Oleh: Maria Yoman *)
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua bukan hanya sekadar agenda pemenuhan nutrisi anak-anak, tetapi merupakan representasi dari komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) dari akar rumput. Melalui pendekatan yang bersifat langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,...
Jakarta - Pemerintah bersama DPR RI menegaskan komitmen bahwa pembahasan RKUHAP berlangsung terbuka dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hal ini sekaligus membantah sejumlah narasi yang menyebutkan bahwa proses legislasi dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif.
Ketua Komisi III DPR...
Mata Indonesia, Papua – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di Papua melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menekankan pentingnya program ini dalam menyediakan gizi seimbang bagi generasi muda...
Oleh: Muhammad Indra Cahya )*
Pendidikan adalah hak setiap anak yang wajib dijamin negara. Meskipun akses pendidikan terus diperluas, sejumlah anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam mencerdaskan bangsa....
Oleh: Rafif Ramadhan)*
Sekolah Rakyat digagas sebagai bagian dari Instruksi Presiden No.8 Tahun 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos), untuk menyediakan pendidikan berkualitassetara sekolah unggulan bagi masyarakat yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Program ini dapat berjalan melalui koordinasi lintas kementerian terutamaantara Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah(Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi(Kemendikbudristek), Kementerian Agama, dan kementerian lain yang terkaitpendirian Sekolah Rakyat dijalankan secara sistematis, transparan, dan berorientasikeberlanjutan. Model pendidikan ini bertujuan untuk memutus mata rantaikemiskinan dengan menerapkan pendidikan inklusif yang memberdayakan.
Sekolah Rakyat ini hadir di tengah masyarakat sebagai respon pemerintah terhadapkesenjangan sosial dan ekonomi dalam sistem Pendidikan di Indonesia. Program inimemiliki target agar anak-anak yang tidak terjangkau oleh sekolah dapat menikmatifasilitas pendidikan tanpa harus memikirkan ekonomi mereka. Selain Pendidikan, program ini memberikan seluruh hal yang dibutuhkan oleh para siswa dalammelaksanakan kegiatan belajar mengajar yakni mulai dari seragam, makan, hinggadi sediakan asrama yang semuanya merupakan dukungan dari APBN dan adanyakontribusi bantuan daerah yang menyediakan lahan dan infrastrukturnya. Program Sekolah Rakyat ini memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memilikikesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang
Berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat ini menerapkansistem boarding school atau asrama dengan tujuan agar para siswa mendapatkanlingkungan belajar yang kondusif, dengan asupan gizi yang seimbang sertapembinaan karakter secara intensif. Boarding School yang diterapkan pada program Sekolah Rakyat memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa yang mengikuti program ini akan mendapatkan tempat yang bersih, nyaman, dan layaksehingga terbebas dari penyakit.
Sistem pembelajaran Sekolah Rakyat mengadopsi kurikulum nasional yang dikombinasikan dengan pendekatan Multi Entry - Multi...
Mata Indonesia, Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan akses pendidikan yang merata, gratis, dan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat. Program ini hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab kebutuhan pendidikan bagi keluarga kurang mampu sekaligus membentuk generasi muda...
Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memanfaatkan keberadaan Sekolah Rakyat sebagai sarana strategis untuk memperluas edukasi literasi digital kepada generasi muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Langkah ini menjadi bagian dari...
Oleh: Raka Mahadewa )*
Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai babak penting dengan dibahasnya RKUHAP secara terbuka dan inklusif. Upaya ini bukan sekadar rutinitas legislasi, melainkan bagian dari komitmen negara dalam menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem...
Oleh: Kristian Romero Tampubolon )*
Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kini berada di fase kritis menjelang berlakunya KUHP baru pada Januari 2026. Dengan momentum ini, kebutuhan untuk menyelaraskan hukum acara pidana menjadi semakin mendesak. Pemerintah menyadari harapan besar publik agar...
Mata Indonesia, Jakarta - DPR Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghidupkan Dwifungsi ABRI dalam RKUHAP. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memungkinkan TNI menjadi penyidik bukanlah bentuk...
