Ardi
News
Istri Nadiem Minta Audiensi, Formappi: DPR Harus Hati-hati, Jangan Intervensi Penegakan Hukum
Ardi -
JAKARTA, Minews - Istri eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Franka Franklin Makarim menyerahkan surat permohonan audiensi dan perlindungan hukum kepada Komisi III DPR serta Badan Aspirasi Masyarakat DPR di Jakarta pada Selasa 21 April 2026.Pihak keluarga berharap Komisi III bisa...
News
Contempt of Court, Pengamat: Harusnya Hakim Tak Izinkan Kesaksian Pihak Google Asia Pasifik Dicatat
Ardi -
JAKARTA, Minews - Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada Senin 20 April 2026.Dalam sidang tersebut pihak Terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menghadirkan tiga...
News
Tabrak Prosedur Diplomatik, Pengamat Hukum: Kesaksian Online Google di Sidang Chromebook Cacat Hukum!
Ardi -
JAKARTA, Minews — Pelaksanaan sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim yang menghadirkan tiga saksi dari pihak Google secara daring (online) menuai polemik. Langkah para saksi yang diduga enggan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan justru melempar...
News
Mengurai Peran Sentral Ibrahim Arief dalam ‘Mengunci’ Proyek Chromebook Nadiem
Ardi -
JAKARTA, Minews - Tajamnya sorotan terhadap tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah menemukan muara konkret pada kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Kasus yang merugikan negara hingga Rp2,1 triliun ini menjadi etalase sempurna...
News
Dinkes KBB Dukung MBG: Gandeng PKK Pastikan Distribusi Nutrisi Kelompok Non-Peserta Didik Tepat Sasaran
Ardi -
BANDUNG BARAT, MInews– Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Tim Penggerak PKK mendukung penuh kelancaran serta kesuksesan program Makan Bergizi Gratis Non-Peserta Didik (MBG Non-Dik). Program kolaborasi ini dirancang khusus untuk memantau pemberian asupan nutrisi bagi kelompok...
News
Luncurkan “Expert Goes to School”, Terobosan Diskominfo Tangsel Cetak Talenta Digital Siap Kerja
Ardi -
TANGERANG SELATAN, Minews - Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) resmi meluncurkan program Tangsel Digital Academy dengan konsep “Expert Goes to School". Program ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi digital pelajar melalui kolaborasi lintas sektor yang...
News
Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemkot Tangsel Perkuat Sektor UMKM
Ardi -
TANGERANG SELATAN, MINews – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menegaskan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital sebagai tulang punggung dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Berbagai langkah strategis terus diakselerasi guna memastikan pelaku usaha lokal...
News
Auditor BPKP Ungkap Kerugian Negara di Kasus Chromebook Nadiem Capai Rp2,1 Triliun
Ardi -
JAKARTA, MINews – Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dedy Nurmawan Susilo, mengungkapkan temuan kerugian negara senilai Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Pernyataan tersebut disampaikan Dedy saat...
News
Arah Pembangunan Tangsel 2027: Fokus Benahi Banjir dan Sampah, Layanan Digital Terpadu Dikebut
Ardi -
TANGERANG SELATAN, Minews - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan tetap menjadi pilar utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.Hal tersebut diputuskan guna merespons dinamika urbanisasi yang terus...
News
Polemik “Sidang Media Sosial” Kasus Chromebook: Pengamat Ingatkan Bahaya Intervensi Opini di Luar Pengadilan
Ardi -
JAKARTA, Minews – Proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, terus memantik reaksi publik. Namun, belakangan muncul berbagai narasi di media sosial yang mencoba melakukan dekonstruksi hukum...
About Me
103 KIRIMAN
0 KOMENTAR
Latest News
Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat
*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....


