Dituduh Pembohong, 12 Lembaga Quick Count Siap Buka-bukaan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Dituding bahwa menyebarkan informasi bohong oleh Capres Prabowo Subianto. 12 lembaga survei bakal buka-bukaan soal data quick count atau hitung cepat yang dilakukan dalam Pemilu, Sabtu 20 April 2019

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa metode penghitungan cepat yang mereka lakukan valid dan tidak bohong. CEO Cyrus Network, Hasan Nasbi mengatakan lembaganya akan ikut serta dalam buka-bukaan data besok.

“Besok sekitar 12 lembaga pollster akan buka-bukaan data dan bisa dilihat di situ bagaimana kami membuka data, biar wartawan dan masyarakat tahu,” ujarnya, Jumat 19 April 2019.

Buka-bukan ini bakal dilakukan merespons pernyataan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tidak percaya atas hasil quick count Pilpres 2019. Prabowo menganggap lembaga hitung cepat yang menghasilkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul tersebut abal-abal dan tidak bisa dipercaya.

Mengenai mosi tidak percaya Prabowo itu, Hasan menantang pihak-pihak yang meragukan proses hitung cepat lembaga survei untuk ikut juga membuka data yang mereka gunakan.

“Kami mau tantang mereka juga untuk buka data. Kalau mereka enggak berani, berarti mereka yang bohong dong,” katanya.

Tak cuma itu, lewat akun Twitternya Hasan pun merespons data real count yang dilontarkan Prabowo bahwa pihaknya mendapat 62 persen suara, sementara Jokowi 38 persen.

“Tahu enggak dari mana mereka klaim angka 62 persen itu? Itu cuma kumpulan foto plano C1 dari group WA mereka sendiri. Tanpa metodologi. Jumlahnya enggak sampe 300 foto plano. Itu pun angkanya ngarang. Terus dilaporin ke Bapak itu sebagai data dari 300 ribu TPS. Pelakunya sama kayak tahun 2014,” kicau Hasan.

Hasan juga menegaskan bahwa jika tuduhan lembaga survei berbohong tidak terbukti, mereka bisa melaporkan balik pihak-pihak yang telah menuding tersebut ke polisi atas pencemaran nama baik.

“Mereka cari panggung saja. Mereka memang pakai data dan fakta apa untuk melaporkan hal ini? Kan enggak bisa karena sakit hati terus main ajukan laporan seenaknya. Harus ada fakta dan buktinya dong. Mereka bisa dilaporkan balik jika tidak punya fakta atau bukti untuk melapor,” katanya.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang juga Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan pihaknya juga akan turut buka-bukaan besok. Selain itu, ada juga Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indikator, dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Kemudian Indo Barometer, Poltracking, Konsepindo, Voxpol, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Kompas juga dikabarkan akan turut serta dalam acara besok.

Sebelumnya capres nomor 02 Prabowo Subianto mengecam hasil quick count sejumlah lembaga yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf sebagai lembaga abal-abal dan tidak bisa dipercaya.

Prabowo bahkan mengklaim hasil real count pihaknya menyebut mendapat 62 persen, sementara Jokowi-Ma’ruf 38 persen. Atas dasar itu, sejak Rabu 17 April 2019 hingga Kamis 18 April 2019, Prabowo telah tiga kali mendeklarasikan kemenangan dan dua kali sujud syukur.

Hasil penghitungan internal BPN itu pun bertolak belakang dengan hasil quick count sejumlah lembaga survei. Dari hasil quick count enam lembaga survei yang dipantau oleh CNNIndonesia.com seperti Litbang Kompas, Indo Barometer, LSI Denny JA, Median, Kedai Kopi dan CSIS, Jokowi-Ma’ruf unggul dari Prabowo-Sandi dengan angka rata-rata di atas 54 persen.

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini