Spesialis Ganda Putra Ade Yusuf Mundur dari Pelatnas PBSI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Spesialis ganda putra bulutangkis, Ade Yusuf Santoso memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI. Ade bergabung bersama Pelantas PBSI selama delapan tahun.

Di ganda putra, Ade berpasangan dengan Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira. Ternyata, Ade sudah mengajukan surat pengunduran diri dari Pelatnas PBSI sejak 19 Juni 2020.

Setelah keluar dari Pelatnas PBSI, rencananya Ade akan tetap bermain bulutangkis sebagai pemain profesional. Ade, yang sudah memiliki pasangan baru, mengatakan, rekan-rekannya di pelatnas terkejut dengan keputusannya mundur.

“Sebetulnya sudah kepikiran mau mundur itu setelah All England 2020, lalu saya memutuskan untuk mundur sekarang. Selama menghuni pelatnas, banyak pengalaman dan pelajaran yang saya dapat, mungkin memang sudah waktunya saya keluar dari pelatnas,” kata Ade, dalam keterangan tertulis, Jumat 10 Juli 2020.

“Teman-teman di pelatnas juga kaget saya mundur sekarang, mereka banyak kasih pesan-pesan buat saya. Koh Hendra (Setiawan) bilang supaya saya tetap semangat walau sudah nggak di pelatnas, kalau bang (Mohammad) Ahsan bilang jangan sampai lupa ibadahnya,” tambah Ade yang meraih medali perunggu ganda putra perseorangan di SEA Games 2019.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Susy Susanti mengatakan, Ade sudah berdiskusi dengan kepala pelatih ganda putra, Herry Iman Pierngadi terkait keputusannya mundur dari pelatnas.

“Ade sudah mengajukan surat pengunduran diri, dia bilang mau main profesional di luar pelatnas. Waktu mengundurkan diri, Ade mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang selama ini diberikan dan kami PBSI juga berterima kasih atas dedikasi Ade sebagai anggota timnas yang sudah berjuang untuk nama Indonesia,” ungkap Susy.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini