Oleh: Pratiwi Anjani )*
Apresiasi terhadap penanganan bencana di Aceh terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat seiring dengan semakin kuatnya kehadiran negara di wilayah terdampak. Di tengah situasi darurat akibat banjir dan tanah longsor, masyarakat Aceh menunjukkan sikap dewasa dan tegas dengan menolak segala bentuk narasi serta simbol separatisme yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Kesadaran kolektif ini tumbuh bersamaan dengan keyakinan bahwa pemulihan pascabencana hanya dapat berjalan optimal apabila didukung persatuan, kepercayaan kepada pemerintah, serta komitmen menjaga perdamaian yang telah lama terbangun.
Sikap tegas masyarakat tersebut tidak terlepas dari respons cepat pemerintah pusat yang dinilai hadir secara nyata sejak awal bencana. Pembentukan Satuan Tugas DPR RI menjadi salah satu langkah strategis yang memperkuat kepercayaan publik terhadap keseriusan negara dalam menangani bencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. Kehadiran Satgas DPR RI dipandang mampu mempercepat pengambilan keputusan sekaligus memastikan kebijakan penanganan bencana berjalan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menilai pembentukan Satgas DPR RI merupakan respons langsung atas kondisi kebencanaan yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Menurutnya, mekanisme kerja Satgas memungkinkan berbagai persoalan lapangan dibahas secara menyeluruh dalam satu forum koordinasi. Rapat koordinasi perdana yang dipimpin pimpinan DPR RI bersama para menteri, gubernur, serta kepala daerah terdampak menjadi bukti bahwa arah kebijakan penanganan bencana dapat ditetapkan secara cepat dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, berbagai kendala teknis dan kebijakan, termasuk persoalan anggaran, dapat langsung dicarikan solusi tanpa harus menunggu proses birokrasi yang berlarut. Muhammad MTA memandang kondisi ini sebagai cerminan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi situasi darurat. Atas dasar itu, Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI yang dinilai memberikan perhatian serius dan respons cepat terhadap penanganan serta pemulihan pascabencana di Aceh.
Supervisi yang dilakukan Satgas DPR RI juga diwujudkan secara konkret melalui kehadiran langsung di wilayah terdampak. Keberadaan kantor Satgas di Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi salah satu daerah dengan dampak terparah, mempertegas bahwa penanganan bencana telah menjadi prioritas nasional sejak awal kejadian. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Upaya pemulihan pemerintah tidak hanya terlihat pada aspek koordinasi kebijakan, tetapi juga pada pembangunan hunian sementara bagi penyintas bencana. Koordinator Gerakan Anti Korupsi Aceh, Askhalani, menilai hunian sementara yang dibangun pemerintah pusat menunjukkan kualitas yang layak dan manusiawi. Ia berpandangan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan huntara memperlihatkan peningkatan signifikan dari segi kecepatan, kelayakan fisik, serta perhatian terhadap kenyamanan penyintas.
Menurut Askhalani, hunian sementara di Aceh Tamiang memiliki akses yang baik, lingkungan yang bersih, dan penataan yang rapi, sehingga layak menjadi tempat tinggal sementara bagi korban bencana. Kondisi tersebut dinilai jauh lebih baik dibandingkan pengalaman pembangunan huntara pascabencana tsunami Aceh 2004, yang kala itu banyak menghadapi persoalan kualitas dan kenyamanan. Pengalaman tersebut membuatnya menilai bahwa pendekatan pemerintah saat ini lebih berpihak pada pemulihan menyeluruh, termasuk aspek psikologis penyintas.
Sebagai relawan pemantau pembangunan huntara pada masa lalu, Askhalani melihat langsung bagaimana banyak hunian sementara tidak ditempati karena tidak layak dan tidak nyaman. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah di Aceh menjadikan standar pembangunan huntara pemerintah pusat sebagai rujukan utama. Konsistensi kualitas dinilai penting agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah terdampak dan agar seluruh penyintas dapat tinggal dengan nyaman dan bermartabat.
Dengan rencana pembangunan puluhan ribu unit hunian sementara di Aceh sebagaimana tercatat dalam data BNPB, keberlanjutan standar kualitas menjadi perhatian utama. Pemerintah pusat dinilai telah memberikan contoh bahwa penanganan bencana bukan sekadar soal jumlah bantuan, melainkan juga tentang penghormatan terhadap martabat masyarakat terdampak.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menyoroti munculnya aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka di sejumlah wilayah pascabencana. Ia menilai tindakan tersebut tidak patut dinormalisasi karena memiliki makna ideologis dan historis yang identik dengan separatisme. Menurutnya, aksi semacam ini berpotensi mengganggu stabilitas dan memunculkan kembali konflik laten yang telah berakhir sejak perdamaian Aceh 2005.
Iwan memandang aksi tersebut muncul di tengah perang narasi penanganan bencana di ruang publik dan media sosial. Ia menduga adanya upaya provokasi untuk mendiskreditkan pemerintah, terutama terkait sikap Presiden Prabowo yang menolak desakan penetapan status bencana nasional dan pembukaan bantuan luar negeri. Namun demikian, ia menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan negara telah hadir sejak awal melalui pengerahan bantuan, personel, dan kebijakan terkoordinasi.
Dalam konteks tersebut, sikap tegas masyarakat Aceh yang menolak separatisme menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pemulihan pascabencana. Dukungan terhadap pemerintah dinilai sebagai kunci untuk menjaga stabilitas, mempercepat pemulihan, serta memastikan Aceh bangkit dalam suasana damai dan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara