Mensesneg: Rayakan HUT RI dengan Terbatas dan Virtual

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Satu bulan lagi, tepatnya 17 Agustus 2020 bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Disaat kondisi Pandemi Covid-19 dengan pola Physical Distancing dan Protokol Kesehatan yang cukup ketat, pemerintah melakukan berbagai imbauan untuk perayaan kemerdekaan ini.

Sekretaris Negara, Praktikno mengatakan Presiden Jokowi sempat meminta untuk merayakan HUT ke-75 RI dengan meriah seperti karnaval internasional yang melibatkan sejumlah negara, ”Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 mengubah semuanya,” kata Pratikno pada peluncuran ‘Bulan Kemerdekaan’, di Gedung Utama Kantor Sekretaris Negara, Senin 6 Juli 2020.

Pada kesempatan itu Pratikno didampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio
”Pemerintah memutuskan perayaan tahun ini dilakukan secara sederhana dengan tetap mendorong antusiasme masyarakat yang tinggi. Kreativitas dan inovasi juga tetap dikedepankan hanya saja harus sesuai dengan protokol yang aman Covid-19. Maka nanti akan banyak kegiatan yang sifatnya virtual,” kata Pratikno.

Upacara kenaikan dan penurunan bendera di Istana Merdeka akan tetap dilaksanakan secara khidmat, namun dengan peserta yang terbatas. Termasuk jumlah Paskibraka yang terlibat juga terbatas. ”Kami akan memperkenalkan tradisi baru, ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia menghentikan kegiatan sejenak, berdiri tegak, dan dengan khidmat mengikuti dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Termasuk masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri,” kata Pratikno.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan, rangkaian kegiatan “Bulan Kemerdekaan” diawali pada awal Juli 2020 dengan peluncuran logo HUT ke-75 RI dan sosialisasi kegiatan penghormatan penaikan bendera.

Seluruh masyarakat Indonesia diharapkan dapat berdiri dengan sikap sempurna dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara serentak ketika mendengar sirine, dentuman meriam, dan sirine panjang di Istana Negara pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2020. ”Saat upacara penaikan bendera pukul 10.00 akan ada bunyi sirine dan kira-kira pukul 10.15 akan ada bunyi sirine kedua yang panjang, saat itulah diharapkan seluruh masyarakat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya,” kata Wishnutama.

Upacara penaikan dan penurunan bendera nantinya akan disiarkan secara langsung secara serentak di seluruh stasiun televisi nasional, televisi lokal, serta disiarkan secara live streaming di sosial media.

Selain itu, pada 30 menit sebelum upacara penaikan bendera dan 60 menit sebelum upacara penurunan bendera telah disiapkan acara khusus yang menampilkan suguhan seni dan budaya dengan penampilan dari berbagai musisi dan penyanyi.

Di acara tersebut juga akan diisi dengan video tentang peringatan 75 tahun Kemerdekaan RI di tengah pandemi. Bahwa harapan, optimisme, dan rasa cinta tanah air harus semakin menguat meski Indonesia sedang dihadapkan pada kesulitan. Termasuk video sosialisasi mengajak masyarakat untuk tetap berkarya dan beradaptasi dengan kehidupan normal baru.

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-75 Kemerdekaan RI juga akan digelar lomba digital berupa videografi/fotografi dalam mempercantik lingkungan dengan menjaga protokol kesehatan dengan tema “Lingkungan Bersih Indah Sehat Kreatif Untuk Indonesia Kuat”.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini