Oleh: Teuku Rasya*)
Pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh sejak akhir 2025 terus dipacu secara serius oleh pemerintah pusat bersama pemda, TNI–Polri, badan-badan nasional dan berbagai elemen masyarakat. Di tengah upaya keras membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak, satu konsensus kuat muncul dari warga: menolak segala bentuk upaya pemecah belah, termasuk hadirnya narasi atau simbol yang berpotensi memunculkan kembali agenda separatis di tengah situasi duka dan pemulihan.
Berbagai laporan menunjukkan bahwa fase tanggap darurat di banyak wilayah Aceh kini beralih ke fase transisi menuju pemulihan, dengan pemerintah berfokus pada rehabilitasi fasilitas umum, perbaikan infrastruktur dan pemulihan layanan dasar masyarakat. Dalam fase ini, kehadiran negara secara nyata dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan kehidupan sehari-hari masyarakat dapat kembali normal dan aktivitas sosial-ekonomi tumbuh kembali.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menekankan peran TNI dan seluruh unsur negara dalam mendukung proses pemulihan yang sedang berlangsung. Agus menegaskan bahwa seluruh kekuatan bangsa, mulai dari aparat pertahanan, lembaga pemerintah, sampai komunitas lokal, saat ini memiliki fokus yang sama: mengembalikan kehidupan masyarakat pascabanjir, bukan membuka ruang bagi provokasi provokatif yang bisa mengganggu stabilitas sosial dan upaya percepatan pemulihan. Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas TNI bahwa setiap tindakan yang berpotensi mengalihkan perhatian publik dari agenda kemanusiaan dan kebangkitan sosial akan ditindak sesuai hukum dan aturan yang berlaku, demi melindungi rakyat dan mempercepat pemulihan Aceh.
Warga Aceh sendiri secara keras menyuarakan komitmen menjaga kondusivitas di wilayahnya. Dari Aceh Utara hingga Aceh Tamiang, masyarakat dengan tegas menolak kehadiran simbol-simbol yang selama ini identik dengan narasi separatis atau agenda pemisahan. Suara ini bukan sekadar reaksi emosional, tetapi cerminan kesadaran kolektif bahwa proses pemulihan yang sedang berlangsung — mulai dari normalisasi layanan publik sampai perbaikan fasilitas pendidikan — harus berlangsung tanpa gangguan ideologis yang bisa memecah belah persatuan. Ini terlihat jelas ketika masyarakat menegaskan bahwa ruang publik harus tetap bersih dari simbol yang berpotensi memperuncing gesekan sosial di tengah masa pemulihan.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, menegaskan pendekatan yang dilakukan TNI dalam situasi seperti ini selalu mengutamakan dialog dan persuasif, namun juga tegas terhadap tindakan yang berpotensi melanggar hukum atau mengancam kedaulatan dan persatuan. Freddy menjelaskan bahwa pembubaran aksi massa yang mengibarkan simbol gerakan separatis di Lhokseumawe dilakukan sesuai ketentuan hukum, sekaligus sebagai upaya menjaga ruang publik tetap kondusif bagi pemulihan sosial-ekonomi masyarakat Aceh. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara hadir bukan hanya sebagai penegak stabilitas, tetapi juga sebagai fasilitator utama bagi warga untuk bangkit bersama pascabencana.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen memastikan semua proses pemulihan Aceh berlangsung secara terkoordinasi, terarah, dan tidak dimanfaatkan oleh kelompok mana pun yang memiliki agenda terselubung yang bisa mengganggu persatuan. Dalam berbagai kesempatan, Tito menyampaikan bahwa percepatan pemulihan infrastruktur, layanan pemerintahan, dan roda ekonomi daerah terdampak merupakan prioritas utama, serta pemerintah telah mengerahkan sumber daya manusia dan fiskal secara optimal untuk tujuan tersebut. Langkah-langkah ini mencerminkan kehadiran negara yang kuat dan konsisten dalam menjamin stabilitas sosial sekaligus mempercepat pemulihan kondisi masyarakat pascabencana.
Tak hanya aspek fisik yang menjadi perhatian pemerintah. Berbagai kabar terkini juga menunjukkan bahwa sektor pangan, pendidikan, dan layanan dasar terus dipulihkan. Misalnya, Menko Pangan meninjau langsung pemulihan sektor pangan pascabencana untuk memastikan ketahanan pangan dan revitalisasi lahan pertanian serta budi daya perikanan dapat berjalan kembali. Upaya seperti ini penting untuk memastikan masyarakat Aceh tidak hanya kembali hidup normal, tetapi juga memperoleh jaminan kebutuhan dasar mereka dalam jangka panjang.
Kehadiran posko induk penanganan pascabencana di Banda Aceh semakin memperkuat koordinasi nasional dalam memulihkan Aceh. Posko ini menjadi pusat kendali terpadu yang memastikan seluruh tahapan pemulihan dari rehabilitasi hingga rekonstruksi berjalan terarah dan tepat sasaran. Keberadaan posko ini juga menegaskan bahwa pemerintah sah memegang peran sentral dalam menuntaskan agenda pemulihan secara menyeluruh.
Suara warga Aceh yang menolak provokasi separatis, ditambah dengan langkah nyata pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik, menunjukkan sinergi kuat antara negara dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pascabencana. Sikap ini mencerminkan kedewasaan kolektif yang mengutamakan persatuan, kemanusiaan, dan pembangunan berkelanjutan daripada terbawa oleh narasi yang memecah belah.
Dengan kombinasi antara kebijakan yang tegas dan terukur serta komitmen masyarakat yang kuat terhadap persatuan dan pemulihan, Aceh menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang positif dan inspiratif. Di tengah tantangan besar pascabencana, semangat gotong royong dan dukungan penuh terhadap gagasan bangsa menjadi fondasi kuat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan terus hadir, bekerja dan berkolaborasi untuk memastikan Aceh bangkit lebih kuat.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial