawab ini. Ia menegaskan bahwa tindakan OPM merupakan kejahatan luar biasa yang harus mendapatkan penegakan hukum tegas. Pemerintah bersama aparat TNI dan Polri diminta untuk tidak segan dalam mengejar para pelaku dan menindak mereka sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas diharapkan bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat di Papua, terutama kepada anak-anak yang berhak mendapatkan pendidikan tanpa rasa takut akan ancaman kekerasan.

Aksi OPM yang terus-menerus merusak fasilitas pendidikan di Papua jelas bertentangan dengan cita-cita mulia untuk menciptakan generasi muda yang berpendidikan dan mampu membawa Papua ke arah yang lebih baik. Masyarakat dan pemerintah harus bersatu dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas di Papua, serta memastikan bahwa anak-anak di Papua mendapatkan akses pendidikan. Sebab hanya dengan pendidikan yang baik, generasi muda di Papua dapat memiliki masa depan yang cerah dan turut berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. )* penulis merupakan mahasiswa asal Papua di Surabaya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini