Oleh: Fadillah Dwi)*
Pemerintah telah meluncurkan program rumah subsidi sebagai instrumen penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mewujudkan kepemilikan rumah. Program ini akan di perluas agar masyarakat mudah untuk mengaksesnya. pemerintah menargetkan pembangunan hingga 350.000 unit rumah subsidi yang...
Oleh : Antoni Utomo )*
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan banyak kemajuan di berbagai sektor, namun di sisi lain juga membawa tantangan serius dalam ranah penyiaran dan informasi publik. Dunia maya yang semakin terbuka dan bebas telah menjadi lahan subur bagi...
Oleh : Ricky Rinaldi )*
Revisi Undang-Undang Penyiaran menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dan DPR untuk menghadirkan tata kelola media yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital. Di tengah derasnya arus informasi di platform digital, RUU Penyiaran diposisikan sebagai instrumen...
Oleh: Yusuf Rahman *)
Tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Komitmen untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran menjadi kunci dalam menekan celah terjadinya penyimpangan anggaran. Ketika proses perencanaan dan penganggaran dijalankan dengan...
Oleh : Rivka Mayangsari )*
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memberantas korupsi sebagai langkah strategis demi tercapainya pembangunan yang adil, merata, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga diperkuat hingga ke...
Oleh: Yudi Kurniawan
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi anak-anak dan remaja dari bahaya judi daring yang kini semakin mengancam ruang digital. Melalui pendekatan regulatif dan kerja sama antarlembaga, upaya perlindungan terhadap kelompok rentan ini dijalankan secara terstruktur dan terarah.
Salah satu...
Oleh: Mahmud Sutramitajaya)*
Pemerintah kini menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal dunia pendidikan profesi, khususnya di sektor medis, agar terbebas dari praktik mafia regulasi yang selama ini menjadi penghambat bagi lulusan perguruan tinggi untuk segera berkontribusi di dunia kerja. Hal ini menjadi...
Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah semakin intensif dalam memberantas praktik judi daring dengan memperluas cakupan penanganan hingga ke sektor keuangan.
Tidak hanya memutus akses ke situs, pemerintah kini juga menyasar aliran dana pelaku dengan melakukan pemblokiran rekening bank yang terindikasi...
*) Oleh : M. Syahrul Fahmi
Masifnya penyebaran judi daring telah menimbulkan darurat sosial yang nyata di tengah masyarakat. Tak hanya merusak sendi-sendi ekonomi rumah tangga, praktikini juga menyeret berbagai kalangan, termasuk penerima bantuan sosial (bansos), kedalam jerat kemiskinan yang makin dalam. Keprihatinan publik kian menguat seiringterbongkarnya fakta bahwa ratusan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) ternyataturut menjadi bagian dari ekosistem judi daring. Namun demikian, pemerintah tidaktinggal diam. Langkah-langkah nyata dan terukur mulai dijalankan untuk memulihkankondisi ini melalui pendekatan pembinaan yang terpadu, manusiawi, dan solutif.
Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi garda depan dalam menangani kasus inisecara sistematis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipulmenyatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KPM yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring. Hasil koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap faktamencengangkan: sebanyak 603.999 KPM tercatat melakukan transaksi yang berkaitan dengan judi daring. Dari jumlah tersebut, 228.048 KPM telah dihentikanhaknya atas bansos pada triwulan kedua tahun ini sebagai bentuk penegasan bahwabansos tidak boleh disalahgunakan.
Langkah ini tentu bukan sekadar sanksi. Pemerintah memahami bahwa sebagianpelaku merupakan korban dari jebakan digital yang sistematis dan massif. Oleh karena itu, Kemensos juga tengah mengevaluasi 375.951 KPM lainnya untuk periodetriwulan ketiga dengan pendekatan yang lebih mendalam dan inklusif. Upaya inibukan hanya ditujukan untuk penyaringan data, tetapi juga sebagai basis untukpembinaan lanjutan. Kemensos turut bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dalammenganalisis rekening-rekening penerima bansos yang tidak aktif maupun memilikipola transaksi mencurigakan. Kombinasi antara analisis finansial dan verifikasi sosialini menjadi pilar penting dalam memastikan bansos benar-benar sampai kepadamereka yang berhak.
Sikap tegas sekaligus humanis dari Kemensos mencerminkan semangat pemulihan, bukan sekadar pemutusan hak. Dalam konteks ini, pembinaan menjadi bagian integral dari strategi nasional melawan dampak destruktif judi daring. Tak hanya Kemensos di tingkat pusat, pemerintah daerah pun mulai bergerak aktif. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa Pemprov DKI berkomitmen membina wargapenerima bansos yang terjebak dalam praktik judi daring. Tujuannya jelas, agar mereka tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama, dan dapat bangkit menjadiindividu yang produktif dan bertanggung jawab.
Pembinaan ini dirancang dengan pendekatan multidimensi. Di antaranya melaluiedukasi literasi digital dan keuangan, bimbingan psikososial, pelatihan keterampilankerja, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan memahami latarbelakang sosial dan ekonomi korban judi daring, program pembinaan diarahkan untukmembangun kembali kesadaran, rasa percaya diri, dan kemampuan mereka untukmandiri. Di Jakarta, misalnya, sejumlah lembaga kemasyarakatan, organisasikeagamaan, dan psikolog komunitas dilibatkan untuk memperkuat sisi pendampinganmental dan spiritual para korban.
Pendekatan pembinaan yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk intervensiprogresif yang patut diapresiasi. Alih-alih sekadar menghukum, langkah inimencerminkan paradigma pembangunan sosial yang berpihak pada korban, sekaligusmendorong pencegahan berulangnya kasus serupa. Judi...
Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memperkuat upaya pemberantasan judi daring dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pelaku industri teknologi finansial. Salah satu bentuk kolaborasi strategis yang saat ini menjadi sorotan adalah...
Oleh: Anggina Nur Aisyah*
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional.
Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun.
Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...